PABELAN

Edisi 2 / Tahun XIX / 1996
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

SOROTAN UTAMA EDISI INI MORALITAS ELITE POLITIK ISSN No. 0215-1383 | STT No. 1141/SK/DITJEN PPG/STT/1987 | Pengganti ongkos cetak Rp 2.500,-

Daftar Isi & Rubrikasi

Rubrik & Judul Artikel	Halaman
Dari Redaksi & Susunan Pengurus	Hal. 1
Butir: Inikah Cara Pemerataan? (Prast Abu Aji)	Hal. 2–3
Menu Edisi Ini	Hal. 4–5
Sorotan Utama: Moralitas Elite Politik (Tim Sorotan Utama)	Hal. 6–9
Sorotan Utama — Wawancara DR. Amien Rais: “Ada Tiga Kelompok di Negeri Ini”	Hal. 10–11
Sorotan Utama — Wawancara DR. Nasikun, MA.: “Bongkar Etnik Politik, Ciptakan Rasional Politik”	Hal. 12–13
Sorotan Utama — Wawancara Bambang Widjojanto: “Ini Hasil Produk Orde Baru, Bung….”	Hal. 14–17
Sorotan Utama — Wawancara Adi Sasono: “Telah Terjadi Perubahan Nilai”	Hal. 18–22
Sorotan Utama — Mereka Bicara: “Mentalitas Pejabat Perlu Pembinaan?”	Hal. 23–24
Agama: Islam; Keberpihakan Terhadap Yang Lemah Dan Tertindas (Khoirul Mustofa)	Hal. 25–29
Kolom: Pemimpin dan Akting (Ahyar Stone, SE.)	Hal. 30–31
Politik: Demonstrasi Lebih Efektif? (Qomaruddin Mughiri)	Hal. 32–35
Ekonomi: Konglomerasi dan Inefisiensi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional (Sri Bintang Pamungkas)	Hal. 36–39
Ekonomi: Konsumerisme dan Iklan Pers Global (Edy Purwo Saputro)	Hal. 40–43
Artikel: Pegawai Negeri Dan Sardi Gila — Suatu Analisis Sosiologis (Ma’arif Jamu’in)	Hal. 44–47
Resensi Buku: Rasa Keadilan — Beda Pendapat Itu Rahmat (Sunarti)	Hal. 48–49
Kampung Muhammad: Anut Grubyug Pepe Ngisor Wit Ringin	Hal. 50–53
Budaya: Roro Mendhut, Antithesa Ke-Sumarah-an Wanita Jawa (Dewi Candraningrum)	Hal. 54–55
Lingkungan: PBB, Perang dan Ketidakberdayaan Anak (Budi Wahyono)	Hal. 56–58
Kolom: Pembaharuan Moral (Cak Must)	Hal. 59
Puisi: Pesta Rembulan Kuning (Susi S. Hardjono) & Puisi Penutup	Hal. 60–61

REDAKSIONAL  |  Halaman 1

Dari Redaksi & Susunan Pengurus

Redaksi UPKM PABELAN UMS

Pembaca budiman, kembali kami menghampiri Anda. Edisi kali ini adalah edisi ngos-ngosan bagi seluruh kerabat kerja PABELAN, malah kami sempat pesimis bahwa majalah ini akan terbit. Namun, setelah mendapat dorongan semangat dan menyemangati diri sendiri — dari beberapa orang yang berkompeten dengan PABELAN — akhirnya rampung juga edisi ini. Dari latar belakang itulah kami menyadari bahwa edisi ini terasa kurang ‘greget’ dari segi penyajiannya.

Di samping itu ada satu komitmen yang tertanam pada sanubari kami: Pers Mahasiswa tak boleh mati!! Maka dengan segala daya upaya kami berusaha terus untuk survive dan membenahi serta memperbaiki diri. Keterkaitan antara tuntutan studi dengan muara idealisme kadang bertentangan dan berseberangan — khususnya dalam pembagian interval waktu — hal itulah yang membuat satu kendala, di samping minimnya kualitas pengelola sebuah pers mahasiswa.

Ternyata berbekal pengetahuan dan mengandalkan idealisme belumlah cukup untuk membuat sebuah bangun pers mahasiswa yang ideal. Di samping itu dibutuhkan berbagai komponen untuk mendukungnya. Di antaranya: Manajemen (Umum, Redaksional dan Usaha), Dana, Kualitas Jurnalistik Pengelolanya, Support Dukungan Kebijaksanaan Pemerintah, Universitas, juga dukungan dari pembacanya, dan Kemauan (Etos Kerja) dari Pengelolanya untuk selalu kreatif dan inovatif.

Edisi Majalah PABELAN kali ini tidak jauh berbeda proporsinya dengan edisi sebelumnya, banyak rubrikasi yang tetap kami pertahankan serta bahasa dan ending penulisan sarat dengan visi dan misi yang kami emban. Yang sedikit membedakan mungkin ‘hanyalah’ Sorotan Utama, edisi ini kami mengupas Moralitas Elite Politik. Banyak alasan mengapa kami kumawani menyoal moral, di mana notabene moral sebenarnya sesuatu yang pribadi dan individualistik, tetapi ‘hak pribadi itu’ tetap menjadi sesuatu yang lumrah manakala berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Jadi sah-sah saja bila kami ‘menelanjangi’ mereka. Yang pasti, tidak ada niatan sedikitpun untuk menjelekkan atau malah mencoba bersikap ‘makar’, bila ada kenyataan menyakitkan dan memojokkan — bila itu realistis — semuanya tentu malah menjadi bumbu. Untuk itulah kami menghubungi beberapa kalangan yang kami pandang mampu mengupas dan menyoroti diskursus itu seperti: Dr. Amien Rais (PP Muhammadiyah), Adi Sasono (Sekjen Cides), Dr. Nasikun, MA. (Dekan Fisip Atmajaya Yogya), Bambang Widjojanto (Ketua Dewan Pengurus YLBHI) dan beberapa mahasiswa UMS.

Di samping itu, dengan kritikan yang konstruktif, kami berharap laju pembangunan yang telah dan tengah dijalankan akan semakin baik. Karena kami punya keyakinan, bahwa sangat sedikit manusia yang mampu instropeksi dan koreksi diri sendiri, jalan yang arif dan bijaksana tentunya perlu adanya masukan dan kritikan dari orang lain.

Walau ngos-ngosan kami tetap memiliki satu harapan yang tersisa, semoga kepuasan pembaca dapat terpenuhi melalui edisi ini, dan akhirnya kami mengucapkan, “Selamat Tahun Baru 1997 dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1417 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

Susunan Pengurus Majalah Mahasiswa PABELAN (SK Rektor UMS No. 076/I/95)

Pelindung	Rektor UMS, Pembantu Rektor III
Pemimpin Umum	Sulthon Fa. Dja’far
Sekretaris	Rojab Asy’ari
Pemimpin Usaha	Eka Artiningsih
Pemimpin Litbang	Jerudin
Pemimpin Redaksi	Kun Prastowo
Dewan Redaksi	Khoirul Mustofa, Dewi Candraningrum, Sunarti
Reporter	Sumarsono, Abdul Malik, Wawan Kardiyanto
Redaksi Artistik & Photografi	M. Alliv Subiyanto, Romy Muharyono
Anggota Litbang	M. Ishaq Tholani, Taufik Zuliawan
Redaktur Pemasaran & Periklanan	Lukman Hakim
Penerbit & Alamat Redaksi	Unit Penerbitan Kampus Mahasiswa PABELAN Universitas Muhammadiyah Surakarta (UPKM PABELAN UMS). STT No. 1141/SK/DITJEN PPG/STT/1987. ISSN No. 0215-1383. Alamat Redaksi: Jl. A. Yani Tromol Pos I Telp. (0271) 717417 Surakarta 57102.

Catatan Redaksi: Majalah Mahasiswa PABELAN menerima karya ilmiah mahasiswa, dosen dan umum dalam bentuk: hasil wawancara, catatan diskusi, artikel, resensi buku, cerpen, karikatur dan kolom. Dimaksudkan sebagai media komunikasi, informasi dan tukar pikiran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kontemporer sosio-budaya masyarakat. Setiap naskah yang dikirim ke meja redaksi diketik dengan spasi rangkap maksimal 8 halaman folio. Redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi/mengubah maksud dan makna karangan. Tulisan tidak harus mencerminkan pikiran/pendapat redaksi.

BUTIR  |  Halaman 2–3

Inikah Cara Pemerataan?

Oleh: Prast Abu Aji

Semarak padukuhan Bumiloka adalah cermin keberhasilan pembangunan negara Atas Langit. Padukuhan yang dulu sepi, terbelakang, kumuh dan sarang penyamun itu kini berubah total. Rumah-rumah joglo, limasan maupun rumah panggung menghiasi padukuhan di lereng gunung Pancawarna, tidak tertinggal pembangunan rumah kesehatan, sekolahan, jembatan maupun balai desa.

Padukuhan Bumiloka pantas mendapatkan semua itu, lantaran salah satu putra terbaiknya telah menjadi punggawa kraton Atas Langit. Kecerdasan, keterampilan dan keberanian Jalakpita menjadikan dirinya seorang ‘tameng yudha’ bagi negaranya. Maka pantaslah bila dia mendapat pangkat yang sangat penting, seorang Senopati Perang. Jalakpita adalah seorang yang sangat ideal, perpaduan antara pribadi pantang menyerah, cinta tanah air, halus budi pekerti dan taat menjalankan perintah agama. Dan satu hal lagi dia juga unselfish, sebutan populer untuk orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kecintaannya kepada negaranya mengingatkan pada tokoh pewayangan Kumbakarna, dia berperang membela tiap jengkal bumi negaranya tanpa memiliki tendensi dan ambisi yang berlebihan. Dia tidak akan membunuh bila musuhnya telah menyatakan kalah atau musuhnya telah kehilangan senjatanya. Dia tidak akan menjarah-rayah barang rampasan perang untuk memperkaya dirinya sendiri.

Jalakpita sejak berangkat meninggalkan padukuhan Bumiloka telah menancapkan tekad, tidak akan kembali ke padukuhannya bila belum berhasil menjadi ‘orang’. Tekad itu telah tercapai, dan sejak kedatangannya di Bumiloka beberapa bulan yang lalu, tanpa mengejutkan warganya, dia sedikit demi sedikit membangun padukuhannya.

Dibantu oleh orang-orang kepercayaannya, Jalakpita memulai pembangunan sarana-sarana kepentingan umum seperti balai desa, pasar, sekolahan, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit warga padukuhan Bumiloka akhirnya mengikuti perputaran pembangunan yang diciptakannya. Warga padukuhan Bumiloka bahu-membahu bergotong royong membangun. Namun bukan berarti semua pembangunan yang telah direncanakan berjalan dengan lancar, banyak juga kendala yang menghadang, baik dari warga yang merasa iri, maupun dari warga yang memang telah mempunyai mental malas.

Begitu pula salah satu kendala yang menghadang pembangunan pelebaran jalan utama di padukuhan Bumiloka. Dari laporan yang disampaikan orang-orang kepercayaannya, ada satu warga yang menolak ganti rugi yang telah ditawarkan. Namun dia telah memberi pesan kepada orang kepercayaannya untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Bulan telah berganti, perputaran waktu terus berjarak seirama dengan datang dan perginya mentari. Pembangunan di pedukuhan Bumiloka terus berlangsung, dan selalu mendapat pantauan Jalakpita dari pusat ibu kota Atas Langit. Namun akhir-akhir pembangunan itu, senyuman Jalakpita justru tidak nampak. Karena dia merasa kesal dengan ulah salah satu warganya yang mbegugug makuta waton — bersikeras seperti layaknya batu — terhadap pembangunan jalan utama pedukuhan Bumiloka.

Menurut kabar yang ia dengar dari orang-orang kepercayaannya, pak tua pemilik sejengkal tanah tepat di mana akan dibangun jembatan sebagai penghubung ke pusat pedukuhan bersikeras tidak merelakan tanahnya dibeli — diganti rugi — dengan alasan harganya tidak sesuai dengan keinginannya. Malahan pak tua menginginkan dirinya sendiri yang harus hadir mengadakan transaksi pembebasan tanahnya.

Singkat si empunya cerita, Jalakpita memutuskan untuk meringankan kaki menjumpai pak tua pemilik tanah. Pagi belum lama bergulir, para pekerja telah tumpah di sepanjang jalan, material dan batu kali yang bertumpuk di samping kanan kiri kali — yang akan dibangun jembatan — masih dihiasi embun, ketika Jalakpita memasuki pekarangan rumah pak tua itu.

Jalakpita sempat tertegun mengetahui keadaan pak tua itu, luput dari bayangannya. Dia sempat berangan akan menemukan seorang yang angkuh dan berjiwa pemberontak. Namun yang ditemukan adalah seorang tua yang lembut tutur katanya dan tatap mata yang teduh. Dengan tulus dan ramah pak tua mempersilahkan dirinya duduk di balai-balai bambu di emperan rumahnya.

“Maaf ngger, beginilah keadaan rumah kami. Dan sekali lagi kami minta maaf atas kelancangan ini,” pak tua membuka pembicaraan.

“Tidak menjadi apa pak tua. Namun karena waktuku yang tidak panjang, aku ingin langsung ke pokok persoalan. Mengapa bapak tidak bersedia melepaskan tanah itu? Sementara, bapak mungkin tahu bahwa ‘keangkuhan’ itu akan turut merugikan banyak orang,” Jalakpita langsung ke pokok permasalahan.

“Sebentar angger. Bukan, bukan maksud kami berbuat suatu keangkuhan,” pak tua membela diri.

“Tapi senyatanya bapak telah membuat satu keangkuhan dengan tidak melepaskan tanah di sisi kali itu. Apakah kami kurang pantas menghargai nilai ganti rugi tanah itu?” Jalakpita mulai tidak mengetahui keinginan si pak tua.

“Tidak ada niatan kami untuk mempersulit pembebasan tanah itu. Dan kenapa kami bersikukuh dengan pendapat kami. Kami hanya menginginkan keadilan. Bukankah keadilan tidak harus sama satu dengan yang lainnya dengan suatu nilai nominal tertentu?” pak tua malah bertanya.

“Bapak memang benar. Tapi keadilan seperti apa yang ingin bapak dapatkan?” Jalakpita juga melontarkan pertanyaan.

“Begini angger. Tanah ini adalah peninggalan moyang kami yang menjadi satu-satunya pegangan dan harapan untuk mewujudkan wasiat sebelum moyang kami meninggal. Dia menginginkan dua orang cucunya, atau dua anak saya, menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya. Tanah itulah yang menjadi pegangan kami. Dengan menanaminya berbagai palawija, kami dapat memetik hasilnya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah kedua anak itu. Bila harus aku jual dengan harga yang telah ditentukan sebesar Rp 1.000,- per meter persegi maka kami hanya akan mendapatkan uang sebesar satu juta rupiah saja. Apakah cukup bagi kami untuk mendapatkan sebidang tanah pengganti?” dengan wajah kelu pak tua bercerita. “Belum lagi biaya untuk mendirikan bilik ini. Dan yang pasti, wasiat itu akan semakin sulit kami wujudkan,” tambahnya pak tua yang belum lama menduda setelah ditinggal istrinya.

Jalakpita tidak dapat berkata. Pandangannya menerawang melintasi hamparan sawah yang terbentang di sisi kanan kiri jalan pedukuhan itu. Sambil memegangi jenggotnya yang tumbuh lebat dia mencoba menawarkan jawaban, “Baiklah pak tua, aku mengerti kesulitanmu. Maka ijinkan aku membeli tanahmu dengan segenap jiwa ragaku. Maksudku, aku yang akan mewujudkan wasiat itu. Biarlah kedua anakmu menjadi anak pungutku, ijinkan dia bersekolah dan menggapai cita-citanya atas biayaku. Dan bila bapak bersedia, silahkan bapak pindah dan merawat tempat tinggalku di selatan pasar,” Jalakpita mencoba menawar.

Tanpa terasa air mata menetes dari kelopak mata lelaki tua itu, tanpa mampu berkata dia hanya menjawab dengan anggukan dan ucapan lirih, “Terima kasih angger.” Jalakpita pun meminta diri untuk melanjutkan tugasnya. Pembangunan padukuhan Bumiloka terus dilangsungkan dan hasilnya pun akhirnya dapat dinikmati seluruh warganya.

Sepenggal cerita dari Bumiloka tersebut adalah sebuah cerminan pembangunan yang diukur dari dataran ideal yang senantiasa mengedepankan sisi moral. Rakyat tetap sebagai subyek pembangunan dan bukan hanya sekadar obyek, apalagi bila obyek penderita seperti yang sering kita dengar, baca dan lihat di media massa.

Sementara, diskursus pembangunan yang marak akhir-akhir ini adalah lontaran tokoh vokal dari FKP DPR RI Ir. Tadjudin Noer Said yang menilai, lahirnya Keppres Nomor 92 tahun 1996 bahwa teori trickle down effect (efek perembesan ke bawah) tidak efektif. Karena itu untuk mempercepat proses pemerataan pemerintah menerapkan ketentuan tersebut.

“Beberapa kali kepala negara menghimbau pengusaha dan badan usaha agar mengeluarkan sumbangan dua persen untuk mengentas kemiskinan. Ternyata, banyak yang bandel. Karena itu, mekanisme imbauan lantas ditingkatkan menjadi kewajiban,” kata Tadjudin.

Semula, berdasar Keppres 90 Tahun 1995, pengusaha dan badan usaha yang memperoleh laba bersih Rp 100 juta ke atas hanya diimbau agar menyumbangkan dua persen untuk membantu keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Ternyata, imbauan tersebut kurang efektif. Banyak pengusaha dan badan usaha yang meraih laba bersih di atas Rp 100 juta enggan mengeluarkan sumbangan dua persen. Karena itu, pemerintah lantas mengubah imbauan tersebut menjadi kewajiban yang dituangkan dalam Keppres 92 Tahun 1996. Namun, Keppres baru ini tidak menyebutkan sanksi konkret yang bisa dijatuhkan kepada mereka yang tetap membandel.

Menurut Tadjudin, meski Keppres baru tersebut tidak menyebutkan bentuk konkret sanksi bagi pelanggarnya, tetap akan besar pengaruhnya. Sebab, bisa dikenakan kepada yang membandel. “Terobosan Keppres ini sangat bagus. Dengan begini, proses pemerataan menjadi lebih cepat,” katanya.

Konsep trickle down effect, menurut Tadjudin, telah terbukti tidak bisa jalan ketika diberlakukan di banyak negara. “Jadi, sambil mendongkrak pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan, terobosan melalui Keppres itu amat penting,” ujarnya.

Menurut dia, selama ketentuan tersebut diberlakukan, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah yang strategis. Yakni, melakukan ‘pengkajian yang lebih mendasar mengenai konsep pembangunan nasional. “Jadi, sumbangan dua persen dari badan dan pengusaha yang memperoleh laba bersih Rp 100 juta ke atas tetap penting. Tetapi, kita juga harus melakukan langkah-langkah yang strategis. Sebab, pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, kuncinya Bappenas,” katanya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, menurut Tadjudin, belum tercapainya pemerataan itu, antara lain, disebabkan masih terjadinya ketimpangan fasilitas. Sebagai contoh, terkonsentrasinya industri di kawasan Jawa karena di kawasan lain belum tersedia infrastruktur industri yang memadai. “Nah, soal-soal seperti ini, menurut saya, jauh lebih mendasar. Ini harus dikaji kembali untuk dicarikan penyelesaiannya,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, meski bisa digunakan untuk memaksa perusahaan, perorangan, dan lembaga untuk mengeluarkan sebagian keuntungannya, Keppres tersebut harus dilihat sebagai ad hoc system (sistem sementara). Bukan solusi terakhir. Banyak infrastruktur yang harus dibenahi untuk dapat terus meningkatkan laju pembangunan. Karena — suka tidak suka — beberapa waktu lagi globalisasi menuntut kesiapan Indonesia untuk berkompetisi di pasar global. Keunggulan tidak dapat ditentukan oleh kekuasaan namun oleh pasar. Mampukah kita bersaing?

HALAMAN 4 — MENU EDISI INI

Keterangan Masthead (Teks Vertikal Kiri & Header Kanan):
Header Kanan: MENU EDISI INI
Teks Vertikal Kiri: MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | PABELAN | ISSN No. 0215 – 1383 STT No. 1141/SK/DITJEN PPG/STT/1987

SOROTAN UTAMA   [Pengantar Redaksi] Sebagai bangsa, kita hanya mungkin membangun kejayaan kalau kita –sebagai bangsa– memiliki peradaban. Dan peradaban itu hanya dapat dibangun kalau kita mampu menciptakan tata nilai yang dianut oleh masyarakat dan terutama dianut oleh para pemimpinnya. Tata nilai yang mencerminkan satu sikap pemihakan kepada keadilan, kebenaran, kepentingan rakyat, demokratisasi, dan sikap hidup bersih (clean goverment). Itulah unsur-unsur yang dapat membangun peradaban sebuah bangsa. Maka pada edisi ini PABELAN mencoba mengedepankan Sorotan Utama MORALITAS ELITE POLITIK bangsa kita, ikutilah ulasan dan wawancara berikut:

Daftar Ulasan & Wawancara Sorotan Utama

Rubrik / Narasumber	Judul Ulasan / Wawancara	Hal.
MORALITAS ELITE POLITIK	Ulasan Utama	6
DR. Amien Rais	“Ada Tiga Kelompok di Negeri Ini	10
DR. Nasikun, MA	“Bongkar Etnik Politik, Ciptakan Rasional Politik”	12
Bambang Widjojanto	“Ini Hasil Produk Orde Baru, Bung …..”	14
Adi Sasono	“Telah Terjadi Perubahan Nilai”	18
Mereka Bicara	“Perlu Pembinaan Mentalitas Pejabat”	23

DOKUMENTASI PHOTO:
TEMPO, GATRA, OXFORT, SINAR, Forum Keadilan, Ummat, Indonesian News Weekly dan UPKM PABELAN.

Keterangan Footer Halaman 4:  4  |  PABELAN Edisi 2/Tahun XIX/1996

HALAMAN 5 — CUPLIKAN RUBRIK & DAFTAR ISI LANJUTAN

RUBRIK EKONOMI   [Halaman 36] Menurut DR. IR. Sri Bintang Pamungkas dalam perekonomian Indonesia telah terjadi inefisiensi di berbagai bentuk seperti monopolisme-oligopolisme dan kongelomerasi yang menguasai berbagai aset dalam rangkaian produksi. Keadaan ini berimbas pada sebagian masyarakat yang tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ketimpangan.

RUBRIK LINGKUNGAN   [Halaman 56] Antara tahun 1945 sampai 1992, terjadi 149 perang besar, yang telah membunuh lebih dari 23 juta manusia. Ironisnya mayoritas korban adalah anak-anak. Korban itu mencakup: dua juta terbunuh, lebih dari empat juta mengalami cacat, 12 juta sisanya kehilangan tempat tinggal, lebih dari sejuta menjadi yatim piatu dan sekitar 10 juta anak mengalami trauma psikologis.

Daftar Isi Lanjutan

Nama Rubrik / Bagian	Halaman
Dari Redaksi	1
BUTIR	2
Menu Edisi Ini	4
AGAMA	25
KOLOM	30 – 59
POLITIK	32
ARTIKEL	44
RESENSI BUKU	48
Kampung Muhammad	50
BUDAYA	54
PUISI	60

Keterangan Percetakan & Penanggung Jawab:
Catatan Redaksi: Isi diluar tanggung jawab percetakan
Setting & Cetak: percetakan, graphic design, in door & out door, publishing service, in house magazine — LINTANG advertising® | Jl. A. Yani 395 Kerten Telp. (0271) 723874 SOLO

Keterangan Footer Halaman 5:  PABELAN Edisi 2/Tahun XIX/1996  | 

SOROTAN UTAMA  |  Halaman 6–9

Moralitas Elite Politik

Tim Sorotan Utama: Kun Prastowo (Koordinator), Sumarsono, Wawan Kardiyanto

Sebagai bangsa, kita hanya mungkin membangun kejayaan kalau kita ini punya peradaban. Peradaban itu hanya dapat dibangun kalau kita ini punya tata nilai yang dianut oleh masyarakat dan terutama dianut oleh para pemimpinnya. Tata nilai yang mencerminkan satu sikap pemihakan kepada keadilan, kebenaran, kepentingan rakyat banyak, demokrasi, HAM, sikap hidup bersih (clean government). Itulah unsur-unsur yang bisa membangun sebuah peradaban bangsa. Sebuah bangsa tidak dapat dibangun hanya atas dasar yang sifatnya pragmatis belaka, yang sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi. Peradaban dapat dibangun oleh tata nilai kokoh yang menjadi ciri peradaban bangsa tersebut. Apabila dihubungkan dengan keadaan sekarang, kita memang pantas prihatin. Karena inkonsistensi antara cita-cita dan etika politik yang seharusnya dianut.

Moral — secara gramatikal berarti baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dsb) — merupakan roh sebuah tata nilai yang akan menyokong peradaban sebuah bangsa. Apabila kita menyoroti moralitas elite politik, pantas kita mengurut dada atas perilaku dan tata nilai yang mereka terapkan. Kondisi ini memiliki tingkat keseriusan atau ada ketidakberesan dan dimungkinkan menimbulkan problem sosial atau suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur dalam masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga kelompok sosial tersebut, sehingga menimbulkan rusaknya ikatan sosial.

Banyak model teori yang bisa kita uraikan, namun nomor pertama yang harus diingat, setiap masyarakat dari suatu negara-bangsa itu selalu mengalami satu situasi pergolakan, sebab antara realitas dan cita-cita luhur itu selalu ada kesenjangan. Tidak ada masyarakat yang merasa selalu puas, karena yang namanya cita-cita luhur, aspirasi masyarakat, itu juga sesuatu yang berkembang, tidak statis. Tingkah laku juga merupakan sesuatu yang terkait dengan kondisi eksternal di samping internal. Namun di Indonesia, secara khusus perlu kita perhatikan, karena Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai oleh dua hal:

Pertama, sistem nilai kita berubah dengan pesat oleh interaksi dengan dunia luar. Kosakata yang dulu tidak kita kenal dalam pergaulan politik kita — atau dikenal tetapi dalam kalangan terbatas — seperti HAM, sekarang menjadi sebuah kosakata yang menjadi komitmen umum, bahkan resmi. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah bukti. Jadi ini adalah sesuatu yang berkembang. Konsep kita dengan demokrasi itu juga sesuatu yang berkembang antara pengertian normatif — yang dianut oleh kalangan elite dengan apa yang dianut oleh masyarakat — yang meminta keterbukaan lebih konkret di berbagai level pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Jadi ada yang baru dan ada pengertian yang berkembang, dan ini membentuk sebuah proses transisi yang sedang berjalan dengan cepat.

Ada dugaan korupsi-kolusi itu sesuatu yang bukan baru saja terjadi. Kalau sekarang ini terjadi dan kemudian disorot oleh masyarakat banyak dan kita sangat marah akan keadaan itu, itu antara lain ada sebuah indikasi akan adanya suatu kesadaran kolektif yang luas di masyarakat. Sebagian memang ada interaksi dengan dunia luar, dan karena adanya kenyataan sosial akibat dari perkembangan ekonomi, jumlah orang yang sangat miskin juga berkurang dan jumlah orang yang terdidik makin banyak. Dalam situasi itu, dimensi etis dalam pembangunan dan politik kelihatannya lebih menonjol. Kalau dulu itu lebih banyak concern pada dimensi ekonomi — untuk melangsungkan hidupnya saja, survival strategy. Kalau sekarang orang sudah tidak begitu diserap energinya dan pikirannya untuk masalah kelangsungan hidup. Masalah etika menjadi pembicaraan. Jadi, ini penting sekali untuk kita perhatikan.

Kedua, selain perubahan nilai, kita juga harus ingat bahwa sekarang ada formasi sosial besar-besaran akibat intensitas faktor modal yang berkembang dengan pesat sekali, misal: pada awal Pelita I, GNP per kapita Indonesia baru mencapai $70, sekarang sudah lebih dari $1.031, artinya dalam waktu kira-kira 30 tahun kita sudah berkembang dengan pesat sekali. Tata nilai dulu ditandai dengan sistem kekerabatan sosial sekarang mulai bergeser menjadi sebuah sistem yang berorientasi pada sisi-sisi kepentingan. Pertimbangan baik buruk, mulia tidak mulia, sangat banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kaitan ini juga harus dicatat terjadinya intensitas hubungan ekonomi-politik yang lebih kuat. Kalau dulu keputusan-keputusan politik itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sekarang malah sebaliknya.

Perkembangan itu menjadikan Moralitas Elite Politik merupakan salah satu bahasan yang paling banyak mendapat sorotan di samping HAM, demokrasi dan pelaksanaan hukum yang sedang mengalami hambatan. Iklim politik yang dinamis merupakan harapan semua rakyat Indonesia, namun kondisi itu sulit diciptakan karena banyaknya kendala yang menghadangnya. Kini semakin banyak perilaku-perilaku yang tidak lagi menghormati hak-hak orang lain. Dalam percaturan politik, lebih banyak yang benar berdasarkan hukum harus mengalami kekalahan bila berhadapan dengan penguasa yang mengandalkan kekuasaan. Terlampau banyak contoh kasus dalam soal ini.

Dari sorotan itu hingga Presiden Suharto beberapa waktu lalu melontarkan pernyataan kepada jajaran pemerintah untuk ‘menahan diri’ dan bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi kritik rakyat tentang kebijaksanaan pemerintah serta berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Malah beberapa kesempatan sebelumnya, Ketua DPR/MPR Wahono secara tegas menyatakan bahwa perilaku elite politik telah menjurus pada permainan politik yang kotor. Dengan tegas pula, Riswanda Imawan, dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kita — bangsa Indonesia — krisis negarawan, artinya, bangsa Indonesia mengalami keterpenggalan generasi dalam melahirkan negarawan-negarawan yang ulung. Hal ini dimungkinkan karena kenyataan berlakunya kultus politik terhadap salah satu elite politik negeri ini. Keadaan ini memungkinkan timbulnya kolusi politik untuk selalu memanfaatkan kekuatan figur ‘beliau’ demi kekuasaan. Hasilnya, banyak pelaku politik, namun tidak memiliki visi lain, tidak memiliki mentalitas, semuanya demi kemapanan (status quo) dan sindrom ketakutan kehilangan sumber-sumber kekuasaan politik yang telah mapan dinikmatinya.

Perbedaan pendapat adalah dinamika dalam alam demokrasi dan kemajemukan, maka lumrah manakala ada kelompok yang selalu berbeda pendapat dalam menanggapi setiap kasus — permasalahan politik — yang muncul perlu disikapi secara terbuka. Namun ironisnya setiap perbedaan pendapat yang sedikit ‘konfrontatif’ langsung dituduh kelompok oposan dan disikapi sebagai ‘musuh politik’ seperti yang pernah dialami Petisi 50.

Pernyataan keprihatinan yang digulirkan Petisi 24 (Gus Dur, Kharis Suhud, Jend (Pur) Bambang Triantoro, Dr. Dahlan Ranuwihardjo, Frans Seda, Matori Abdul Djalil, dll) pada tanggal 1 Juli 1996 lalu merupakan satu bentuk konkret dari rasa keprihatinan masyarakat terhadap perilaku dan Moral Elite Politik negeri ini. Munculnya ‘Pernyataan Keprihatinan’ tersebut telah menyiratkan suatu keinginan untuk melakukan introspeksi atas sesuatu yang terjadi dalam proses perjuangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau beberapa waktu kemudian memperoleh tanggapan miring dari KH. Yusuf Hasyim (Pak Ud) bahwa gerakan moral yang dilakukan para penanda tangan petisi keprihatinan itu belum bisa efektif. Menurutnya, sebuah gerakan untuk adanya perubahan harus memenuhi empat syarat yakni: Pertama, harus ada isu nasional yang mempersatukan setiap kelompok masyarakat, misalnya dalam kasus G 30 S PKI. Kedua, adanya koordinasi yang mengatur massa secara nasional, karena selama ini tiap kasus yang muncul hanya disikapi oleh bagian masyarakat wilayah bersangkutan. Ketiga, harus ada payung pelindung yang menyatukan gerakan rakyat. Keempat, adanya dukungan terbuka dari umat Islam.

Benarkah gerakan moral oleh Gus Dur cs. hanyalah snow ball — lemparan bola salju — ataukah sebatas lembaran bola golf, setelah melambung tinggi kemudian beberapa saat selanjutnya turun? Waktu yang akan memberi jawaban. Namun setidaknya satu bentuk pernyataan pendapat telah dilontarkan.

Kita semua sebagai anak Ibu Pertiwi sesungguhnya bisa berkata bahwa bangsa kita telah mengalami penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditandai dengan maraknya isu kolusi, korupsi, konglomerasi, pemanfaatan kekuasaan dan depolitisasi. Memahami fenomena sosial politik yang ada selama ini telah memunculkan kecemasan-kecemasan yang berimplikasi sangat politis. Pihak yang merasa basis kekuasaannya semakin terdesak tidak punya pilihan lain, kecuali harus mempertahankannya dengan segala cara. Sementara itu, pihak yang merasa tidak terwakili dan tidak terpuaskan juga semakin gigih memperjuangkannya.

Menurut Adi Sasono (Direktur Cides) pendekatan moralitas harus segera dimulai dari bidang struktural. Pendekatan struktural tidak bisa menyerahkan kekuasaan pada iktikad baik para pemangku kekuasaan semata, karena berisiko tinggi. Kita harus mengusahakan terjadinya intensitas kekuasaan lebih seimbang yang bersifat check and balance. Kekuasaan rakyat diwujudkan dalam lembaga sistem perwakilan, parpol, kebebasan mimbar kampus dan pers. Interaksi pengambilan keputusan politik yang lebih terbuka harus dijamin. Pendekatan struktural itu penting sekali. Sungguh naif apabila semuanya hanya diserahkan pada moralitas semata. Kita harus menjamin suatu sistem yang terbuka, lebih demokratis, menciptakan restrukturisasi kekuasaan, menciptakan keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan dan mencegah adanya feodalisme sosial dan politik yang bisa mengurangi makna dari sistem politik modern (republik, red.) yang kita anut.

Maraknya unjuk rasa, pernyataan keprihatinan, lahirnya PUDI dan kasus-kasus lainnya dirasakan sebagai indikasi adanya marginalisasi parpol dalam kehidupan politiknya. Marginalisasi parpol adalah suatu proses ‘penjauhan’ parpol dari pusat-pusat kekuasaan sistem politik, sehingga menjadi tidak kompetitif lagi. Konteks marginalisasi kekuatan politik mengenai peran kedua parpol pinggiran — PPP dan PDI — yang kian tak jelas format kekuatan politiknya di tengah menguatnya 3 pilar hegemoni politik yang saling menyatu yaitu negara, birokrasi dan Golkar. Parpol tidak lagi membawa ‘isu-isu besar’ yang menyoal pada perubahan substansi politik nasional sebagai hasil operasional demokratisasi.

Benarkah kekerasan politik hanya timbul manakala suatu bangsa menjelang masa-masa tataran terpenting dalam proses legitimasi kekuasaan — baca saat menjelang Pemilu — saja? Pertanyaan tadi bisa jadi benar. Namun, konflik yang terjadi dalam hingar bingar politik negeri ini bila dapat dikelola melalui mekanisme konstitusi dan tradisi demokrasi, niscaya akan memiliki bobot yang bisa menggerakkan masyarakat bangsa ini kepada hasil yang lebih baik. Namun sangat disayangkan bahwa justru hukum dan demokrasi tidak nampak dalam pengelolaan konflik yang ada. Imbasnya, menjadikan masyarakat Indonesia kebingungan terhadap hakikat politik bangsanya sendiri. Adanya degradasi — dekadensi — dalam budaya politik yang disebabkan oleh mudahnya menggunakan kekuasaan atau dilanggarnya konsensus yang telah disepakati bersama. Ukuran dan nilai-nilai menjadi sesuatu yang kabur. Yang juga memprihatinkan adalah merebaknya kekerasan dalam kehidupan masyarakat, termasuk kekerasan yang merasuki dunia politik.

Sebagai suatu bukti konkret yang telah dilansir media massa adalah kasus-kasus seperti Marsinah, Situbondo, Tjetje, Udin Wartawan Bernas, maupun kasus Sabtu Kelabu (27 Juli) yang menjadi legitimasi tumbangnya kepemimpinan Megawati. Sementara secara individu kita dapat membuktikan bagaimana moralitas elite politik dari ‘sedikit’ kasus yang sempat timbul seperti: pelecehan seks oleh Menparpostel Joop Ave, Menhub Haryanto Dhanutirto, Billy Sindoro/Jid Budiharjo, IB. Sudjana, maupun ‘arogansi’ Gubernur Jateng Suwardi dalam masalah rumah dinasnya. Semua itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia kini sedang menghadapi masalah yang bisa membahayakan persatuan kebangsaan, sebuah nilai luhur yang selama ini kita jaga keutuhannya. Persatuan kebangsaan akan kehilangan makna jika kekerasan, keresahan dan perpecahan terus terjadi, termasuk dalam kehidupan politik. Inilah yang tidak boleh terus terjadi.

“Sistemnya masih perlu diperbaiki begitupun personalnya, masih banyak yang khilaf. Sehingga, menimbulkan banyak kejadian yang justru tidak mengakomodasikan kepentingan rakyat banyak, kayak satu contoh konflik PDI. Saya yakin (belum haqqul yakin), kalau saja kongres di Medan tidak ada intervensi dari pejabat birokrasi pemerintahan baik sipil maupun militer, tidak akan terjadi deh ribut-ribut seperti saat ini. Yang menjadi sorotan utamanya apa? Keadilan, independensi, bahwa partai, ketua partai, itu ditentukan oleh suara utusan cabang. Menurut UU No. 3 tahun 85 ketua partai itu dipilih oleh anggotanya,” demikian Bambang Widjojanto, Ketua Dewan Pengurus YLBHI menengarai Moralitas Elite Politik.

Terkadang sulit untuk menentukan di mana batasan nilai antara yang benar dan keliru. Di sinilah pentingnya masing-masing — Elite Politik — kembali kepada hati nurani untuk mempertanyakan apa yang telah dan akan terjadi. Apa benar ada pemaksaan kehendak dan mudah memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Apakah benar hak-hak asasi dan kedaulatan rakyat yang paling pokok telah dilanggar. Perlu diingat, yang penting bukan sekadar bagaimana mencapai tujuan, melainkan juga cara dan prosesnya.

Apabila disorganisasi — ketidaksesuaian — terjadi dengan cepat karena mengendapnya permasalahan-permasalahan yang timbul, dimungkinkan akan timbul hal-hal yang sukar dikendalikan. Kemungkinan akan terjadi suatu keadaan di mana norma-norma yang lama menghilang karena disorganisasi tersebut, sedangkan norma-norma yang baru belum terbentuk maka akan menimbulkan krisis dalam masyarakat. Yang timbul kemudian adalah “anomie” yaitu suatu keadaan di mana tak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga anggota-anggota masyarakat tidak mampu untuk mengukur tindakan-tindakannya, oleh karena batas-batas yang telah sirna. Bisa dibayangkan bila ‘Anomie Politik’ hadir di bumi Pertiwi. ‘Audzubillahi min dzalik.

SOROTAN UTAMA — WAWANCARA  |  Halaman 10–11

DR. Amien Rais: “Ada Tiga Kelompok di Negeri Ini”

Wawancara Reporter PABELAN dengan Dr. Amien Rais

PENGANTAR REDAKSI Menurut Dr. Amien Rais, panggung politik negeri ini ada tiga kelompok kekuatan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, maka lumrah bila terjadi kerusuhan. Hal itu dimungkinkan karena — bisa jadi — telah terjadi persinggungan kepentingan tersebut. Berikut wawancara reporter PABELAN seputar kekisruhan akhir-akhir ini.

Pendapat Bapak mengenai peristiwa 27 Juli?

Setiap hari rakyat melihat ada oknum-oknum tertentu yang memperlakukan negara seperti warisan kakeknya atau bisa menjarah tanah sedemikian luasnya dengan izin-izin formal, juga bisa mendodosi uang rakyat yang berada di bank-bank dengan demikian mudahnya. Sementara di pihak lain, napas rakyat kecil kembang kempis tersisihkan dalam proses perubahan.

Jadi selama jurang sosial-ekonomi itu semakin lama semakin meluas, maka peristiwa 27 Juli itu tidak mustahil akan berulang kembali. Mungkin di tempat lain dalam konteks lain dan dalam skala yang mungkin lebih besar. Bagi saya hal ini adalah merupakan suatu pelajaran politik dan moral yang sangat penting bagi para pengelola negara ataupun bagi para tokoh-tokoh sosial politik lainnya, agar masing-masing bisa mengambil hikmah dan iktibarnya.

Benarkah ada cara-cara kekerasan?

Benar, saya juga pernah diperlihatkan ratusan gambar-gambar yang mencerminkan bahwa peristiwa berdarah itu betul-betul telah terjadi. Jadi banyak orang yang kepalanya bocor kena batu ataupun senjata pentungan aparat sendiri. Atau sebab-sebab yang lain, sebab pada waktu itu telah terjadi proses amuk massa yang sulit dicari satu-dua penyebabnya. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa secara jujur kita harus berani mengatakan bahwa ada masalah serius di dalam tubuh bangsa ini yang namanya kesenjangan sosial yang tidak masuk akal itu. Kemudian juga adanya korupsi yang sedemikian luas dan meluas, dan juga adanya kolusi dan konspirasi (persekongkolan) antara sebagian penguasa dengan kaum bisnis yang sesungguhnya perilaku itu bukan mencerminkan kegiatan ekonomi normal tapi kegiatan ekonomi yang sudah bermuatan kriminalitas, karena memeras, memaksa, menuntut, mengeruk laba sebesar-besarnya untuk kerugian rakyat banyak.

Nah, kalau itu sudah dipahami, maka tentu perlakuan yang kedua itu tentu baru kita lihat. Jadi menurut saya di panggung politik ini ada tiga (3) kekuatan, yaitu: Pertama, kekuatan status quo yang ikut-ikut ingin melestarikan apa yang sudah mapan ini sejauh mungkin untuk maksimalisasi keuntungan mereka (kelompoknya). Yang kedua, ada kelompok yang berpikir reformatif mengadakan transformasi yang cukup substantif untuk merubah sistem sosial ekonomi kita tetapi tanpa cara politik bumi hangus atau cara-cara kekerasan yang tidak terkendalikan. Dan kelompok yang ketiga, saya kira ingin melihat perubahan tetapi sudah tidak begitu bersih pandangannya sehingga mereka jatuh pada mentalitas pukul dulu urusan belakang, musnahkan dulu, hancurkan dulu, gulingkan dulu, perkara membangun nanti, itu urusan belakang — nomor dua. Saya kira kelompok ketiga ini berbahaya, bisa menjadi kuda tunggang dari — katakanlah — kader-kader komunis yang memang menurut saya mereka itu masih hidup.

Jangan lupa, ideologi itu seperti kaki yang bisa berlari ke sana kemari, tidak bisa dimusnahkan sama sekali. Jadi sinyalemen bahwa ada kader komunis menyusup dan lain-lain, menurut saya itu riil. Bukan sekadar mencari kambing hitam. Bagi saya yang penting adalah bagaimana memperkuat kelompok kedua tadi. Saya masih yakin bahwa masih ada wilayah yang sehat di kalangan ABRI, lapangan Birokrasi, kaum intelektual, ulama, dan tokoh-tokoh mahasiswa, serta para pengelola media massa dari kita yang sehat, yang bagus, saya kira lebih banyak daripada yang busuk. Jadi, sekarang bagaimana cara membangun koalisi sehat itu untuk menundukkan kebusukan itu.

Mengenai PRD?

Mengenai PRD saya hanya mengetahui dari koran-koran, tetapi memang biasanya, kaum komunis itu bisa menebar jaring-jaringnya kepada kaum pseudo-komunis. Pseudo-komunis itu sesungguhnya bukan komunis sungguhan tetapi karena cara kerjanya mirip komunis, kemudian juga cita-citanya agak sama dan sebangun, sehingga mereka dapat menjadi wahana yang cukup efektif bagi mereka yang komunis beneran untuk digunakan mencapai tujuan-tujuannya. Tapi saya percaya sekali bahwa kita bisa melihat di negeri-negeri komunis, di mana komunis sudah tiarap, bahkan masuk kotak, tetapi pasti selalu masih ada Night Team kader (kader-kader komunis malam) yang selalu berjalan ke sana kemari, tidak punya kartu anggota, tidak bisa dideteksi formalitasnya, tetapi cara kerjanya itu adalah berpikir konflik kelas untuk menebar kegaduhan.

Karena, jangan lupa, moral komunis yang dianggap baik itu adalah setiap cara yang bisa mencapai tujuannya. Jadi, semua cara itu baik (halal) bagi mereka, sekalipun dengan memusnahkan nyawa seorang manusia. Dan ini kita memang harus hati-hati. Jadi, menurut saya peristiwa 27 Juli itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita mau belajar. Tetapi kalau kita congkak, dan mengidap arogansi kekuasaan bagi pemerintah dan diimbangi oleh masyarakat yang mengidap pikiran-pikiran revolusioner, maka peristiwa itu pasti akan berulang kembali.

Bagaimana dengan perubahan itu sendiri?

Yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri, jadi kita sia-sia kalau orang berpegang teguh pada apa yang telah ada seperti tidak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi, menurut saya kita lebih baik berpikiran terbuka kalau memang perlu kita ubah, maka mari kita ubah dengan rasional, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Jangan lantas ada ide perubahan, lantas digampar dengan isu-isu yang mematikan.

SOROTAN UTAMA — WAWANCARA  |  Halaman 12–13

DR. Nasikun, MA.: “Bongkar Etnik Politik, Ciptakan Rasional Politik”

Petikan Wawancara DR. Nasikun, MA. (Dekan FISIP Universitas Atma Jaya) dengan Sugito dari PABELAN

PENGANTAR REDAKSI Akhir-akhir ini di Indonesia marak terjadi konflik politik, kondisi ini — sadar atau tidak — dipengaruhi langsung oleh pelaku yang terlibat dalam menjalankan roda kenegaraan. Kondisi ini layak menimbulkan pertanyaan: Bagaimana moralitas penyelenggara negara yang seharusnya menjadi teladan untuk rakyatnya.

Pada dataran bagaimana elite politik dinyatakan bermoral dalam menyikapi permasalahan yang terjadi?

Indikasinya jelas, manakala yang dilakukan oleh elite politik berorientasi demi kepentingan rakyat banyak. Jadi, moralitas menjadi prasyarat dan syarat yang penting dalam proses berpolitik. Dari praktik sikap moral itulah akan tumbuh budaya kontrol dan toleransi. Hingga mengeliminir timbulnya kepentingan golongan yang sempit. Kita tidak dapat memungkiri bahwa sumber nilai itu berasal dari kelompok masing-masing, dan kita tahu bahwa elite kita bersumber pada kelompok kepentingan, etnik dan primordial. Walau muaranya sumber nilai itu demi kepentingan orang banyak juga.

Kalau begitu, orientasi mereka sama?

Dilihat dari tingkat etnik memang begitu. Sebagai contoh: agama, notabene mempunyai orientasi yang sama yaitu bagi kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan sebagainya. Kalau kita hadapkan pada level itu, praktik politik akan menjadi bagian dari organisasi primordial yang mestinya tidak perlu dihalangi manakala mempunyai orientasi pada nilai-nilai moral.

Komitmen moral pada praktik politik, semakin menguat atau melemah?

Saya lihat semakin lama elite kita makin tidak bisa berpegang pada kepentingan moral, meskipun mungkin dalam pernyataan verbal tidak berubah, seperti yang dilontarkan Wahono itu merupakan potret elite politik sekarang.

Jadi timbul kemerosotan moral?

Nampaknya begitu. Karena proses transformasi masyarakat yang sedang berjalan dari satu tahapan ke tahapan lain, dari agraris ke industri yang kemudian menimbulkan disorientasi terhadap kebersamaan nilai-nilai kebenaran. Yang sangat kuat ditandai oleh masyarakat agraris, sementara mungkin industrialisasi kita belum punya dasar kuat di dalam ikatan fleksibilitas, karena dalam masyarakat industri mestinya moralitas yang berorientasi pada orang banyak, dan seharusnya berasal dari institusi baru yang menguntungkan dalam kelestarian dan saling ketergantungan antar struktur-struktur yang mungkin mengalami diferensiasi.

Artikulasi pada masyarakat agraris — rakyat?

Masyarakat agraris mempunyai moral yang sulit karena hanya satu moral pada seluruh masyarakat yang seragam. Saat memasuki masa industrialisasi, yang kita hadapi diferensiasi masyarakat. Struktur yang tersebar menimbulkan moralitas menjadi macam-macam. Juga kepentingan, tergantung pada struktur yang berbeda-beda, sehingga yang dituntut moralitas adanya saling ketergantungan satu sama lain yang kebetulan mungkin belum mempunyai skala. Lebih parah lagi, ketika industrialisasi dilakukan di atas sistem politik yang sentralistik. Akibatnya, timbul rekrutmen dalam struktur pemerintahan ditentukan oleh hubungan khusus berdasar primordial. Sehingga tidak terjadi ketergantungan, tapi yang terjadi ketimpangan dan rasa ketidakpuasan masyarakat pada pusat kekuasaan yang tertuju pada elite politik. Akibat lainnya, pelaku infrastruktur berlomba bukan untuk kepentingan umum tapi menyatu dengan kepentingan orang terkuat di dalam sistem politik. Mereka lebih mengutamakan kepentingan orang di atas, bukan kepentingan yang ada di bawah karena proses sentralistik tadi. Padahal masyarakat industri menuntut elite politik harus punya ketergantungan dengan yang di bawah.

Sebatas mana peranan nilai-nilai sosial terhadap kenyataan seperti paparan tadi?

Justru itu, dengan adanya diferensiasi yang makin meluas, saya ingin membayangkan bahwa dalam masyarakat agraris semua orang petani, sehingga punya kepentingan yang sama, nilai moral yang sama. Sekarang, masyarakat industrial ikut campur dalam masyarakat agraris dan masuk di dalam struktur yang berbeda-beda; ada petani, pedagang, pekerja, nelayan, pandai besi dan lainnya yang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri dan membangun moralitas sendiri.

Mestinya dalam masyarakat yang mempunyai moralitas bersama — dalam struktur industrial — harus datang dari keharusan bahwa eksistensi kelompok yang satu tergantung pada yang lain. Tapi karena industrialisasi kita berkembang di atas sistem politik yang sentralistik, korporatis, birokratik, dan trik-trik yang lain, maka tidak terjadi ketergantungan antar struktur, akibatnya industri semuanya akan mengalir ke atas, ingin mendapat bagian dengan membangun orientasi dan penundukan yang ada di atas.

Dan pameo ‘politik itu kejam’ berlaku?

Ya, karena demi kepentingan kelompok sendiri tidak ada tuntutan ke bawah atau ke samping, tapi kepada siapa memberi jabatan, proyek kedudukan. Semuanya bergerak ke atas — sentrifugal — itulah yang membuat diferensiasi makin menguat. Elite politik pun mengimbangi, nilai-nilai moral yang berlaku untuk semua akhirnya ditinggalkan — meskipun bahasanya tetap demi kemakmuran orang banyak — tapi yang dibela adalah orang-orang yang berorientasi pada penyokong kelanggengan status quonya.

Berarti kita benar-benar krisis negarawan ulung seperti yang disinyalir Riswanda Imawan?

Negarawan ulung itu biasanya dimaksudkan sebagai pemimpin yang orientasinya demi kepentingan orang banyak. Kalau dikatakan krisis karena elite tidak lagi berorientasi demi kepentingan negara atau komitmen mereka bukan untuk orang banyak, sama artinya negarawan ulung tidak lagi ada, dan sekarang sulit menghitung orang yang bisa disebut negarawan ulung.

Pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia?

Ini sangat tergantung apakah kita mampu membongkar etnik politik menjadi rasional politik. Kalau politik tidak lagi dianggap sebagai tujuan atau instrumen utama, kita tidak akan keluar dari persoalan sekarang ini. Dan kunci dalam waktu dua dasawarsa ini, kita harus berhasil mentransformasikan politik golongan menjadi politik yang berorientasi demi kepentingan orang banyak. Politik adalah suatu sistem untuk mencapai tujuan, dan moralitas menjadi ruhnya.

Tantangannya?

Tantangannya adalah bagaimana kita keluar dari sistem politik yang — terlalu — menjadikan politik sebagai tujuan, bukan mekanisme dan sistem untuk mencapai tujuan. Mampu atau tidak kita membongkar sistem yang memang diciptakan ini. Ini tantangan yang tidak main-main.

Praktik korupsi, kolusi dan pemanfaatan kekuasaan?

Semuanya terjadi karena inner circle semakin sempit, kontrol dari rakyat makin lemah, makin tak berdaya, isu mudah terjadi. Maka perlu adanya clean government dan demokrasi adalah syarat mutlak untuk mencegah korupsi, kolusi dan pemanfaatan kekuasaan.

Maraknya konflik politik akhir-akhir ini, apa dipengaruhi moralitas mereka?

Saya kira ya, satu pihak terjadi karena struktur kita yang makin kompleks, makin dalam kepentingan yang berbeda-beda dalam konteks struktural yang sudah makin menguat. Misalnya, friksi-friksi yang mempunyai kaitan dengan struktur kepentingan nasional. Apalagi pada ‘suhu politik’ yang makin panas sekarang ini.

Terakhir, harapan terhadap moralitas politik di Indonesia?

Harapan saya adalah mulailah dari diri sendiri atau jadilah orang yang bermoral. Cuma persoalannya bagaimana membangun moralitas di tengah sistem besar yang sangat berkuasa dan bagaimana tetap bertahan di bawah sistem politik yang sangat kuat. Memang berat, namun ketika rasional politik dikedepankan, pencerahan itu pasti datang juga.

SOROTAN UTAMA — WAWANCARA  |  Halaman 14–17

Bambang Widjojanto: “Ini Hasil Produk Orde Baru, Bung….”

Wawancara dengan Bambang Widjojanto (Ketua Dewan Pengurus YLBHI)

SOROTAN UTAMA “Executive Heavy, kewenangan yang tidak terbatas bisa membuat moralitas menurun. Sebab tidak ada suatu counter yang bisa mempersoalkan tindakan-tindakan dari eksekutif itu. Nah, kalau tidak bisa dikontrol, tidak mau dikontrol kan bisa lepas kendali.” — Bambang Widjojanto

Definisi moralitas elite politik?

Kalau bicara soal moral kan sama, tidak hanya elite, semua orang harus bermoral. Moral itu batasan ukurannya adalah kaidah-kaidah agama dan macam-macam. Tapi kalau bicara elite politik, artinya bicara mengenai satu bentuk servisis dari penguasa terhadap rakyatnya. Suatu bentuk kekhalifahan, tanggung jawab seorang pimpinan. Jadi, ini menurut saya akan menjadi lebih berat, karena dia menjadi pemimpin, punya kekuasaan yang besar, sehingga secara otomatis dia itu dituntut mempunyai moralitas yang tinggi, yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kalau moral diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, ya… elite ini harus lebih jujur, lebih bertakwa, ya, pokoknya di atas rata-rata begitulah.

Apa etika itu sama dengan moral?

Moral itu suatu dasar dari dalam etika. Jadi, kalau kita bertanya: “kau punya etika nggak” biasanya itu kalau orang serta merta bertanya tentang moral. Etika menurut saya adalah suatu bentuk yang lebih konkret daripada moral. Contohnya kalau secara tidak langsung, profesi saya sebagai advokat, kalau klien (orang yang minta bantuan) saya sudah lebih dulu memberikan kuasa kepada orang lain dan dia kemudian datang lagi kepada saya karena tidak puas, secara etik saya tidak boleh begitu saja mengambilnya. Kalau saya tidak bermoral, saya bisa tipu dia. Jadi antara etik dan moral itu ada bedanya. Etik itu lebih kepada hubungan-hubungan horizontal dan moral lebih kepada hubungan vertikalnya. Dengan kata lain hubungan yang vertikal ini akan diterjemahkan dalam hubungan horizontal dalam wacana etika atau dapat pula kita sebut tata cara (aturan main). Sehingga, antara moral dan etika itu seharusnya sama. Orang yang bermoral, biasanya ia akan lebih mempunyai etika. Begitu pula sebaliknya, orang yang beretika biasanya ia bermoral. Etika itu ukurannya kelihatan lebih nyata daripada moral.

Haruskah politik ada etikanya?

Ya, harus ada etikanya. Politik itu kalau diterjemahkan dengan sederhana berarti bagaimana bermain dalam soal-soal kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak ada etikanya — penguasa tidak beretika — yang akan terjadi adalah homo homini lupus. Ambil semuanya, mencari kekuasaan tanpa dasar topangan yang kuat yang penting dia bisa berkuasa, melanggengkan kekuasaan, dia tipu masyarakat, dia gunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, seperti itulah bila politik tidak ada etikanya.

Siapa elite politik?

Yang disebut elite politik, kalau menurut pemahaman saya, di sini, di Indonesia, yaitu setiap orang yang mempunyai kekuasaan langsung terhadap masyarakat. Namun, elite politik kan terbagi-bagi lagi dalam suatu ring-ring lingkaran, lingkaran satu, dua dan seterusnya. Dan orangnya adalah setiap pejabat negara yang mempunyai kekuasaan, mempunyai alat kekuasaan dan mestinya, itu semua harus digunakan untuk mengakomodasi segala kepentingan rakyat.

Lebih jelasnya?

Sebenarnya aku tidak begitu menguasai soal elite politik ini, namun kalau dilihat contohnya, elite politik yang paling tinggi ya Suharto-lah, yang memegang kekuasaan sebagai mandataris. Kalau bicara kekuasaan, kekuasaan ini kan terbagi-bagi. Di Indonesia sistemnya menganut sistem Distribution of Power. Elite politik menurut artian sistem ini dibagi dalam ring-ring lingkaran. Di tingkat legislatif, para pemimpin fraksi itu elite politiknya. Dan di tingkat eksekutif adalah Presiden beserta menterinya. Tapi, sebenarnya ada interaksi antar mereka. Dan ternyata yang paling berkuasa di antara mereka itu adalah eksekutif. Menurut hukum ketatanegaraan seperti hal itu memang diberikan oleh UU. Contohnya, persoalan Mahkamah Agung. Siapa yang mengajukan anggota untuk dipilih menjadi anggota Hakim Agung? DPR. Selanjutnya yang memilih Presiden — sebagai seorang kepala negara. Ini contoh nyata bahwa yang berkuasa itu eksekutif. Sehingga kalau ada apa-apa di lingkungan MA, MA tidak bisa berdiri independen, sebab mereka dipilih dan diangkat oleh Presiden.

Presiden sebagai lembaga kekuasaan negara, menurut ketentuan Anggaran Dasar UU itu dipilih oleh siapa? DPR-MPR, begitu kan. Nah, kenapa hal yang sama tidak diterapkan di MA, kan sama-sama lembaga tinggi negara. Tapi, yang mencalonkan justru DPR, ada yang aneh begitu, sama-sama lembaga tinggi negara tapi diterapkan rekrutmen yang berbeda. Hal ini pun mempengaruhi perilaku elite politik. Karena konstruksinya menganut sistem executive heavy itu sangat mempengaruhi konstruksi dasar perilaku antar elite politik. MPR, DPR yang mestinya sejajar dan bahkan lebih tinggi dengan Presiden menjadi “sungkan”. Dan ini justru tidak sesuai dengan UUD ’45.

Kalau demikian, yang salah siapa?

Yang utama adalah konstruksi hubungan yang ada di dalam aturan ketatanegaraan. Hubungan ketatanegaraan kita menganut sistem yang tidak jelas. Sistem distribution of power yang kita miliki ini pun juga tidak jelas distribusinya, dan lebih ke arah executive heavy tadi.

Parpol dan ABRI apa bisa digolongkan elite?

Saya sudah bilang di depan, masing-masing itu ada legislatif dan eksekutif. Legislatif itu ada pimpinan DPR dan Fraksi. Dan fraksi ini adalah perpanjangan tangan parpol. Jadi, apa yang diingini Fraksi, ya keinginan parpolnya. ABRI di dalam UU ketatanegaraan No. 20 Tahun 82/85 diartikan ABRI seperti apa yang saat ini kita lihat. Namun, kalau di negara-negara lain, ABRI menjadi alat yang terpisah dengan negara, dan hanya sebatas alat government. Tapi di Indonesia ABRI kan mempunyai dwifungsi. Sehingga, dia dapat disebut pemain (elite politik) juga. Legitimasinya coba lihat UUD yang menyatakan panglima tertinggi ABRI siapa? Jadi, untuk menopang kekuasaannya ini kekuatan dan kekuasaan riil adalah di tangan Presiden sebagai salah satunya, selain partai Golkar sebagai ruling class. Dan saat ini kan masih ada mitos kalau tidak ada ABRI, hancur bangsa ini.

Kondisi saat ini apa ada tanda-tanda turunnya moralitas elite politik?

Saya kira bukan sekadar turunnya moralitas, namun ini kalau sasaran tembaknya person lho. Tadi pernah saya bilang, konstruksinya bagaimana? Executive heavy, kewenangan yang tidak terbatas ini bisa membuat moralitas menurun. Sebab, tidak ada suatu counter yang bisa mempersoalkan tindakan-tindakan dari eksekutif ini. Nah, kalau tidak ada kontrol, tidak mau dikontrol, kan bisa lepas kendali. Kiai saja ada pengontrolnya, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Dan untuk konsep kenegaraan kita harus menerjemahkan dengan hubungan horizontalnya mana, yang konkret ya, kontrol itu sendiri. Tapi, kalau kita lihat saat ini, lembaga-lembaga lain yang bisa menjadi pengontrol malah repot, dan sungkan, mau gini salah mau gitu juga salah. Ya… repot! Contohnya, ya seperti kasus di MA tadi. Kasus MA ini kalau boleh dibilang dalam bahasa klasiknya adalah selama MA itu diurus oleh lembaga eksekutif lewat Departemen Kehakimannya, maka jangan berharap banyak kepada MA.

Landasan pemikiran saya di sini adalah pertama, mencoba melihat dari sudut pandang struktural atau sistem. Yang kedua, saya tidak menafikan individunya (person). Dan yang ketiga, kita bisa mengombinasikan kedua sudut pandang tersebut, person dan sistem. Sebab, ada suatu teori yang masih banyak dianut bahwa sistem yang sejelek apa pun kalau personnya baik, produknya pasti baik. Mestinya kita memerlukan orang yang baik dan sistem yang baik pula. Tapi, kalau toh orangnya itu jelek dan sistemnya baik, kita masih bisa mengendalikannya. Kalau semuanya jelek, ya… rusak sudah, hancur dua kali dijit.

Di Indonesia?

Menurut saya, sistemnya masih perlu diperbaiki begitupun personnya, masih banyak yang khilaf. Sehingga, menimbulkan banyak kejadian yang justru tidak mengakomodasikan kepentingan rakyat banyak, kayak satu contoh konflik PDI. Saya yakin (belum haqqul yakin), kalau saja kongres di Medan tidak ada intervensi dari pejabat birokrasi pemerintahan baik sipil maupun militer, tidak akan terjadi deh ribut-ribut seperti saat ini. Yang menjadi sorotan utamanya apa? Keadilan, independensi, bahwa partai, ketua partai, itu ditentukan oleh suara utusan cabang. Menurut UU No. 3 tahun 85 ketua partai itu dipilih oleh anggotanya.

Legitimasi Mendagri bahwa ia sebagai pembina politik?

Salah itu, menurut saya tidak ada pembina politik. Kalau dia itu disebut pembina politik, pembina politiknya siapa? Golkar! Itu sudah jelas di AD/ART mereka. Kembali kepada masalah PDI, kalau menurut institusinya, kewenangan tertinggi ada dalam kongres, tapi kewenangan tertinggi ada di tangan anggota jika menurut posisinya.

Tapi, interpretasi pemerintah kan tidak demikian?

Bisa saja kalau itu pendapat mereka, tapi kalau kita mau menggunakan UU No. 3 tahun 85, kan nggak seperti itu seharusnya. Itu yang saya ketahui.

Kalau boleh tahu, kenapa sih pemerintah bisa berbuat demikian, apa kepentingannya. Atau mungkin ketakutan?

Kepentingan jangka pendeknya adalah Pemilu, itu menurut saya. Pemilu ini harus berlangsung secara tata tentrem. Apabila Pemilu dijadikan sebagai pendidikan politik, itu kan bukan hanya sekadar dapat sukses bila dapat dilaksanakan dengan berhasil, namun kita kan juga menghendaki kualitas Pemilu itu juga lebih meningkat, ada progresivitas bukan regresivitasnya. Dalam pertarungan PDI itu, menurut saya, Mega sendiri menunjukkan bakat kepemimpinan yang cukup baik dan PDI itu sendiri dapat berkembang menjadi partai rakyat yang juga bisa menakutkan pesaing-pesaing lainnya. Sehingga, kemudian terjadilah proses intervensi, pengendalian, peredaman dan macam-macam seperti itu. Jadi, alasan ketakutan semacam ini adalah tidak jelas. Apakah pemerintah takut dengan adanya keberpihakan rakyat kepada partai yang kecil ini (PDI). Jadi, selama ini yang terjadi ya… itu saja. Menurut saya itu isu-isu yang dilebih-lebihkan.

Jadi, kalau boleh, dalam kasus ini posisi ABRI?

ABRI sudah bertindak terlalu jauh. Menurut data-data yang kita dapat — berdasarkan laporan teman-teman PDI — ternyata ABRI sudah turut campur terlalu jauh. Indikatornya apa? Pertama, pengiriman wakil-wakil PDI ke Kongres, itu sebagian besar atau boleh dikatakan seluruhnya, ada campur tangan dari pihak militer. Atau paling tidak, setidak-tidaknya dari pihak Sospol. Nah, untuk apa ABRI melakukan fungsi itu. Kalau itu disebut untuk menjaga stabilitas, ABRI sebenarnya ingin memunculkan apa, justru sekarang malah menciptakan ketidakstabilan. Atas dasar fungsi apa ABRI bisa melakukan ini. Apa ingin partai jadi kacau. Tesisnya kan begini: karena ada kacau ABRI mau turun tangan membantu. Namun, ini kan hasil interpretasi sepihak. ABRI tidak melihat proses awalnya itu apa. Kenapa sampai timbul kekacauan, karena ada intervensi, siapa yang melakukan intervensi, birokrasi sipil dan militer. Orang-orang ini terus merasa diperlakukan dengan tidak adil, maka terjadilah aksi. Kemudian, sekarang aksi itu diklasifikasi tanda-tanda ke arah makar, tidak tertib dan macam-macam. Jangan dinilai dari sini dong. Ini lho, dilihat dari ini, akibat dari ini. Prima causanya apa.

Bila hal ini dikaitkan dengan etika politik?

Apa dasar etikanya atas intervensi-intervensi ini, mana dasar etikanya. Etika politik itu urusan partai diurus oleh sipil. Selama ini kan tidak ada yang namanya partai militer. Pertanyaannya sekarang mengapa militer mengintervensi, sudah nggak beretika betul itu. Kongres itu yang menentukan siapa. Kalau dilihat AD/ART-nya, wakil dari utusan cabang yang dikirim ke sana harus melalui konfercab. Konfercab ini diadakan khusus menentukan kongres ini. Terus, dia harus mendapat mandat dari partai di tingkat cabang. Ini semua tidak terjadi, yang terjadi adalah cabang-cabang itu mengirim wakilnya lewat imbauan — “ini lho, kamu harus datang dan setuju dengan kongres” — jadi, begitu saja sifatnya.

Terus kalau ditanya, apakah secara etika itu salah, orang bukan proporsinya, bukan bagiannya. Etika itu kan mengatur sesuatu yang harus sesuai dengan proporsinya, bagian ini kalau hukum yang mengatur, ya… orang hukum yang mengatur, bukan orang politik yang mengurus, atau mungkin bagian orang politik hukum yang mengurus, ha, ha… ha. Jadi, sekali lagi atas dasar apa terjadi intervensi itu. Stabilitas, saya kira itu alasan yang dibuat-buat saja. Nah, kalau yang ditanya seperti ini, apakah bermoral orang yang — sudah ada ketenteraman tiba-tiba dibuat tidak tenteram? Kalau moral kita hubungkan dengan keadilan dan ketidakadilan, apakah orang ini bermoral, yang justru menciptakan ketidakadilan. Ini, inti sebenarnya kehendak orang partai — keadilan. Keadilan supaya hak untuk menentukan pilihan ketuanya itu adalah dia (anggota), bukan orang lain yang menentukan. Apakah kamu mau, universitasmu tiba-tiba diintervensi oleh universitas lain? Ada alasan apa, kalau dibilang tidak beretik ya… tidak beretik. Kalau dibilang tidak bermoral ya… tidak bermoral.

Sekarang kalau negara ini adalah negara hukum, dan komitmen tertinggi di hukum, justru ada pelecehan hukum yang sangat tinggi. Coba lihat landasannya, apa sebenarnya sih fungsi ABRI, UU No. 20 tahun 82/85, coba lihat dan cari dasar legitimasinya bahwa ABRI diperbolehkan melakukan itu. Kan suatu landasan itu nantinya menegaskan bahwa perilaku itu berdasarkan hukum. Tapi harus diingat, bahwa ada aturan-aturan hukum yang sesungguhnya berbuat tidak adil. Saya bisa contohkan, misalnya kasus sodomi, kenapa sampai begitu. Sebab, tidak ada perlindungan terhadap anak-anak. Mengapa tidak ada perlindungan, lihat saja peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai pekerjaan anak-anak, pedagang asongan, kan tidak memberikan peluang kepada mereka. Malah justru tidak melindungi kalau saya lihat. Ada peraturan, kita kan menunjuk pada ketentuan, hukum, tapi sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang sebenarnya tidak memihak. Taruhlah kita menggunakan UU No. 20 tahun 82/85 mengenai tatanan negara, ini saya anggap baik. Dari sini kita cari apa dasar legitimasinya berkenaan dengan intervensi kegiatan-kegiatan politik. Apabila kita baca petunjuk-petunjuk pelaksanaan pertemuan dan macam-macam, kongres semacam itu pun hanya cukup dengan pemberitahuan kepada polisi, artinya sangat diminimalisir sekali intervensi, kok malah ada kongres diintervensi, itu lebih celaka lagi.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suasana semacam itu?

Pertama, sebenarnya masyarakat punya ambang batas kesabaran, kalau sudah puluhan tahun ditekan terus-menerus, secara logis dia akan melakukan perlawanan. Dan kedua, harus diakui, sekarang arus informasi lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Orang bisa melihat di mana-mana ada ketidakadilan, dan itu dilawannya. Dan kita sebenarnya telah sadar dan tahu, bahwa di mana-mana ada gerakan-gerakan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Hak dasar mereka dicabut, hak tanah mereka diambil, hak atas upah yang layak dinegasikan, mereka kan melihat.

Pandangan negara selama ini akan kebebasan berpendapat?

Freedom of correction, hak-hak itu harus dilindungi, tapi UU bukan justru merestriksi. Yang terjadi, seperti UU Kepartaian No. 3 tahun 85, saya kira itu bukan UU kepartaian, tapi UU yang mengatur tentang Golkar, PDI dan PPP. Bila kita ingin bikin partai, nggak boleh? Jadi, hak kita berorganisasi direstriksi. Sedangkan UU mengenai hak mengemukakan pendapat, no way. Sebab, RUU tentang unjuk rasa sampai sekarang belum kita ketahui sampai di mana. Sebetulnya urusan yang begitu, melibatkan orang banyak, ya seharusnya ditransparansikan kepada rakyat banyak, jangan ditutup-tutupi. Apabila satu-satunya hak fundamental ini tidak diperhatikan, terus apalagi yang akan kita lakukan. Sebenarnya ini kan problem esensial, kalau orang tidak boleh berekspresi dan lain-lain tidak diberikan, apa kita ini robot. Yang terjadi selama ini, saya kira hak itu dieliminasi sedemikian rupa sampai pada tahap yang rigid sekali.

Apakah kondisi sekarang sama dengan tahun 66?

Saya kira tidak sama, dan saya berpendapat bahwa sekarang ini terjadi dinamika yang merupakan hasil Orde Baru. Kalau urusan perut telah selesai, terus apalagi, ha, ha. Kalau sudah di sini kita kan ingin pimpinan yang baik, demokratisasi, transparansi. Apa nggak salah ini! Jangan memotong begitu saja bung! Ini kan produk Orde Baru.

SOROTAN UTAMA — WAWANCARA  |  Halaman 18–22

Adi Sasono: “Telah Terjadi Perubahan Nilai”

Wawancara dengan Adi Sasono (Sekjen ICMI / Direktur CIDES) yang Dirangkum Redaksi

PENGANTAR REDAKSI Fenomena ICMI sempat merebak beberapa waktu lalu, mereka disinyalir tidak akan berani menyuarakan ‘bisikan politik’. Namun, ternyata menurut Adi Sasono ICMI selalu memformulasikan koreksi dan menyuarakan kebenaran. Berikut wawancara yang dirangkum redaksi.

Moral elite politik kita?

Memprihatinkan. Sebab, sebagai sebuah bangsa, kita hanya mungkin membangun kejayaan kalau kita ini punya peradaban. Peradaban itu hanya dapat dibangun kalau kita ini punya tata nilai yang dianut oleh masyarakat dan terutama dianut oleh para pemimpinnya. Tata nilai yang mencerminkan satu sikap pemihakan kepada keadilan, kebenaran, kepentingan rakyat banyak, demokrasi, HAM, sikap hidup bersih. Itulah unsur-unsur yang bisa membangun sebuah peradaban bangsa. Sebuah bangsa tidak dapat dibangun hanya atas dasar yang sifatnya pragmatis belaka, yang sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi. Peradaban dapat dibangun oleh tata nilai kokoh yang menjadi ciri peradaban bangsa tersebut. Apabila dihubungkan dengan keadaan sekarang, kita memang prihatin. Karena antara cita-cita dan etika politik yang seharusnya dianut, katakanlah seperti yang tercantum dalam P4, isi dan semangat konstitusi itu ada kesenjangan dengan tingkah laku. Tidak satunya kata dengan perbuatan.

Apa perlu etika dalam politik?

Tidak hanya di politik, berekonomi pun harus ada etika. Kalau masyarakat kita masyarakat hukum rimba, siapa kuat itu pasti menang kan. Sehingga, kita hanya menunggu waktu saja menjadi suatu bangsa yang pecah belah berkeping-keping bila tidak punya etika dan suatu tata nilai yang luhur. Dan saat ini, antara hal yang formal dengan yang dijalankan itu ada kesenjangan.

Secara teoritis?

Banyak model teori yang bisa kita uraikan, namun nomor pertama yang harus diingat, setiap masyarakat dari suatu negara-bangsa itu selalu mengalami satu situasi pergolakan, sebab antara realitas dan cita-cita luhur itu selalu ada kesenjangan. Tidak ada masyarakat yang merasa selalu puas, karena yang namanya cita-cita luhur, aspirasi masyarakat, itu juga sesuatu yang berkembang, tidak statis. Tingkah laku juga merupakan sesuatu yang terkait dengan kondisi eksternal di samping internal.

Namun di Indonesia, secara khusus perlu kita perhatikan, karena ini (Indonesia, red.) adalah sebuah masyarakat yang berkembang cukup pesat sekali. Hal ini ditandai oleh dua hal. Pertama, sistem nilai kita berubah dengan pesat oleh interaksi dengan dunia luar. Kosakata yang dulu tidak kita kenal dalam pergaulan politik kita — atau dikenal tetapi dalam kalangan terbatas — seperti HAM, sekarang menjadi sebuah kosakata yang menjadi komitmen umum, bahkan resmi. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah bukti. Jadi ini adalah sesuatu yang berkembang. Konsep kita dengan demokrasi itu juga sesuatu yang berkembang antara pengertian normatif — yang dianut oleh kalangan elite dengan apa yang dianut oleh masyarakat — yang meminta keterbukaan lebih konkret di berbagai level pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Jadi ada yang baru dan ada pengertian yang berkembang, dan ini membentuk sebuah proses transisi yang sedang berjalan dengan cepat.

Dugaan saya, korupsi-kolusi itu kan sesuatu yang bukan baru saja terjadi. Kalau sekarang ini terjadi dan kemudian disorot oleh masyarakat banyak dan kita sangat marah akan keadaan itu, itu antara lain ada sebuah indikasi akan adanya suatu kesadaran kolektif yang luas di masyarakat yang sedang tumbuh dengan luas. Sebagian memang ada interaksi dengan dunia luar, dan karena adanya kenyataan sosial akibat dari perkembangan ekonomi, jumlah orang yang sangat miskin juga berkurang dan jumlah orang yang terdidik makin banyak. Dalam situasi itu, dimensi etis dalam pembangunan dan politik kelihatannya lebih menonjol. Kalau dulu itu lebih banyak concern pada dimensi ekonomi — untuk melangsungkan hidupnya saja, survival strategy. Kalau sekarang orang sudah tidak begitu diserap energinya dan pikirannya untuk masalah kelangsungan hidup. Masalah etika menjadi pembicaraan. Jadi, ini penting sekali untuk kita perhatikan.

Kedua, selain perubahan nilai, kita juga harus ingat bahwa sekarang ada formasi sosial besar-besaran akibat intensitas faktor modal yang berkembang dengan pesat sekali, misal: pada awal Pelita I, GNP per kapita kita kan baru mencapai $70, sekarang sudah lebih dari $1.031, artinya dalam waktu kira-kira 30 tahun kita sudah berkembang dengan pesat sekali. Tata nilai dulu ditandai dengan sistem kekerabatan sosial, sekarang mulai bergeser menjadi sebuah sistem yang berorientasi pada sisi-sisi kepentingan. Pertimbangan baik buruk, mulia tidak mulia, sangat banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kaitan ini juga harus dicatat terjadinya intensitas hubungan ekonomi-politik yang lebih kuat. Kalau dulu keputusan-keputusan politik itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sekarang malah sebaliknya. Kolusi di MA, larinya Eddy Tansil, dan penggusuran rakyat (resminya penggusuran itu kan untuk pembangunan tetapi bila kita perhatikan secara teknis ada kecenderungan ekonomi yang ikut bermain), menunjukkan adanya pergeseran nilai, yaitu di mana faktor kebendaan — materi — lebih menonjol dalam pergaulan sosial. Ini kenyataan yang tak bisa dielakkan.

Karena itu, etika dari politik kita tidak bisa mengandalkan pendekatan moralitas semata. Moralitas itu penting tetapi tidak cukup menjamin kepentingan masyarakat banyak dan harus dikombinasikan dengan pendekatan struktural. Jadi, pendekatan moralitas harus segera dimulai dari bidang struktural. Pendekatan struktural tidak bisa menyerahkan kekuasaan pada iktikad baik para pemangku kekuasaan semata, karena berisiko tinggi. Kita harus mengusahakan terjadinya intensitas kekuasaan lebih seimbang yang bersifat check and balance. Kekuasaan rakyat diwujudkan dalam lembaga sistem perwakilan, parpol, kebebasan mimbar kampus dan pers. Interaksi pengambilan keputusan politik yang lebih terbuka harus dijamin. Pendekatan struktural itu penting sekali. Sungguh naif apabila semuanya hanya diserahkan pada moralitas semata. Kita harus menjamin suatu sistem yang terbuka, lebih demokratis, menciptakan redistribusi kekuasaan, menciptakan keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan dan mencegah adanya feodalisme sosial dan politik yang bisa mengurangi makna dari sistem politik modern (republik, red.) yang kita anut.

Lebih jelasnya?

Saya kira bapak pendiri Republik kan sudah menjabarkan dalam konstitusi dan UU yang lahir. Bila dilaksanakan dengan baik menurut bunyi dan semangatnya tentu bisa menjamin pengurangan penyalahgunaan kekuasaan dari elite politik kita. Coba kita kembali lagi, ini kan sebuah interaksi sosial, tidak bisa kita memaksakan sebuah sistem tertentu yang infrastruktur kita, misalnya, tidak mendukungnya. Jadi, kesimpulannya sistem politik resmi itu perlu. Kita sudah menganut sistem politik Republik sebagai sistem politik modern. Tapi antara formalitas sistem dengan substansi itu kan bisa terjadi kesenjangan. Dulu di negara-negara komunis pun nama sistemnya demokrasi rakyat, tapi yang terjadi justru diktator proletariat. Tetapi proletariat di sini diwakili oleh partai komunis, partai komunis diwakili oleh sentral komitenya, sentral komite dikuasai oleh Sekjen dari partai komunis. Dengan one party system — yang dianut oleh komunis — meskipun namanya demokrasi, antara label dengan isi ternyata sama sekali tidak berhubungan. Dalam derajat yang sama, irelevansi itu juga bisa terjadi pada sistem lain. Tidak ada rezim yang otoriter mengaku penentang demokrasi. Yang paling otoriter pun akan selalu berbicara demokrasi.

Jadi supra-infrastruktur itu harus berjalan seiring. Antara sistem modern sekarang yang kita anut, sistem keseimbangan, dengan kesadaran kolektif rakyat — dengan cabang-cabang kekuasaan yang terbagi, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dengan perlindungan terhadap HAM, dengan taraf pendidikan yang memungkinkan orang untuk ikut berpartisipasi politik secara sadar, dengan tiga dikotomi yang memungkinkan orang berbicara dimensi etis dan tidak hanya bicara soal perut — merupakan kaitan yang saling tali-temali. Dan yang namanya pemerintahan terbuka, demokrasi yang bisa menjamin etika politik yang sesuai dengan hati nurani rakyat, tidak bisa dibangun dalam semalam. Ini proses sosial yang harus kita upayakan.

Kondisi demokrasi kita cenderung semakin memburuk?

Saya melihatnya kok begini, untuk dibilang sekarang suasananya semakin senjang misalnya, sekarang ini suasana kan lebih terbuka daripada masa lalu. Dulu misalnya ada peristiwa yang sangat ekstrem, peristiwa Priok yang mati 200-an, Lampung 300-an, ada penangkapan besar-besaran yang dituduh sebagai ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan kita tidak tahu bagaimana nasib mereka yang mati dan yang ditangkap. Sekarang kan tidak terjadi. Dulu bicara HAM saja sudah dituduh subversif. Sekarang Komnas HAM didirikan. Dulu Parmusi di bawah Mintaredja dan Lukman Harun dikup begitu saja oleh kelompok lain, dan itu nggak perlu pakai kongres segala, cuma cukup datang ke menteri dalam negeri, menteri bilang ya kamu sekarang ketuanya. PDI kan konflik intern. Campur tangan eksternal ada di pihak Soerjadi dan begitu pula pihak Megawati. Apa yang terjadi tidak bisa dikatakan kemunduran. Kita harus dapat melihat perbandingannya.

Keterbelakangan Indonesia itu intinya keterbelakangan umat Islam. Kalau kita melihat proses sejarah, orang-orang non-Islam justru mendapat kesempatan lebih di zaman Belanda. Pada masa-masa awal kemerdekaan sampai awal Orde Baru justru mendapat kesempatan yang luar biasa. Sekarang, dalam alokasi sumber daya pembangunan, pemusatan kekuasaan politik, ekonomi dan sosial di tangan non-muslim. Tidak cuma itu, orang Islam didiskriminasi baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Di lapangan ekonomi, unit usaha yang besar skala usahanya, makin kecil kemungkinannya milik orang Islam. Makin kecil, makin melarat, makin besar kemungkinannya orang Islam. Ini kan tidak lazim di negara mana pun. India termasuk negara miskin kan, tapi yang termasuk orang kaya kan orang India sendiri. Di Italia orang Katolik lebih kaya dari yang lainnya. Di Cina juga, yang kaya di sana kan bukan orang Solo. Tapi kenapa di negara kita yang miskin malahan orang pribumi dan yang kaya, segelintir masyarakat yang kebetulan non-pri. Ini kan tidak wajar. Dan ini tidak turun dari langit. Ini rekayasa pada masa lalu. Sekarang bagaimana pemecahannya.

ICMI didirikan tidak sebagai lembaga politik. ICMI melihat inti masalahnya pada SDM masyarakat kita. SDM kita lemah. Karena lemah, mudah ditipu, mudah dianiaya, digusur-gusur. Dan program ICMI terutama ditekankan pada peningkatan SDM kita secara besar-besaran. Pengadaan ribuan perpustakaan dengan jutaan buku setiap tahun, ribuan beasiswa, pengembangan ribuan BMT, puluhan BPR Syariah yang sampai di tingkat pusat dengan BMI-nya. Kemudian ada program-program penyadaran kolektif melalui rangkaian dialog politik, dialog pembangunan yang dilakukan oleh CIDES, yang tujuannya untuk menangani masalah itu dari dua sisi: Pertama, sisi pendidikan dan kebudayaan. Tujuannya menciptakan sikap kebudayaan baru dari masyarakat feodal menuju masyarakat demokratis, yang tadinya masyarakat berjenjang menjadi egaliter. Kedua, sisi struktural, mengoreksi kepincangan dalam mengalokasi kekuasaan yang menyebabkan pada masalah keterbelakangan umat Islam.

Tapi ICMI menghindari politik praktis, sebab di ICMI tujuan sama, cara bisa berbeda-beda. Ada yang jadi menteri dan ada yang jadi oposan nomor satu di Asia Tenggara (Sri Bintang Pamungkas, red.). Semuanya ICMI kan. Ada Amien Rais, Nurcholish, tapi ada Habibie, Wardiman dan Haryanto. Jadi keanekaragaman ini bukan menjadi kelemahan. Keanekaragaman ini justru merupakan sumber kekuatan. Kan di situ ada dinamika yang dapat menjawab kedua sisi masalah di atas, yaitu sisi struktural dan sisi kultural. ICMI tidak untuk menjawab problem-problem praktis. Problem-problem demikian tanggung jawab Parpol. Kalau ICMI masuk di bidang itu, dari dulu ICMI sudah tentu akan pecah belah. Kadang-kadang ICMI tidak memuaskan kan? Ya, begitulah ICMI, tidak dapat menjawab problem dan isu-isu politik harian. Dari dulu ICMI akan pecah belah bila menjawab persoalan-persoalan demikian. Tetapi ICMI punya komitmen yang sama untuk selalu mengoreksi kepincangan-kepincangan kekuasaan.

Pendapat Bapak tentang negarawan yang kadarnya oleh suatu sumber dikatakan menurun?

Tanya yang ngomonglah, saya tidak mau ngomong hal-hal yang demikian. Dalam term-term itu, saya pikir hendaknya kita hindari istilah-istilah yang agak dramatis seperti itu. Gunanya apa, nanti akan ada orang yang tersinggung dan sakit hati. Tetapi yang ngomong kan belum tentu bisa berbuat apa-apa. Kita lebih baik bicara problem kita apa, mari kita pecahkan bersama dalam analisis yang lebih teknis, dari karakter yang ada, dari pembacaan kita, maupun dari gejala empiris yang ada, itu lebih berguna daripada kita pakai istilah yang bisa nuduh ini, nuduh itu.

Siapa elite politik?

Elite politik menurut saya adalah kelompok masyarakat yang terlibat di dalam perdebatan dan pengambilan proses kebijakan atau keputusan. Itu bisa berada di dalam dan di luar pemerintahan. Misal, harga semen naik, itu keputusan siapa. Cerita awalnya semen hilang di pasaran. Dan kita tahu semen dikuasai oleh swasta. Hilang dari pasaran mengakibatkan terbentuknya harga gelap kan. Kemudian pemerintah mengesahkan harganya. Kalau begini siapa yang berkuasa, yang di luar atau di dalam. Jadi tidak sesederhana seperti apa yang kita pahami. Kadang-kadang kita berpikir reduksionis, sehingga kita menganggap bahwa elite politik cuma yang ada di dalam pemerintahan, sedang yang di luar tidak. Keliru itu. Elite politik bisa ada di luar pemerintahan, misalnya ada seorang tokoh yang bisa mengatasnamakan sekian juta orang menjadi kelompok penekan, itu elite politik juga. Sebab ia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan politik meskipun dia di luar kekuasaan. Di lain pihak ada juga menteri yang tidak bisa mengambil keputusan politik, sebab dia tergantung pada orang lain. Jadi meskipun dia menteri, dia tidak bisa disebut elite politik (dalam arti kemampuan dalam mengambil keputusan, red.). Sehingga kita tidak boleh menyederhanakan arti elite politik menjadi sikap pemerintahan.

Sikap pemerintahan dibangun oleh peristiwa interaktif. Kadang-kadang keputusan pembangunan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam Bank Dunia di Washington, atau sidang CGI di Paris, tidak diputuskan di Jakarta. Dalam pemerintahan pun pasti juga ada interaksi yang saling mempengaruhi. Jadi, elite politik adalah semua yang terlibat di situ (pengambil keputusan), tidak bisa disederhanakan. Eddy Tansil bukan anggota pemerintahan, tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan ketika dia mendapat kredit 1,3 triliun dari sebuah bank. Terus kita jawab, dari berita di koran: karena ada beking kan! Di sini penentunya siapa, bekingnya atau Eddy Tansilnya, kan Eddy Tansilnya. Artinya, yang lebih elite kan Eddy Tansil. Eddy Tansil yang mendapatkan uangnya. Sang beking kan cuma sebagai pelengkap penyerta. Betul kerja sama, tetapi kerja sama kan ada yang simetrik dan asimetrik. Kerja sama konsepnya kan agak kabur. Konglomerat dengan pengusaha kecil kerja sama, bisa kan. Tapi, kerja sama semacam apa, yang satu punya pabrik sedang yang lain cuma sebagai distributor di pinggir jalan. Kerja sama kan. Namun, Anda harus memberi arti kerja sama yang mana, yang semacam apa. Siapa yang menentukan, kan begitu. Dalam kasus Eddy Tansil, itu kerja sama, memang betul. Tapi, siapa yang lebih main, kan pelakunya, yang lain cuma sebagai pelengkap penyerta. Pak Dul Hamid itu juga kerja sama (yang meloloskan dari penjara), namun, dia kan cuma sebagai pelengkap penyerta atau malahan pelengkap penderita.

Jadi, dalam berbicara masalah-masalah itu kita harus cermat mengartikan sebuah kosakata. Supaya kita bisa mengartikan sebuah makna sesuai dengan realitasnya. Jangan mengaburkannya. Dan di situ kita bisa tahu bahwa ternyata yang di dalam pemerintahan belum tentu bisa lebih mengatur, kadang yang di luar pemerintahanlah yang lebih bisa mengatur yang ada di dalam pemerintahan. Investor bisa menggusur rakyat, sudah pasti dengan bantuan pejabat dan aparat. Tapi yang main siapa? Kan investornya. Wong dia yang mengatur pembayaran kok. Dan yang nantinya menguasai tanah itu. Bahkan, para pejabat yang dibayar, apabila ketahuan bisa masuk penjara. Jadi, pada dasarnya investorlah yang berkuasa, ia menguasai tanah, menaikkan harganya yang dulu Rp 1.000,- menjadi Rp 300.000,- bila telah dibangun sarana dan prasarananya. Jadi, yang namanya elite itu tidak mesti yang ada di pemerintahan. Namun, ada interaksi yang timbal-balik dan dinamis di dalam permintaan di tingkat lokal, nasional dan dunia internasional. Kalau kita ingin mengatasi masalah yang berkenaan dengan hal-hal yang ada sekarang kita tidak boleh hanya dengan menyederhanakan masalah menjadi urusan orang yang ada di pemerintahan saja. Itu reduksionis namanya. Pemerintah itu dipengaruhi juga oleh berbagai hal. Jadi, kita semua sebenarnya berada di dalam keseluruhan sistem. Namun, semua ini menurut saya intinya adalah demokratisasi. Padanya rakyatlah yang harus menjamin adanya suatu etika politik yang luhur, sebab rakyatlah yang berkepentingan. Manakala tidak ada etika, rakyat yang menjadi korban.

Sepertinya Indonesia sedang dihadapkan pada sesuatu yang pelik yang bisa mengakibatkan perpecahan, yaitu pemerataan pembangunan, sebenarnya apa sih kendalanya pembangunan di bagian Indonesia Timur?

Pemerintah kan sedang mengusahakan. Misal, ada KTI (Kawasan Timur Indonesia). Ini kan suatu upaya besar-besaran membangun Indonesia Timur. Tetapi ya, tidak sederhana. Saya kebetulan beberapa kali ikut rapat di sana, prosesnya itu ya tidak mendadak sontak begitu. Ada banyak faktor, bukan hanya prasarana, kadang-kadang prasarana sudah dibangun, pelabuhan sudah dibangun tetapi pemanfaatannya baru bisa 30%. Tidak itu saja, yang sudah ada pun kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Itu semua karena apa? Ya… faktor SDM dan macam-macamnya. Jadi tidak sederhana. Kalau ngomong kan sederhana. Intelektual ngritik itu kan gampang. Pernah ke Irian, nggak? Betapa rumitnya di sana, secara sosial rumit, secara alam pun rumit. Tetapi kalau kita betul-betul mau memberikan sumbangan kepada nusa dan bangsa, tidak cukup hanya dengan kritik. Kita harus mulai belajar untuk ikut bertanggung jawab. Yang mudah kan ketika kita ngritik dan setelah itu tidur. Jadi, sudah saatnya kita berpikir lebih teknis. Dengan demikian kita bisa lebih dapat melihat suatu persoalan dengan lebih detail. Tidak seperti sekarang ini, kita dengan mudahnya mengambil kesimpulan secara dramatis. Ya… itulah, yang bisa menimbulkan bahaya dari kecenderungan ke-kenesan dari sebagian cendekiawan, yang kadang-kadang puncak prestasinya hanya di tingkat seminar-seminar. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk dari golongan demikian.

SOROTAN UTAMA — MEREKA BICARA  |  Halaman 23–24

Mentalitas Pejabat Perlu Pembinaan?

Suara Mahasiswa & Aktivis UMS

1. M. Luthfi (Pengurus SMF KIP UMS)

Saya perhatikan akhir-akhir ini, mentalitas pejabat kurang patut — maaf — dan belum dapat diteladani. Hal ini sangat disayangkan, khususnya untuk masa depan bangsa dan negara. Realitasnya kita saksikan bersama fenomena baru di negeri ini, munculnya kolusi yang dikatakan salah prosedur, kolusi dan tetek bengek, pokoknya yang jelek-jelek. Sekarang banyak orang pintar ngomong begini-begitu, tapi tidak dipraktikkan atau hanya sekadar teori belaka.

Ada faktor-faktor yang menyebabkan moralitas pejabat seperti sekarang ini: pertama, saya melihat banyak pejabat yang masih rendah nilai-nilai religiusnya hingga mereka berperilaku jauh dari kebenaran. Kedua, nilai-nilai Pancasila yang mereka gembar-gemborkan itu tak bisa merubah tindakan-tindakan dalam hidupnya. Ketiga, sistem di Indonesia banyak memberi peluang orang yang bermentalitas rendah untuk berbuat kejahatan. Keempat, hukum di Indonesia masih mencurigakan, maksudnya hukum tidak dijadikan alat menegakkan kebenaran melainkan bisa dengan mudah dikendalikan orang-orang yang berkuasa untuk mematahkan yang lemah dan bisa dilihat cara mengadili pejabat yang korupsi dengan orang lemah yang korupsi dan perbedaan ini sangat mencolok sekali kayak bumi dan langit, inilah hukum di Indonesia.

Saya kira semua ini bisa ditindaklanjuti dengan litsus moral bagi orang yang akan menjadi pejabat. Kalau ini dilaksanakan, saya yakin dengan izin Allah, Indonesia akan menjadi sebuah negara sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat.

2. Alita (Aktivis Fakultas Psikologi)

Mentalitas pejabat bobrok? Wah gimana ya…. sulit juga untuk menyembuhkan. Sebab berhubungan dengan mental, moral si pelakunya. Bagaimanapun baiknya sistem dan hukum yang diterapkan selama mentalnya rusak, kayaknya sulit untuk membersihkan buruknya mental pejabat. Tapi, saya juga setuju sistem dan hukum perlu ditegakkan karena sistem dan hukum sedikit banyak mempengaruhi perilaku pejabat, meskipun baiknya mereka karena hukum istilahnya ketakutan pada hukum belum kesadaran mental.

Dan ini saya kira lebih baik, namun perlu diketahui, bagaimana bagusnya kayak apa hukum itu, mentalnya pejabat rusak ia melakukan perilaku buruknya itu lewat berbagai cara yang ia tempuh, kesadaran mental untuk berperilaku baik belum dirasakan, inilah yang menurut saya yang membahayakan bagi perjalanan bangsa ini. Jika kesadaran mental pejabat masih kurang, menurut saya pembinaan mental pejabat harus dilakukan secara serius dan tidak dilakukan secara main-main. Berlagak pembinaan, tapi ada sesuatu di balik pembinaan itu. Ya kalau begini pembinaan tinggal pembinaan saja. Sekadar teori saja, kalau pemerintah berkeinginan citra pemerintah baik di mata rakyatnya seharusnya yang berperilaku buruk di lingkungannya perlu dibersihkan. Pembinaan mental secara kontinu tanpa ada kepentingan sangat berharga sekali, di samping hukum atau UU. Pejabat yang bermental penjahat perlu diambil tindakan tegas. Karena mereka adalah wakil rakyat untuk mengurusi negara ini. Baik buruknya bangsa ini, bagaimana mentalitas pejabat itu dilihat. Dan imbasnya bagi rakyat, mereka melihat pejabat baik, rakyatnya akan baik pula. Pejabat harus menjadikan teladan, jika terjadi sebaliknya, akan menjadi apa bangsa ini.

3. Fajar Shodiq (Kabid I SMF Hukum UMS)

Bobroknya mentalitas pejabat dipengaruhi oleh faktor yang ada. Dan kita tak bisa menyalahkan terlebih dahulu sebelum kita tahu apa yang melatarbelakangi kenapa mereka melakukan semacam itu. Pertama, mereka bertindak sebagai tidak prosedural dan kedua pejabat bertindak tidak bermoral. Pejabat yang tidak prosedural, jelas pejabat ini melanggar sistem yang ada dan sengaja untuk melanggarnya. Tentang tidak bermoral, pejabat memang mental sudah rusak. Kerusakan mental pejabat itu disebabkan juga lingkungan yang juga turut mensponsori mereka berperilaku semacam itu. Bobroknya lingkungan juga turut menyeret pejabat seperti itu. Lingkungan itu juga bisa lingkungan kantor, masyarakat tempat mereka tumbuh. Saya memandang, bukan sistemnya yang salah, melainkan sistem yang diterapkan oleh penegak dan pelaksananya tidak untuk berbuat agar mereka dan rakyat agar tidak terseret kepada hal-hal yang tidak baik, melainkan justru sistem yang ditegakkan cuma hanya diterapkan pada orang-orang rakyat kecil. Sedangkan aparatur pejabat, kecil untuk terkena sanksi jika mereka menyeleweng, sampai sekarang sanksi-sanksi untuk para pejabat yang berperilaku buruk belum diterapkan secara tegas.

Saya teringat apa yang diucapkan oleh Kemal Idris kepada Pak Harto, dia mengatakan keprihatinan yang mendalam tentang mentalitas pejabat Indonesia yang parah sekali. Untuk itu, dia menyarankan agar diberantas. Pak Harto bilang, dari mana kita untuk memberantas itu? Kemal Idris mengatakan pemberantasan secara besar-besaran oleh oknum-oknum yang menodai kewibawaan pemerintah. Tapi saya melihat juga, pemberantasan secara besar-besaran bukan tidak mengandung risiko. Risikonya juga besar sekali. Keluarga pejabat akan mengalami down baik mental ataupun sumber kehidupannya. Tapi kita harus melihat secara lebih arif, pemecatan pejabat namun pemecatan diberi tempat pekerjaan untuk melangsungkan sumber kehidupan yang jelas, jangan mematikan sumber kehidupan, karena mereka pun manusia yang punya keluarga. Meskipun demikian perlu digarisbawahi pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Dan saya usul ditegakkan UU bagi pejabat yang menyeleweng dari sumpah jabatannya. Sapu bersih harus dilakukan oleh pemerintah terhadap yang menodai wibawanya, tanpa melakukan secara frontal. Pokoknya pemerintah menjalankan secara bertahap, serius dan betul-betul membersihkan lingkungannya. Ini lebih baik, biar tidak terjadi keguncangan.

4. Joko Respati (Kabid I Senat Mahasiswa UMS)

Saya merasakan mentalitas pejabat belakangan memang semakin memprihatinkan. Hal ini bukan tidak ada alasan, banyak contoh yang kita lihat, bagaimana kolusi, korupsi merebak. Dekadensi moral di kalangan pejabat inilah, yang tepat kita namakan begitu. Pejabat yang semestinya menjadi teladan bagi rakyat telah rapuh begitu saja. Bagaimana menjadi teladan, lha wong pelakunya seperti itu kok.

Permasalahan apa yang menyebabkan mentalitas pejabat mengalami seperti itu? Beberapa faktor yang turut mendukung: pertama, sistem yang digolongkan melonggarkan orang-orang mudah berkolusi, korupsi, inilah sistem yang seharusnya perlu dirombak. Selama sistemnya belum memperketat orang tidak masuk ke lembah bobroknya mental, di negeri ini tetap masih ada kolusi dan korupsi. Dan ini salah siapa? Kesalahan terbesar jelas ada pada pemerintah yang tidak serius menangani masalah ini. Kedua, watak yang dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor yang menyebabkan mereka berbuat semacam itu. Pada akhirnya, mentalitas semacam ini sudah menjadikan kebiasaan mereka, tanpa ada rasa bersalah maupun dosa. Penyembuhannya sulit, kenapa? Bagaimanapun juga sangat berhubungan dengan karakter atau mental. Dan ini perlu ada semacam pembinaan mental secara serius juga di kalangan pejabat sebelum atau sesudah. Ini lebih baik, paling tidak meminimalkan perilaku pejabat yang jelek. Sebab pejabat yang mentalitasnya jelek akan sangat mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa ini.

Melihat gejala yang tidak menguntungkan ini sudah sepantasnya kita turut memikirkan, bila saat ini baru pemikiran searah — kritik — yang dapat kita sampaikan maka sepantasnya bila kita menyampaikannya. Syukur sampai kepada yang kita kritik, bila tidak pun kita sudah lebih dulu selangkah dalam menyikapi suatu permasalahan.

AGAMA  |  Halaman 25–29

ISLAM; Keberpihakan Terhadap Yang Lemah Dan Tertindas (Catatan Kecil Tentang Teologi Pembebasan Islam)

Oleh: Khoirul Mustofa (Pemimpin Redaksi Koran Mahasiswa Pabelan Pos UMS / Mahasiswa Ushuluddin FAI UMS)

Tulisan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa era industrialisasi merupakan ladang yang amat memungkinkan muncul dan tumbuh suburnya ideologi marxisme. Sebab, kelas pemilik modal dan kelas buruh, atau kelas yang kuat dan kelas lemah secara politik, ekonomi maupun sosial, akan muncul di dalam masyarakat industrial. Adanya dua kelas yang demikian berbeda itu, tidak menutup kemungkinan, akan memunculkan sebuah konflik kelas, yang disebabkan oleh keinginan masing-masing untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa kelas yang lemah tentu akan menjadi pihak yang dipecundangi, manakala terjadi konflik dengan kelas yang kuat. Sebagaimana diketahui, salah satu ideologi modern yang bersemangat mengadakan pembelaan dan pembebasan yang lemah dari penindasan yang kuat, adalah marxisme. Alangkah berbahaya jika kelas yang lemah dan tertindas oleh kelas yang kuat tersebut sampai jatuh ke tangan para penganut ideologi marxisme.

Sementara, fenomena sosial menunjukkan bahwa tulisan tentang teologi pembebasan Islam belum banyak diperkenalkan. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak generasi muda Islam yang lebih mengenal dan mengagumi pembebasan ala Karl Marx. Belum banyak diperkenalkannya teologi pembebasan Islam di negeri ini mungkin disebabkan oleh hal-hal: (a) khawatir atau takut disebut sebagai penganut ideologi marxisme, sebab pembebasan kaum lemah identik dengan marxisme; (b) marxisme sendiri (penganutnya) telah membuat malapetaka bangsa ini, sebagaimana dalam peristiwa G.30 S. PKI 65; dan (c) pembebasan sendiri sudah diidentikkan dengan pemberontakan, penggulingan kekuasaan, revolusi.

Berangkat dari pikiran di atas, tulisan ini akan berusaha memaparkan tentang teologi pembebasan Islam. Tujuannya, untuk menggugah umat Islam agar memiliki semangat untuk membela dan membebaskan kelas yang lemah dari ketertindasan kelas yang kuat. Sehingga marxisme tidak memiliki peluang muncul dan tumbuh subur di negeri ini.

Pertama-tama tulisan ini akan memperbincangkan secara sekilas mengenai pandangan-pandangan hidup marxisme, yang bersimpangan seratus delapan puluh derajat dengan Islam. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas tentang konsep kelas menurut Islam. Terakhir, tulisan ini akan memaparkan Hadis dan beberapa ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam agar membela dan membebaskan yang lemah dari ketertindasan yang kuat.

Persimpangan Marxisme dengan Islam

Di samping memiliki sebuah titik temu dengan Islam, terdapat banyak pandangan marxisme yang bersimpangan seratus delapan puluh derajat dengan pandangan Islam. Persimpangan-persimpangan seratus delapan puluh derajat tersebut adalah:

Pertama, marxisme memiliki filsafat materialisme murni, maksudnya marxisme menganggap dunia ini tersusun oleh materi-materi belaka, tidak mengakui sesuatu immaterial. Karena marxisme memiliki filsafat yang demikian itu, maka marxisme tidak dapat mengangkat umat manusia ke dalam nilai-nilai manusiawi yang luhur. Sebab, bagi Marxisme, manusia hanyalah sekadar seperti barang dan benda-benda lain, meskipun lebih mulia. Sedangkan Islam di samping mengakui bahwa manusia tersusun atas jasmani, tapi juga memandang bahwa esensi manusia terletak pada kesucian nilai-nilainya yang luhur, yang melekat pada dirinya, yang bersifat ilahiyah.

Kedua, marxisme berpegang pada realisme material. Urut-urutan sejarah menurut marxisme adalah dari komunisme primitif, ke zaman perbudakan, kemudian ke zaman feodal, lantas beralih ke zaman kapitalisme, terus ke sosialisme, akhirnya komunis — dipandang dengan perhitungan ekonomis atau material. Sedangkan Islam justru menganggap yang material itu sebagai derivasi yang immaterial. Marxisme menganggap sejarah adalah segala-galanya yang menentukan perjalanan hidup manusia. Sementara Islam memang mengakui akan pentingnya sejarah, tetapi ia tidak menganggap sejarah sebagai sesuatu yang mutlak, sebagai penentu satu-satunya nasib umat manusia, sebab Islam masih menempatkan Allah sebagai subyek lain penentu sejarah umat manusia.

Ketiga, marxisme membenarkan formula moral yang berbunyi “tujuan menghalalkan cara”. Prinsip inilah yang nampaknya mendorong penganut marxisme untuk memusnahkan manusia-manusia yang bukan komunis. Sedangkan menurut Islam, tujuan — betapa pun baiknya — tidak dengan sendirinya membenarkan cara apa pun untuk mencapainya. Bahkan Islam sendiri menegaskan bahwa perbuatan apa pun mesti diletakkan di atas fondasi niat yang mulia.

Keempat, marxisme menganggap dunia ini sebagai muara terakhir bagi kehidupan manusia. Jangan mengajak mereka berbincang-bincang tentang alam akhirat, tentang Surga, Neraka, Malaikat dan Tuhan. Sebab, bagi Marx, semua itu merupakan proyeksi manusia sendiri. Baginya, Tuhan itu sebenarnya tidak ada; Tuhan ada karena ciptaan pikiran manusia yang keliru. Karena manusia takut menghadapi masa depannya yang tak jelas, maka ia menciptakan dan mengakui Tuhan, untuk menenteramkan hatinya. Sementara Islam memandang dunia ini sebagai jembatan emas untuk menuju ke suatu kehidupan abadi (akhirat). Muara terakhir manusia menurut Islam adalah akhirat, dan implikasi dari keyakinan tersebut merasuk ke seluruh dimensi kehidupan umat Islam.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa marxisme memiliki satu titik temu dengan Islam. Titik temu yang dimaksud adalah bahwa keduanya sama-sama mendorong penganutnya untuk membela dan membebaskan yang lemah dan tertindas. Pendapat yang demikian itu memang benar. Tetapi, satu hal yang perlu diingat, bahwa pembebasan marxisme bertujuan untuk menghancurkan kaum kaya, atau marxisme mengajak kelas yang lemah dan tertindas untuk menghancurkan kelas yang kuat dan menindas. Sementara, Islam memang menganjurkan para pemeluknya agar memiliki semangat mengadakan pembelaan dan pembebasan yang lemah dari penindasan yang kuat. Tapi Islam tidak mengizinkan yang lemah menghancurkan yang kuat. Sebab, yang dituntut oleh Islam adalah adanya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Islam melarang yang kuat menindas yang lemah, tapi juga tidak mengizinkan yang lemah menghancurkan yang kuat. Perbedaan dalam hal tujuan membebaskan yang lemah dari penindasan yang kuat ini, merupakan titik persimpangan lain pandangan Islam dengan marxisme.

Konsep Kelas Menurut Islam

Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kehidupan dalam sebuah masyarakat, sebab perbedaan tingkat kehidupan tersebut merupakan Sunnatullah (QS. 43:32 / tertulis QS:2:53). Itu berarti bahwa Islam juga mengakui bahwa masyarakat digerakkan oleh kepentingan-kepentingan kelas. Karena itu umat Islam harus sadar bahwa kepentingan kelas merupakan faktor riil yang menggerakkan politik, yang berarti juga menyangkut bidang ekonomi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih gamblang tentang bagaimanakah konsep kelas menurut Islam, ada baiknya jika ditengok kembali sejarah kehidupan umat manusia di kota Makkah, tempat diturunkannya Al-Qur’an.

Makkah adalah kota tempat kelahiran Muhammad, Nabi terakhir yang agung itu. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Nenek moyangnya adalah tokoh-tokoh keagamaan yang disegani masyarakat Quraisy, sehingga dipercaya untuk mengurusi atau merawat Ka’bah. Makkah adalah sebuah kota perdagangan yang ramai, kota jalur perdagangan internasional waktu itu, sehingga tidak mengherankan bila di kota tersebut juga banyak pedagang yang kaya raya. Tampaknya di kota tersebut terdapat kelas juragan dan kelas buruh, kelas majikan dan budak, sebagaimana diperlihatkan oleh banyaknya ayat Al-Qur’an yang memerintahkan juragan untuk santun pada buruh, bahkan banyak hadis yang memerintahkan untuk memerdekakan budak. Dari penjelasan tersebut, tampak, bahwa di kota Makkah waktu itu, setidaknya terdapat tiga kelas yang berbeda, yaitu kelas bangsawan keagamaan, kelas pemilik modal atau juragan, dan kelas buruh atau pekerja.

Namun dari beberapa ayat Al-Qur’an tampak juga bahwa selain tiga kelas di atas, terdapat juga kelas fakir, miskin, dan anak yatim yang dianjurkan untuk memberikan zakat kepada mereka (QS. 9:60), yang kesemuanya itu merupakan kelompok sosial yang paling lemah dan membutuhkan pertolongan. Dari sini dapat dikatakan bahwa tampaknya konsep kelas antara Islam dan marxisme adalah berbeda. Marxisme membagi kelas dengan ukuran pemilikan produksi, sedangkan Islam membagi kelas atas dasar keadilan, yaitu dalam hal pemerataan ekonomi. Itu terlihat misalnya dari beberapa ayat Al-Qur’an yang mengecam manusia berbuat kikir, sikap mementingkan diri sendiri, dan bermewah-mewahan di tengah-tengah dunia kemelaratan dan kemiskinan: “Kalian senantiasa sibuk di dalam perlombaan menumpuk harta kekayaan hingga ajal kalian tiba. Tidak! Nanti akan kalian ketahui! Tidak! Nanti akan kalian ketahui” (QS. 102:1-4). “Celakalah orang yang suka mengumpat, mencela, mengumpulkan harta kekayaan, dan menghitung-hitungnya. Ia mengira kekayaannya itu dapat memberikan kekekalan kepada dirinya. Tidak! Sesungguhnya ia akan dilemparkan ke dalam huthama. Tahukah engkau apa huthama itu? Itulah api Allah yang membakar hati (orang-orang yang kikir)” (QS. 104:1-7).

Meskipun kedua ayat di atas diturunkan dalam setting masyarakat Makkah, tetapi ia memiliki kandungan universal. Ruh ayat tersebut merupakan peringatan Allah kepada manusia untuk tidak menumpuk-numpuk kekayaan harta benda, tanpa mengingat kepada warga masyarakat lain yang kekurangan. Ayat tersebut sesungguhnya merupakan peringatan Allah terhadap kaum kaya agar mendermakan kelebihan rezekinya, agar kaum kaya tidak terlempar ke Neraka huthama. Huthama di dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah Neraka yang ada di akhirat kelak di satu sisi. Di sisi lain ia dapat dipahami sebagai sebuah neraka yang ada di dunia ini, yaitu kaum kaya akan dihancurkan oleh orang-orang yang sudah sedemikian terjepit dan mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya.

Di sisi lain Al-Qur’an menganjurkan manusia untuk semangat kerja keras mendapatkan kekayaan harta benda, dan mengakui bahwa di antara rahmat Allah yang paling berharga adalah kekayaan (QS. 62:10; 73:20 dan 5:54). Tetapi Al-Qur’an juga mengingatkan manusia agar tidak mempergunakan kekayaan hartanya untuk berbuat sekehendak hatinya, dan mengingatkan bahwa pada harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang kekurangan dalam hidupnya (QS. 70:24-25; dan 51:19). Bila kaum kaya enggan mengadakan pemerataan ekonomi, melalui zakat dan sedekah misalnya, maka jangan disalahkan bila kaum lemah akan menghancurleburkan kekayaan mereka. Tunggu saja bahwa dalam masyarakat tersebut akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan antar sesama manusia (QS. 89:15-20). Berdasarkan itu semua, dapat dikatakan bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, tapi dalam kepemilikan pribadi tersebut terdapat hak-hak kolektif manusia.

Bahkan Al-Qur’an sendiri menyebut orang-orang yang rajin shalat, tapi tidak memiliki semangat menegakkan keadilan sosial, sebagai orang yang mendustakan agama: “Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah menganjurkan memberi makan pada orang-orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat tetapi melalaikan shalat, yaitu orang-orang yang melakukan shalat untuk diperlihatkan (kepada orang lain) dan tidak mau menolong (membagikan kekayaan mereka) kepada orang-orang miskin” (QS. 107:1-7).

Ayat tersebut semakin mempertegas tentang keinginan kuat Al-Qur’an untuk membentuk sebuah masyarakat yang berkeadilan sosial. Menghardik kepada anak yatim dalam ayat tersebut tentu saja bukan hanya sekadar berupa bentakan-bentakan kasar, menyakiti fisik mereka, namun juga dapat berwujud pada pembentukan struktur yang menghambat peningkatan kualitas hidup mereka tumbuh secara wajar. Begitu pula menganjurkan memberi makan fakir miskin tentu saja bukan sekadar berbentuk material, tapi juga membentuk struktur sosial yang mampu mewujudkan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, bila struktur sosial yang ada tidak atau belum mampu mewujudkan pemerataan ekonomi, maka umat Islam pun berkewajiban memperbaiki dan merombaknya. Dari penjelasan-penjelasan di atas terlihat bahwa konsep kelas dalam Islam sungguh berbeda dengan konsep kelas dalam marxisme. Konsep kelas dalam Islam bukan berdasar pada pemilik produksi, seperti pada marxisme, tapi berdasarkan keadilan atau berdasar pada struktur-struktur.

Islam: Agama Pembebasan

Nabi Muhammad diutus ke dunia membawa dua misi dasar. Pertama, menegaskan tentang ke-Esa-an Allah yang wajib didekati manusia. Kedua, menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat. Kedua konsep tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tak mungkin dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Dan, kedua konsep dasar tersebut membawa misi utama membebaskan manusia.

Kedua konsep dasar tersebut dikatakan sebagai dua sisi mata uang, karena seseorang yang telah mengakui ke-Esa-an Allah, melalui pengucapan kalimat thayyibah “La ilaha illa Allah”, tiada Tuhan selain Allah, maka ia juga berkewajiban menegakkan keadilan sosial. Pendeknya, seseorang yang mengaku sebagai umat Muhammad ia memikul tanggung jawab menegakkan tauhid individualistik dan tauhid sosial: tauhid individualistik berwujud pada pendekatan diri kepada Allah, sedang tauhid sosial berwujud pada semangat untuk menegakkan keadilan sosial.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menegaskan tentang ke-Esa-an Allah adalah sebagai berikut: “Katakanlah (Wahai Muhammad) Allah itu Esa. Dia adalah tempat bergantung (segala sesuatu). Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” (QS. 112:1-4). Ayat tersebut, jelas, menegaskan bahwa Allah adalah Esa. Itulah sebabnya setiap pengikut Muhammad diwajibkan mengucapkan kalimat thayyibah “La ilaha illa Allah”, tiada Tuhan selain Allah, sebagai pertanda kesaksiannya tentang ke-Esa-an Allah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, berarti seseorang mengakui bahwa otoritas dan petunjuk itu hanya milik dan berasal dari Allah belaka, bukan dari selain Dia. Dengan demikian, kalimat thayyibah merupakan kalimat pembebasan kepada manusia: bebas dari penyembahan sesama manusia dan dari mental perbudakan oleh nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa nafsu, gila kekuasaan dan kesenangan-kesenangan sensual belaka. Kalimat thayyibah bukan saja membuat manusia menjadi bebas dan merdeka, tapi juga akan memiliki kesadaran bahwa kedudukannya adalah sama dengan manusia yang lain. Kalimat thayyibah membuat manusia memiliki kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada kelompok manusia yang lebih superior atau inferior terhadap lainnya.

Selanjutnya, konsep tauhid (ke-Esa-an Allah) membawa konsekuensi pada setiap umat Muhammad untuk mengadakan hubungan dengan Allah, melalui ibadah-ibadah ritualistik formalistik, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi, hubungan manusia dengan Allah tersebut mesti kembali ke dalam realitas kehidupan nyata. Maksudnya, ibadah-ibadah ritualistik formalistik tersebut bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah dan memiliki semangat untuk menegakkan keadilan sosial.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad, juga para Nabi yang lain, diutus ke dunia ini untuk menegakkan keadilan sosial adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan” (QS. 57:25).

Itulah sebabnya Al-Qur’an mencela terjadinya disekuilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dapat mengakibatkan suburnya perpecahan yang tidak diinginkan antara sesama manusia. Dan itulah sebabnya Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk menentang penindasan, kediktatoran dan memerangi orang-orang yang menentang terwujudnya keadilan sosial: “Mengapakah kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk (membebaskan) orang-orang yang lemah di antara laki-laki, para perempuan, dan anak-anak, sedang mereka itu berkata: Ya Tuhan Kami, keluarkanlah kami dari negeri yang aniaya penduduknya dan adakanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong” (QS. 4:75).

Ayat di atas memang diturunkan dalam konteks masyarakat Islam pada zaman Nabi masih ada di Mekkah, ketika sedang menghadapi peperangan melawan kaum Quraisy. Tetapi ayat ini mengandung panggilan universal, sehingga daripadanya perlu diambil pelajaran untuk dikaitkan pada kondisi yang sudah sangat berbeda seperti sekarang ini. Ayat di atas merupakan pengakuan Al-Qur’an bahwa dalam masyarakat ada kelas yang kuat dan kelas yang lemah. Karena itu umat Islam mesti menyadari bahwa kelas sosial merupakan faktor riil yang menggerakkan politik. Yang kita butuhkan untuk mampu memahami pesan universal ayat di atas adalah kepekaan dan ketajaman pandangan untuk melihat siapa menindas siapa. Panggilan universal ayat tersebut adalah: Pertama, umat Islam harus berperang di jalan Allah. Kedua, umat Islam harus mengadakan pembelaan kepada mereka yang lemah dan tertindas.

Waktu zaman penjajahan dulu, umat Islam menerjemahkan jihad (berperang) dengan mengadakan perlawanan kepada penjajah yang dianggapnya sebagai orang kafir, sebab ia tidak beragama Islam. Di zaman kemerdekaan ini, bagaimanakah umat menerjemahkan kata jihad tersebut? Memang bangsa kita saat ini tidak berada dalam suasana peperangan, tapi dalam kenyataannya di dalam dunia ini masih ada, setidak-tidaknya, kekuatan-kekuatan yang saling berhadapan, bertentangan, dan saling mencoba untuk meniadakan yang lain. Oleh karena itu, kata jihad dapat diterjemahkan dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang positif konstruktif bagi hidup manusia. Kata jihad dapat diterjemahkan dengan mengembangkan budaya berpikir kritis untuk memberdayakan kaum lemah sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupannya, mencandra arah perguliran sejarah, dan membimbing umat manusia untuk menemukan dimensi-dimensi keilahian dan fitrah dirinya.

Bentuk penerjemahan kata jihad yang lain adalah dengan mengadakan pembelaan kepada yang lemah dan dilemahkan, dengan cara mengatur struktur. Di zaman kemerdekaan ini umat Islam dituntut memiliki kepekaan mengidentifikasikan siapa menindas siapa. Dengan cara itu, barulah umat Islam menentukan kepada siapa mereka mesti memihak. Jadi, etik dan morallah yang menjadi dasar kepemihakan dalam Islam: Islam hanya mengenal kelas dhalim (penindas) dan mustadh’afin (yang tertindas), sehingga Islam tak mengizinkan kelas lemah menghancurkan kelas kuat, di samping tak mentolerir kelas kuat menindas kelas lemah. Tidak seperti pembelaan marxisme pada kelas lemah mesti menghancurkan kelas kuat. Hal lain yang mesti dipikirkan umat Islam adalah mengenai bagaimana cara memihak yang tertindas sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang justru merugikan kepentingan bersama, untuk apa memihak, lalu hendak dibawa ke mana arah masyarakat selanjutnya. Umat Islam tidak usah khawatir atau takut apakah dirinya akan memperoleh kemenangan atau tidak ketika mengadakan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas, sebab Allah telah berjanji bahwa Dia akan menjadikan orang-orang yang lemah dan tertindas sebagai pihak yang menang dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan pewaris bumi (QS. 28:5).

Di zaman kemerdekaan ini umat Islam juga berkewajiban untuk menggerakkan kaum lemah (dhu’afa) menjadi kekuatan perubahan sosial. Ada sebuah hadis yang memperingatkan umat Islam agar tidak melupakan kaum lemah dalam perjuangan. Terjemahan hadis tersebut sebagai berikut: “Engkau akan mendapatkan kemenangan dan rezeki berkat perjuangan kaum dhu’afa (kaum lemah)”. Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa kaum dhu’afa merupakan kekuatan sosial besar untuk mengadakan perubahan kekuasaan politik dan ekonomi. Kekuatan sejarah kemanusiaan tidak ditentukan oleh kalangan atas yang kuat secara ekonomi dan kekuasaan politik, tapi justru kaum lemah yang notabene merupakan mayoritas penduduk sebuah negara, merupakan kekuatan sosial yang memiliki kemampuan besar untuk menentukan sejarah kemanusiaan. Dengan kata lain, suatu perubahan sosial atau rencana revolusi tidak akan berhasil manakala kaum dhu’afa tidak diikutsertakan dan tidak menyokongnya. Sebaliknya, para pemegang kendali kekuasaan dan para pemilik modal kuat akan hancur dengan sendirinya, manakala kelompok kaum yang lemah dan tertindas melakukan pergerakan. Wallahu a’lam bi al-shawab.

KOLOM  |  Halaman 30–31

Pemimpin dan Akting

Oleh: Ahyar Stone, SE. (Alumni FE Jurusan Manajemen UMS, Mantan Aktivis Kampus UMS)

Ronald Reagan, tanpa sungkan menyeka butir air mata di pipinya ketika berpidato mengomentari nasib naas ratusan serdadu Amerika yang tewas mengenaskan dengan tubuh tercabik-cabik, lantaran markas militer Amerika di Libanon diserang bom bunuh diri kelompok ‘Fundamentalis’ yang membenci Amerika. “Mereka adalah anak-anakku. Aku telah kehilangan orang yang kucintai,” ratap Reagan terbata-bata.

Tangisan koboi gaek itu, dalam waktu singkat menyebar ke seantero Amerika dan bahkan dunia hingga ke Indonesia. Jutaan orang ikut terharu, sedih dan berduka. Pamor Reagan yang semula merosot, mendadak naik lagi. Rakyat Amerika tiba-tiba bergairah untuk kembali belajar mencintai Reagan. Mereka sepakat menganggap Reagan sebagai bapak bangsa Amerika. Di akhir masa jabatannya, Reagan kembali terpilih untuk menduduki kursi empuk presiden Amerika. Sejarah Amerika akhirnya mencatat Pak tua Reagan sebagai salah satu dari segelintir Presiden Amerika yang berhasil memangku jabatan dua periode.

Sementara itu, Cinderella cantik dari Inggris Lady Diana, ketika beberapa waktu lalu melawat ke Indonesia, berhasil membuat jutaan rakyat Indonesia terkagum-kagum sekaligus terpesona oleh sikapnya yang santun dan bersahaja: Bidadari jelita itu tanpa ngeri apalagi takut, menyalami penderita kusta, kemudian bercakap akrab sembari duduk di tepi pembaringan seorang penderita kusta yang tergolek tiada daya.

Kejadian singkat namun dramatis yang mendapat perhatian luas dari media massa baik dalam maupun luar negeri itu, ternyata membuahkan sesuatu yang besar. Sebelum kedatangan Diana, penyakit kusta selalu berada di bingkai mengenaskan: dianggap penyakit berbahaya, menular dan mengerikan. Penderitanya harus diisolasi di pengasingan terpencil serta tak boleh sekali-sekali turun ke perkampungan manusia sehat. Diana datang, hancurlah mitos itu. Jutaan orang memberi aplaus hormat kepada Diana.

Kisah lain, ketua Golkar Harmoko, di setiap safari mengunjungi kader Golkar yang tersebar di berbagai daerah, tatkala menyampaikan pidato politiknya, selalu tampil dengan semangat menyala-nyala. Si Bung itu, tak jarang mengacung-acungkan tinju ke udara ketika menyoal hal prinsip yang menyangkut nasib rakyat kecil. “Perjuangan kader Golkar haruslah mengutamakan keadilan untuk wong cilik”, ujarnya berapi-api.

Kader Golkar bertepuk tangan dan ikutan histeris. Tapi tidak bagi mereka yang bernaung di luar pagar Beringin. Mereka justru mensinisi Harmoko, “Bicaranya boleh menggelegar, tapi perhatikan: di matanya tak ada sinar ketulusan yang menyorotkan kesungguhan untuk merealisasikan janji-janjinya. Karena yang bicara lidahnya bukan nuraninya, maka sinar matanya menjadi hampa”.

Bung Harmoko boleh mendaulat dirinya berhasil. Tapi sesungguhnya ia gagal. Ia hanya beroleh simpati dari warganya yang secara logika sehat pastilah — apa pun yang dimaui Harmoko — mendukungnya. Namun ia melupakan bahwa simpati yang boleh jadi lebih jernih, jujur dan lugas dari masyarakat yang tidak berteduh di Beringin, gagal ia rengkuh.

Dari tiga sketsa sederhana itu, terlihat, yang pertama: bermodalkan air mata, seorang yang sebelumnya akan dicampakkan, mendadak kembali dicintai. Kedua: seorang ibu rumah tangga yang tidak menduduki posisi kunci di pemerintahan, namun lantaran di setiap penampilannya berhasil meraih keterharuan yang mendalam, akhirnya ia menjadi “pemimpin” karismatik yang sampai sekarang masih selalu digugu banyak orang walaupun ia tidak lagi bergelar Princess of Wales. Sementara yang terakhir, kendati berapi-api, ternyata tidak cukup sukses meraih simpati dari masyarakat luas yang ingin didapatkannya.

Padahal — meskipun di wilayah geografis berbeda — mereka mempunyai keserupaan yang hebat: sama-sama dianggap penting, sama-sama menjadi incaran pers, serta sama-sama punya penggemar fanatis. Tapi, ketika keserupaan itu berada di tingkat persentuhan dengan realitas yang terpampang di hadapan, ternyata tidak menyebabkan mereka sama-sama sukses: mereka pulang dengan nilai rapor individu yang tak sama. Adakah yang sengaja terjadi di balik itu?

Dalam masyarakat berbudaya yang penuh peradaban seperti sekarang ini, sangat banyak tersebar pelbagai metode kepemimpinan, tata cara melahirkan pemimpin, ilmu politik untuk menarik simpati teman sekaligus menghantam lawan, kiat memimpin organisasi, strategi mempertahankan jabatan, memanajemen konflik organisasi, tata krama pergaulan hingga penyusunan proposal masa depan masyarakat korban penggusuran tanah. Semua terpampang. Siapa pun berhak mempelajari yang dalam batas-batas tertentu boleh pula mewujudkannya.

Maka dalam kacamata hak itu pula, sekarang ini terlihat begitu banyak individu yang menyandang predikat pemimpin. Baik dalam kapasitas formal-legal, maupun pemimpin dalam wilayah “tandingan”. Tapi kalau soal ending-nya, tidak semuanya sukses. Ada pemimpin resmi yang berhasil gemilang. Namun tak sedikit pula pemimpin “tandingan” justru lebih berpengaruh dan dihormati.

Keberhasilan seorang pemimpin maupun kegagalan pemimpin lainnya, dalam percaturan memimpin dan dipimpin, sejujurnya adalah persoalan wajar yang lahir dari hal sederhana, yaitu kemampuan masing-masing individu untuk berakting.

Akting, dalam dunia seni — teater, puisi dsb — menduduki posisi cukup puncak. Dengan aktinglah pertunjukan di panggung seni dapat bernyawa, bersahaja, penuh warna, memukau, menggugah, mempunyai kedalaman dan dapat menyampaikan pesan-pesan dengan lebih baik. Teater tanpa melibatkan unsur akting, bukan lagi teater namanya. Penampilan deklamator, akan terasa hambar manakala ia tak memasukkan unsur akting di pertunjukannya. Dan kepemimpinan yang dijalankan tanpa melibatkan estetika akting, pasti tanpa greget.

Karenanya, menjadi pemimpin yang baik, tidak cukup semata bermodalkan literatur dan nasihat senior-senior atau kehandalan merumuskan program-program. Seorang yang melakonkan dirinya sebagai pemimpin haruslah memberdayai dirinya dengan kemampuan akting yang penuh penghayatan, penjiwaan, ekspresif, menggugah serta penuh daya pukau yang dramatis.

Oleh sebab itu, jika kau ingin berhasil maka pintar-pintarlah melahirkan suasana atas kepemimpinanmu. Suasana itu akan muncul manakala kau pandai berakting. Kau harus tangkas memadukan antara yang kau inginkan dengan yang dikehendaki orang yang kau pimpin. Kejelian itu adalah akting. Cepat-cepatlah melahirkan konfigurasi dan perkawinan silang antara ucapanmu dengan cara kau menyampaikannya. Itulah namanya akting. Kau tidak boleh sedetik pun terlambat untuk bereaksi atas apa yang terjadi. Reaksi ini bernama akting.

Ketika di masyarakatmu muncul suasana pesimis, kau tidak boleh ikutan-ikutan larut dalam putus asa. Kau harus berakting agar tampak tegar, kokoh, optimis dan percaya diri. Semangat inilah yang dibutuhkan masyarakatmu untuk mengusir putus asanya agar pengharapan kembali dapat bangkit. Kalau pun nantinya kau tewas di pembaringan, toh ketewasanmu tidak akan sia-sia. Kau akan dianggap pemimpin yang rela berkorban untuk berpusing-pusing memikirkan nasib masyarakatmu. Walaupun bisa jadi “modarmu” bukan karena habisnya persediaan energi fisik dan kekuatan pikirmu, melainkan oleh sebab lain yang tak berhubungan dengan semua itu.

Pamor Ronald Reagan memang menanjak, tapi tidak semua orang sependapat bahwa air mata si Presiden itu murni lahir dari tangisan yang jujur. Tidakkah air mata itu adalah “air mata buaya” yang mengucur dari sumur tangis pura-pura, yang diproyeksikan agar tampak sedih dan kebapakan? Toh, dia dulu bintang film yang kenyang persoalan bergaya di depan kamera?

Adakah di antara kita secara rinci tahu, bahwa ketika si jelita Diana sampai di hotel langsung berkumur-kumur, dan tergesa-gesa membasuh telapak tangannya yang mulus itu dengan antiseptik? Tahukah kita bahwa, malamnya Diana sukar memicingkan mata karena masih membayangkan kengerian-kengerian di tadi siang? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi, nampaknya orang lebih suka melupakannya. Dan kalau pun pertanyaan itu sungguh terjadi — tanpa memakai kata “mungkin saja” — masyarakat pastilah takkan bergairah menggubrisnya. Akting yang mereka tampilkan benar-benar membuat orang takjub, sehingga meluputkan kesungguhan perkara itu.

Akting — dalam lingkup positif — memang perlu sebagai modal untuk mengbersahajai kehidupan kepemimpinan. Jutaan orang berhasil lantaran piawai berakting. Puluhan juta lagi siap-siap berhasil dengan bantuan akting. Sementara pada waktu yang sama, ratusan juta orang gagal meraup sukses lantaran terlalu lugu, pasrah, serta bersikap apa adanya dan lupa menggelar akting.

Dunia ini, dendang rocker kribo Achmad Albar, adalah panggung sandiwara yang setiap insan dapat satu peranan yang harus dimainkannya. Karenanya, mainkanlah bagian peran kepemimpinanmu — baik untuk mengatur orang lain maupun diri sendiri — dengan akting.

POLITIK  |  Halaman 32–35

Demonstrasi Lebih Efektif?

Oleh: Qomaruddin Mughiri (Mahasiswa FAI Ushuluddin 1992 dan Sekretaris Umum SMPT UMS 1996-1997)

Sebenarnya demonstrasi bukan suatu fenomena baru bagi kita. Kita sudah mengenalnya, sudah merasakan keefektifan dan akibat-akibat politis yang ditimbulkannya. Pemerintah Orde Baru sendiri juga ditumbuhkan oleh “dukungan” demonstrasi. Boleh dikata semacam “revolusi” kecil-kecilan yang digerakkan oleh mahasiswa di sekitar tahun 1966, melegitimasikan kekuasaan pemerintah Orde Baru, bahwa pemerintah ini dibangun atas nama arus bawah. Sebagian elite demonstran di tahun 1966, yang dikenal sebagai “Angkatan 1966”, sekarang menjadi bagian dari elite pada pemerintahan Orde Baru (Orba).

Berbeda dengan yang terjadi di tahun 1966, demonstrasi sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa. Mahasiswa memang masih menjadi sponsornya, tetapi tidak mengatasnamakan lembaganya. Tidak atas nama Senat Mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan formal lainnya, tetapi “atas nama pribadi”. Mereka keluar kampus untuk institusi baru bersama individu, tokoh dan kelompok-kelompok lain di luar kampus. Institusi baru ini seringnya diberi nama sesuai dengan isu yang diangkat dan kelompok masyarakat yang dibelanya.

Hal ini berbeda dengan para seniornya Angkatan 66, isu yang diangkat dalam demonstrasi sekarang lebih bersifat variatif. Tidak hanya isu-isu politik, meskipun tujuan gerakan mereka tentu saja diharapkan berimplikasi politis, tetapi lebih meluas. Dari isu upah buruh, polusi limbah pabrik, penggusuran tanah, kasus-kasus kolusi dan korupsi dan lain-lainnya. Tuntutan dari berbagai demonstrasi dan protes ini tidak sebesar dan serevolusioner yang diajukan Angkatan 66, yakni menumbangkan sebuah rezim. Tuntutan mereka lebih berorientasi pada meluruskan yang bengkok karena situasi zamannya yang telah berbeda.

Meskipun tuntutan mereka “kecil-kecilan” saja, tetapi lebih mendasar. Dari banyak isu yang diangkat, hampir semua tuntutannya mengalir nilai-nilai dasar kehidupan manusia, menegakkan keadilan, moral, hak-hak asasi manusia, keselamatan lingkungan, serta nilai-nilai universal lain. Dalam pesatnya menuju masyarakat industri, para demonstran melihat, bahwa nilai-nilai kemanusiaan ini justru terlupakan. Akhirnya para demonstran seperti mengingatkan, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Pertumbuhan industrialisasi, ekonomi, supermarket, olahraga, devisa negara, pasar modal, konglomerasi, pada akhirnya harus menuju pada kesejahteraan manusia. Dan prosesnya juga tidak harus mengorbankan manusia, betapapun “kecilnya” manusia itu.

Aksi demonstrasi, yang pada suatu saat tampak marak dan pada saat yang lain tampak surut kembali, memberi pertanda, bahwa demonstrasi ada sebagai respon terhadap suatu fenomena zaman. Setiap zaman membawa dinamika dan permasalahannya sendiri. Ada suatu permasalahan pada zaman yang penyelesaiannya perlu melakukan demonstrasi, tetapi juga pada permasalahan yang untuk mengatasinya tidak perlu demonstrasi. Ada tidaknya demonstrasi, pasang surutnya, jenis isu yang dilontarkan, jenis tuntutannya, menandai zaman itu. Maka kita melihat bukan hanya tidak setiap ada demonstrasi, tetapi juga ada perbedaan demonstrasi pada tahun 1966, tahun 1974 (Peristiwa Malari) dan periode berikutnya sampai sekarang ini. Kita melihat perbedaan karakter, isu yang ditampilkan dan jenis tuntutannya.

Namun, di sisi lain kita juga melihat, bahwa demonstrasi seperti dianggap sebagai “senjata pamungkas” bagi tercapainya suatu tuntutan masyarakat. Ketika lembaga-lembaga kontrol formal melemah, ketika rakyat tidak tahu kepada siapa ia mengadu, atau ketika lembaga-lembaga formal sudah tidak punya gigi lagi di hadapan penguasa alias mandul, maka demonstrasi “terpaksa” dilakukan. Demonstrasi terjadi ketika cara lain yang telah ditempuh sudah tidak efektif lagi untuk mengontrol sebuah kekuasaan. Dan pada saat tuntutan sudah terpenuhi, berakhir pula gerakan massa ini.

Di sisi lain, lembaga-lembaga kontrol formal yang berperan menyampaikan, dan mewakili, aspirasi masyarakat belum dapat menjalankan fungsi dan peran sebagaimana seharusnya. Bukan saja posisinya lemah di depan pemerintah, tetapi juga perannya dihambat oleh berbagai pengaturan teknis yang “bertele-tele” dan terlalu birokratis. Dengan kata lain, mekanisme kontrol dan komunikasi secara “konstitusional” justru tidak efektif karena hambatan-hambatan pengaturan teknis tersebut. DPR sebagai lembaga legislatif misalnya, dalam mengaktualisasikan hak-haknya, bukan saja kalah “wibawa” dari pemerintah, tetapi juga dihambat oleh aturan main yang terlalu “formalistik birokratis” sehingga dapat mengurangi eksistensinya.

Akibatnya, dialog antara pemerintah dengan rakyat (atau yang mewakilinya) belum bisa maksimal. Dalam mengambil kebijaksanaan, pemerintah tidak mendapat masukan aspirasi masyarakat secukupnya, sehingga kebijaksanaan yang diambil pun tidak sesuai atau kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, karena tiadanya komunikasi dari arus bawah, maka masyarakat merasa tidak diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan kebijaksanaan pemerintah.

Maka meskipun sebenarnya demonstrasi itu dikategorikan sebagai “inkonstitusional”, cara ini terpaksa dilakukan. Pengalaman menunjukkan, demonstrasi ternyata cukup efektif sebagai cara untuk “menekan” pemerintah. Misalnya, perubahan aturan main penarikan iuran televisi, penundaan pelaksanaan UULAJR, pembubaran SDSB dan kasus lainnya adalah berkat demonstrasi meskipun ada yang masih belum berhasil.

Sekarang bagaimana melihat dan meletakkan demonstrasi dalam politik kita, itulah masalahnya. Jelas kita melihat adanya demonstrasi sebagai realitas yang dihadirkan oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak politik. Ia menggunakan hak-hak politiknya melalui saluran yang paling mungkin dipilihnya. Ada saluran lain yang lebih formal yang juga dapat dipilih tetapi dirasa tidak efektif dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Demikianlah, akhirnya demonstrasi dipilihnya.

Jika kita memandang sistem politik hanya dalam konteks bekerjanya secara interaktif, lembaga-lembaga dan badan-badan politik formal, seperti lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan, akan banyak kerugian yang kita dapat. Kita dapat menjaring berbagai fenomena dan aktivitas politik, yang secara empirik sebenarnya ikut memberi warna pada sistem politik sendiri. Pandangan demikian akan menghilangkan misalnya, demonstrasi dari realitas politik kita, meskipun ia jelas-jelas ada.

Melihat fenomena dan aktivitas politik kita sekarang ini, nampaknya kita perlu memperluas cakupan sistem politik menjadi semua struktur yang ada aspek politiknya. Ini berarti tidak hanya lembaga perwakilan rakyat atau lembaga peradilan yang berhak melakukan kontrol atas kekuasaan politik pemerintah, tetapi juga rakyat yang mengorganisir diri untuk mengemukakan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang: hak berorganisasi, berbicara, berpendapat. Demonstrasi hanyalah salah satu wahana untuk mengaktualisasikan hak-hak (politik) rakyat tersebut.

Jika kita memahami sistem politik sebagai suatu kekuatan dan kekuasaan yang memiliki legitimasi untuk melakukan paksaan, maka kewenangan bertindak semacam itu tidak hanya menjadi monopoli lembaga-lembaga formal. Kekuasaan sah melakukan kontrol seharusnya juga tersebar pada semua struktur yang ada aspek politiknya tadi. Juga dimiliki oleh “institusi” yang namanya demonstrasi. Ini tidak berarti aktivitas kontrol politik tidak mengenal aturan main. Yang hendak dikemukakan di sini adalah adanya pengakuan dan legitimasi atas hak-hak politik rakyat tersebut, dengan aturan permainannya tentunya.

Demonstrasi adalah realitas politik, yang keefektifannya sebagai “lembaga kontrol” sudah terbukti, manakala demonstrasi dilakukan secara tertib dan teratur tanpa menimbulkan hal-hal yang anarkis dan tak bertanggung jawab. Demonstrasi membuat demokrasi kita lebih pepak, atau membuat masyarakat kita semakin demokratis? Tinggal bagaimana aturan permainannya.

Memang kadang-kadang demonstrasi akan mengalami jalan buntu alias mentok karena terbentur pada aturan-aturan yang begitu ketat. Misalnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XII/1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP / Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1963 tentang kegiatan politik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Pnps tahun 1963 memberikan batasan mengenai “kegiatan politik.” Kegiatan politik adalah: “Kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pelaksanaannya”. Pasal 2 angka (3) berbunyi: “Kegiatan politik tersebut dalam pasal 1 harus tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum”. Selanjutnya pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1963 menentukan: “Barang siapa melakukan kegiatan politik dengan cara rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan, atau penempelan klise-klise atau gambar-gambar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun”.

Hal inilah yang kadang-kadang menghantui para demonstran untuk turun ke jalan. Akan tetapi mereka tetap berusaha untuk mencari jalan lain yang lebih tepat. Terhadap fenomena tersebut maka pemerintah perlu melakukan demobilisasi massa. Pengendalian secara represif, kontrol yang terlalu ketat terhadap pers, intervensi ke dalam partai politik dan organisasi massa, menjadikan negara sebagai satu-satunya kekuatan yang memegang supremasi. Sebagai pemegang supremasi negara dengan leluasa membentuk pikiran dan kesadaran masyarakat lewat lembaga-lembaga negara yang secara langsung membentuk struktur-struktur kognitif dan afektif masyarakat. Sekolah SD hingga Perguruan Tinggi, media massa, lembaga agama, film, musik, sastra dan lembaga budaya lainnya menjadi alat pembentuk kekuasaan hegemonik negara. Warga masyarakat digiring untuk menilai dan memandang permasalahan sosial menurut kerangka dan tolok ukur yang ditentukan negara, bukan karena takut atas konsekuensi tidak menaati kekuasaan, melainkan karena yang memiliki supremasi dianggap memiliki suatu posisi yang absah.

Kemudian kalau kita lihat terjadinya gejolak sosial politik akhir-akhir ini merupakan imbas dari pendidikan politik yang belum berjalan sebagaimana mestinya di negara kita. Misalnya, kita lihat peristiwa 27 Juli yang sering disebut dengan “Sabtu Kelabu” merupakan suatu tragedi. Cuma sekarang perlu diteliti sejauh mana hubungan peristiwa tersebut dengan kemelut di tubuh PDI versi Megawati. Tapi permasalahan yang sebenarnya masih kurang jelas. Dampak jelek dari peristiwa ini adalah pemberian stempel kepada suatu individu atau kelompok sebagai PKI atau cap-cap lainnya. Ini bisa dikhawatirkan masyarakat, dan jelas merupakan suatu kemunduran bagi proses demokrasi. Karena peristiwa ini juga menimbulkan korban nyawa dan harta.

Akan tetapi sebenarnya yang menjadi menarik kasus 27 Juli atau Sabtu Kelabu tersebut adalah sodokan terhadap Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dilakukan dari berbagai arah, salah satu bidiknya adalah manifesto PRD yang dideklarasikan di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta Pusat, Senin sore, 22 Juli 1996. Dalam deklarasi itu teks manifesto setebal 60-an halaman yang dibacakan oleh Sekjen PRD, Petrus Haryanto.

Pemerintah menganggap manifesto PRD itu sangat kiri, “Isinya mirip betul dengan manifesto PKI”. Dan menurut Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) Letjen Moetojib, dalam teks manifesto itu memang bertebaran kalimat yang tak lazim dipakai di dalam wacana politik Orde Baru. Tampaknya pemerintah yakin bahwa PRD sebagai bertanggung jawab dalam kerusuhan itu. Akhirnya terjadilah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PRD dan anak organisasinya memang tak serta merta membuat organisasi anak-anak muda ini menjadi kolaps dan aparat keamanan terus mencari tokoh-tokoh intelektual yang dianggap mendalangi aksi-aksi PRD. Dan ironisnya sampai-sampai ada perintah tembak di tempat bagi perusuh.

Perburuan dan penangkapan terhadap aktivis PRD yang dituding sebagai dalang kerusuhan 27 Juli menunjukkan gejala kemunduran. Kekerasan dan kesewenang-wenangan menjadi semakin nyata. Posisi negara sangat dominan, tak ada lagi suara kritis masyarakat yang bisa mengimbangi. Siapa yang berani sekarang melakukan advokasi secara terang-terangan, bisa-bisa dicap komunis juga.

Upaya yang dikritisi kelompok Pro Demokrasi selama ini semakin patah di tengah jalan. Tapi itu sepenuhnya bukan kesalahan PRD semata. Padahal mereka hanyalah sekelompok anak-anak muda yang penuh semangat dan terkesan tak sabaran. Itu wajar karena realitas masyarakat sangat mendukung aksi-aksi yang mereka gencarkan. Adapun tentang pemikiran aktivis PRD yang dianggap kekiri-kirian, itu sah saja. Tapi permasalahannya apakah yang kiri itu pasti komunis? Dan alangkah naifnya kalau sekarang ini ada orang yang masih memakai jargon komunis. Dan juga di tempat asalnya, Komunis sudah bangkrut alias tenggelam ke bumi.

Kemudian menurut penulis lebih lanjut bahwa tuduhan komunis terhadap PRD dan anak organisasinya hanyalah semacam kambing hitam belaka. Dan juga dimungkinkan karena trauma sejarah dan kepentingan politik karena sebenarnya ada akar permasalahan yang lebih substantif yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan 27 Juli. Dan mestinya realistis saja.

EKONOMI  |  Halaman 36–39

Konglomerasi dan Inefisiensi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Oleh: Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia / PUDI)

Inefisiensi dalam pembangunan ekonomi nasional meliputi beberapa bentuk. Antara lain adalah monopolisme-oligopolisme pada umumnya dikaitkan dengan penguasaan pasar dan harga oleh sekelompok monopolis-oligopolis. Termasuk dalam monopolisme-oligopolisme adalah penunjukan agen tunggal, importir tunggal dan penyalur tunggal. Sedang konglomerasi lebih ditekankan pada penguasaan aset-aset dalam rangkaian aktivitas produksi, baik secara vertikal (hulu-hilir) maupun horizontal (tanpa ada kaitan produk yang satu dengan yang lain). Dalam ilmu ekonomi, kedua bangun adikuasa ekonomi itu dikenal menghasilkan beban-beban ekonomi pada masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Bangun-bangun inefisiensi yang lain termasuk korupsi dan kolusi; praktik-praktik mark-up dan bentuk-bentuk manipulasi lain; serta berbagai kebijakan yang menghasilkan pula inefisiensi ekonomi, seperti proteksionisme; dan pemberian fasilitas dan kemudahan terhadap kelompok-kelompok kepentingan tertentu, kesemuanya di Indonesia mempunyai kaitan erat dengan tumbuhnya konglomerasi.

Konglomerasi Indonesia, selain terkait dengan berbagai inefisiensi ekonomi sebagaimana disebutkan di atas juga erat hubungannya dengan berbagai masalah yang akan dibahas berikut ini, yaitu antara lain: kemiskinan dan kesenjangan; ketidakmampuan dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; dan ketimpangan dalam neraca pembayaran.

Sejarah Konglomerasi dan Inefisiensi

Pemerintah Orde Baru secara resmi tidak pernah mengakui adanya konglomerasi. Pada Sidang Umum MPR 1993, Badan Pekerja MPR menolak memasukkan kata konglomerasi, meskipun mengutuk adanya monopolisme-oligopolisme. Demikian pula dalam sidang-sidang komisi DPR (khususnya komisi APBN) dengan pemerintah. Pemerintah selalu mengelak mengatakan adanya konglomerasi. Padahal sejak pertengahan 1980-an istilah konglomerat (konglomerasi) telah muncul, khususnya setelah deregulasi di bidang moneter (1983). Kemudahan dalam pembentukan bank-bank (1987) dalam rangka deregulasi di bidang moneter mempercepat pembentukan konglomerasi.

Meskipun begitu, pendekatan pembangunan yang menitikberatkan sektor moneter dan mengabaikan sektor riil, pada hakikatnya, telah dinilai sejak awal pembangunan. Diperkenalkannya utang asing untuk memulai pembangunan adalah salah satu contohnya. Meskipun ada pendekatan struktural melalui sektor riil di bidang industri, tetapi hal itu hanya mungkin karena pendekatan sektor moneter pula melalui pemberian kredit-kredit murah. Tetapi, pembangunan sektor riil melalui pembangunan sumber daya manusia dalam upaya penguasaan teknologi, sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Memang ada investasi asing yang mampu mengubah wajah industri Indonesia. Tetapi itu tidak disertai dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Bahkan, investasi teknologi asing yang dimaksudkan dalam kerangka substitusi impor telah menghambat sendiri pembangunan sektor riil, yaitu dengan diperkenalkannya kebijakan proteksi. Undang-undang tentang investasi asing (1967) dan kebijakan proteksi yang mengikutinya telah membuka peluang investasi asing (dan dalam negeri) oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinational corporation. Perusahaan-perusahaan raksasa ini, melalui network-nya hanya sekadar menggunakan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produknya saja, sedang perusahaan-perusahaan di dalam negeri hanya penting sebagai mitra dagang, tanpa bermaksud menjadi mitra dalam pengembangan teknologi dan industrialisasi.

Substitusi impor dan proteksionisme adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Masyarakat dirugikan dari keduanya, sedang keuntungan dinikmati oleh pihak asing yang mengendalikan teknologi (melalui mesin-mesin, bahan baku dan komponen), serta oleh mitra dagangnya Indonesia yang kemudian menjadi konglomerat. Sedang sektor pemerintah menikmati pula hasil pajak dan bea masuk. Seluruh beban ditanggung oleh masyarakat konsumen dan ekonomi. Antara lain, hilangnya kesempatan kerja yang muncul dari usaha-usaha yang efisien tanpa proteksi. Belum lagi high-cost economy (harga dan tingkat bunga yang mahal) yang diakibatkan karena inefisiensi tersebut.

Kesempatan para pengusaha dalam negeri berhubungan dengan pihak asing yang menguasai teknologi itulah yang berlanjut mengakibatkan mereka memiliki aset-aset berteknologi asing. Contoh klasik dari usaha-usaha konglomerat itu adalah industri otomobil (dan banyak industri substitusi impor lain). Dari industri mobil saja, ekonomi telah diharuskan memberikan subsidinya sebesar 4–5 triliun rupiah setiap tahun, sejak 10 tahun terakhir (bandingkan dengan penerimaan dalam negeri yang rata-rata mencapai 40–45 triliun rupiah 10 tahun terakhir).

Itu adalah contoh konglomerat dari hasil kebijakan industri. Belum berhitung konglomerasi sebagai hasil korupsi dan kolusi, serta yang terkait dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan oleh penguasa. Dengan demikian, kedekatan para pengusaha domestik dengan penguasa dan para pengambil keputusan menjadi unsur utama yang menjadikannya konglomerat meskipun untuk itu pun ada pengorbanan berupa risiko usaha dan investasi. Pengamatan yang pernah dilakukan menunjukkan adanya 200 konglomerat yang menguasai omzet (nilai penjualan) lebih dari 77% PDB (1992: 225 triliun rupiah); 50 pengusaha dengan nilai penjualan sekitar 80% belanja negara (1993/94: 62,3 triliun rupiah).

Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan

Konsekuensi logis dari adanya kelompok kecil masyarakat yang menguasai kekayaan (aset dan pasar) besar adalah munculnya kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan angka kemiskinan yang baru, yaitu 15% (survei ekonomi 1995?). Hal ini hampir tidak mungkin terjadi, manakala BPS (1990) menunjukkan adanya angka kemiskinan sebesar 24% (20 juta orang di kota dengan pengeluaran seribu rupiah tiap hari/orang).

Contoh kemiskinan di kota dan di desa juga menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara kota dan desa. Pemerintah sendiri tidak berbuat banyak untuk menangani masalah itu dengan membuat proyeksi (Pelita VI) pertumbuhan sektor industri (perkotaan) sebesar 10–12 persen; sedang di pertanian (pedesaan) hanya 3,5 persen. Dengan jumlah penduduk pedesaan (pertanian) mencapai 50–55 persen angkatan kerja dibandingkan dengan 8–10 persen di perkotaan (industri), maka kesenjangan antara kota (industri) dan desa (pertanian) akan terus berlanjut semakin besar.

Karena penguasaan aset dan modal berlebihan pada suatu sektor usaha juga mengakibatkan kecenderungan pilihan teknologi yang padat modal, sehingga akibat selanjutnya adalah terabaikannya pilihan teknologi padat karya beserta usaha lain. Sebagai contoh, konsentrasi usaha di sektor industri berat akan mengakibatkan terabaikannya sektor industri kecil; konsentrasi yang berlebihan di sektor beras akan menyedot dana dan biaya di sektor tanaman pangan lain. Akibat selanjutnya bisa diduga: pengangguran, rendahnya jam kerja dan hilangnya lapangan kerja telah bersifat menyeluruh meliputi semua tingkat pendidikan.

Ketidakmampuan membayar upah minimum regional atau UMR juga menunjukkan kelemahan dunia usaha yang mempertahankan upah rendah dan kemiskinan struktural. Tidak hanya dunia usaha dan swasta pada umumnya, tetapi juga gaji pegawai negeri (sipil militer) yang rendah selama ini menunjukkan ketidakmampuan ekonomi mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa; dan antara Indonesia Barat dan Timur. Salah satu yang memicu semakin senjangnya pendapatan adalah nilai investasi. Sebagai contoh, sampai dengan tahun 1990, investasi Indonesia Timur (penduduk 15 persen) tidak lebih mencapai 10 persen saja dari seluruh Indonesia. Lebih dari 62 persen terletak di Jawa saja (penduduk 60 persen).

Kesenjangan dalam pendapatan juga memicu berbagai kesenjangan lain, antara lain kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Kesenjangan sosial, antara lain, adalah dalam pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan ekonomi meliputi penguasaan aset, seperti tanah dan alat-alat produksi. Kesenjangan politik meliputi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Produktivitas dan Penguasaan Teknologi

Berbagai data menunjukkan, bahwa produktivitas Indonesia dan penguasaan teknologinya sangat rendah dibanding dengan negara lain termasuk ASEAN. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada hakikatnya pembangunan selama ini tidak dikonsentrasikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah sebagai akibat pemborosan yang luar biasa dari berbagai sumber domestik, termasuk sumber daya manusia dan alam Indonesia. Sedang pertumbuhannya itu terkonsentrasi dalam beberapa individu masyarakat saja, tidak merata.

Sebagai contoh (1990) diperkirakan hanya 20 persen dari output Indonesia yang bermuatan teknologi (manufaktur). Sedang 80 persen sisanya terbagi atas 50 persen produk tanpa olahan (30 persen hasil pertanian) dan 30 persen tanpa keterampilan. Demikian pula ekspor Indonesia, hanya 20 persennya yang bermuatan teknologi (manufaktur), 60 persen tanpa olahan dan 20 persen tanpa keterampilan.

Di sini terlihat, bahwa para konglomerat yang menguasai industri dan modal, ternyata tidak mampu memasarkan produknya untuk ekspor. Mereka lebih banyak menjual produknya di dalam negeri (seperti mobil dan produk-produk substitusi impor lainnya), daripada mampu bersaing di pasar dunia. Bahkan, kalau dilihat dari sisi impor Indonesia yang banyak mengandung muatan teknologi (75 persen), maka justru para konglomerat itulah yang banyak menguras devisa daripada menghasilkan atau menghemat devisa. Besarnya persentase impor atas barang-barang modal tersebut juga menunjukkan keengganan para konglomerat industriawan Indonesia melakukan penelitian dan pengembangan (R dan D) untuk menguasai teknologi.

Contoh lain dapat dilihat dari perkembangan ekspor produk-produk manufaktur. Malaysia dengan pendapatan per kapita 3.500 USD (1993) telah mampu mengekspor manufaktur (bermuatan teknologi) mencapai 2.500 USD per kapita. Sedang Indonesia dengan pendapatan per kapita 850 USD hanya mampu mengekspor sebanyak 112 USD per kapita. Ini sangat ironis, ketika catatan menunjukkan bahwa 25 tahun yang lalu Malaysia masih mengimpor guru-guru, khususnya bidang ilmu eksakta dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Malaysia mengekspor mobilnya (Proton Saga) hanya dalam tempo 10 tahun sedang industri otomobil Indonesia masih harus diproteksi minimum 200 persen selama 25 tahun.

Menengok pengembangan sumber daya manusia, praktis tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Angkatan kerja yang hanya lulusan SD dan drop out dari SD masih sangat tinggi, lebih dari 75%. Fasilitas dan pengembangan pendidikan dan keterampilan dari SD hingga perguruan tinggi selain tidak memadai juga tidak jelas arahnya, demikian pula pengembangan riset dan teknologi. Semua mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi. Gaji guru yang sangat rendah menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia dan teknologi juga masih pula sangat rendah, khususnya dalam melihat jangka panjang pembangunan.

Neraca Pembayaran dan Dampak Globalisasi

Dari gambaran ekspor dan impor yang disinggung di atas, bisa diduga bahwa neraca pembayaran perdagangan Indonesia masih sangat lemah: industri Indonesia tidak mampu bersaing di pasaran luar negeri. Inefisiensi dan high-cost telah mengakibatkan produk Indonesia tidak laku di pasar dunia, sehingga tidak mampu menghasilkan devisa. Selain itu, ketergantungan industri terhadap impor-impor bermuatan teknologi (mesin, komponen, bahan baku) menambah beban devisa. Hanya produksi minyak dan gas Indonesia yang mampu menolong neraca perdagangan positif.

Di sektor jasa-jasa Indonesia adalah pengimpor yang besar, khususnya jasa-jasa yang bermuatan teknologi. Selain itu, jasa pembayaran bunga atas utang asing juga meliputi jumlah yang sangat besar, mencapai 3–5 miliar USD. Sebagai akibatnya, neraca transaksi berjalan (current account, neraca perdagangan ditambah impor jasa) menjadi negatif mencapai 4–5 miliar USD.

Maka satu-satunya yang dapat menolong neraca pembayaran adalah utang baru yang harus dibuat mencapai 5–6 miliar USD (kira-kira sebesar itu pula yang harus dibayarkan untuk utang pokok) dan investasi langsung. Dalam era globalisasi hal itu memang terpaksa menjadi mudah. Tetapi dampaknya adalah ketergantungan ekonomi yang terus-menerus (gali lubang, tutup lubang); dan bahkan kemungkinan akan memakan korban yang lebih besar lagi, yaitu terdesak dan tergusurnya industri domestik.

Teknologi tinggi yang murah dari luar akan menggeser dan menggusur usaha-usaha di bidang perdagangan (alat-alat rumah tangga) dan industri makanan (fast food) dan usaha-usaha tradisional lain yang akan tergeser oleh efisiensi investasi asing. Konglomerat Indonesia akan tergantikan konglomerat asing. Memang, mungkin efisiensi investasi dan usaha asing akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Tetapi, hal itu berarti penguasaan ekonomi oleh asing. Dengan investasi dan teknologi asing, mungkin nilai ekspor meningkat dan rupiah akan menguat, tetapi itu hanya gambaran makro. Dalam gambaran makro, orang-orang Indonesia bekerja untuk pengusaha-pengusaha asing.

Perlunya Reformasi

Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang tidak efisien, high-cost, tergantung pada asing (ingat soal utang asing dan penguasaan teknologi). Inefisiensi (kebocoran) ini menurut Prof. Soemitro, mencapai lebih dari 30%; Indonesia harus menggali (menguras) sumber daya domestik minimal 30% lebih banyak dari yang seharusnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5–6 persen sekarang. Sekiranya, inefisiensi ini dihapuskan, Indonesia bertumbuh lebih baik, sekalipun tanpa utang asing.

Bentuk inefisiensi ini meliputi pula konglomerasi, monopolisme-oligopolisme, korupsi-kolusi, dan lain-lain. Tentu saja ini menimbulkan berbagai rentetan kerusakan sosial yang lebih parah; selain kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, juga tidak berfungsinya tatanan sosial dan kenegaraan sebagaimana mestinya. Kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan wewenang yang akhirnya juga meningkatkan berbagai kerusakan sosial lainnya, adalah contoh-contoh kerusakan sosial tersebut.

Kesimpulannya rezim Orde Baru sekarang ini telah tidak berhasil secara sosial, ekonomi dan politik dalam menjalankan negara dengan sebaik-baiknya. Sukses ekonomi yang sering menjadi buah bibir, ternyata omong kosong belaka. Bagaimanapun juga, dalam era globalisasi nanti, selama pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi tidak dimulai, ekonomi Indonesia akan dikuasai “dijajah” oleh asing. Dan kalau ini berlangsung terus, suatu ketika nanti, orang-orang Indonesia akan bekerja untuk pengusaha-pengusaha asing. Meskipun, mungkin, kesejahteraan buruh Indonesia meningkat dan lebih merata tetapi lebih sejahtera para pengusaha asingnya yang lebih produktif dan menguasai teknologi.

Pembangunan yang selama ini hanya memperhatikan pertumbuhan harus pula memperhatikan pemerataan. Pembangunan harus menolak penguasaan aset dan pasar oleh sekelompok kecil masyarakat. Pembangunan harus mengembalikan fungsi-fungsi kemasyarakatan dan kenegaraan sesuai dengan tatanan masyarakat yang demokratis, yang memperhatikan hak-hak asasi manusia dan the rule of law.

Sentralisme kekuasaan harus digantikan dengan desentralisasi dan otonomi dalam segala bidang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan kritik sebagai alternatif tidak perlu lagi berbenturan dengan kekuasaan yang terpusat, mau menang sendiri dan membodohi. Dengan otonomi daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah ekonomi yang menonjolkan keunggulan komparatif sumber daya alamnya sendiri. Tiap daerah bersaing secara sehat sesuai dengan kemampuan dan keunggulannya sendiri. Saling ketergantungan antar daerah justru akan mendorong mobilitas dan persatuan ekonomi yang pada gilirannya justru akan memperkuat persatuan politik.

Globalisasi yang mempersatukan (dan mendamaikan) Eropa dan Amerika Utara tidak lain adalah karena tiap-tiap wilayah menjadi otonom. Keruntuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara fasis sebagai akibat sentralisme harus bisa dihindarkan. Tetapi itu hanya bisa dicapai dengan meruntuhkan rezim sentralisme itu sendiri lebih dulu.

EKONOMI  |  Halaman 40–43

Konsumerisme dan Iklan Pers Global

Oleh: Edy Purwo Saputro (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

LEAD ARTIKEL PRESIDEN pernah menegaskan bahwa salah satu format nasionalisme adalah cinta bangsa dan karyanya. Implisit dari penegasan itu adalah imbauan agar masyarakat lebih suka mengonsumsi produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Secara teoritis imbauan itu memang ada benarnya dan harus ditindaklanjuti terutama dalam kaitannya untuk meredam defisit pembayaran yang makin membengkak, namun realitas untuk menerapkannya sangatlah sulit. Kesulitan itu terlihat dari makin tingginya nilai impor barang konsumsi (IBK) sehingga berpengaruh pada devisa kita.

Direktur Centre for Statistical Services, Hananto Sigit menyatakan bahwa fenomena konsumerisme yang ditandai dengan naiknya IBK merupakan konsekuensi logis dari liberalisasi perdagangan. Dari pemahaman ini maka selama harga produk impor lebih murah dari produk dalam negeri maka masyarakat sebagai konsumen tentu rasional kalau mengonsumsi produk impor. Apalagi dalam konteks ASEAN ternyata kita mempunyai kecenderungan liberalisasi yang relatif lebih cepat. Dengan realitas ini maka imbauan untuk cinta produk dalam negeri harus didukung dengan kemampuan efisiensi dan peningkatan kualitas produk yang berdimensi global (Bisnis Indonesia, 23 Juli 1996).

Faktor pemicu konsumerisme memang kompleks. Untuk mengantisipasi konsumerisme berlanjut harus diuraikan dahulu faktor “kompleksitas” sehingga lebih mudah dalam pemahamannya. Selain itu, upaya perlindungan konsumen dari fenomena konsumerisme memang telah ada. Dalam hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskannya sebagai hak-hak konsumen. Penjabaran dari hak-hak itu sebetulnya merupakan tindak lanjut dari penegasan J.F. Kennedy yaitu tentang hak atas keamanan/keselamatan (right to safety), hak atas informasi (right to be informed), hak untuk memilih (right to choose), dan hak untuk didengar (right to be heard) yang ditambah lagi dengan hak atas lingkungan hidup.

Konsumsi Masyarakat

Pola konsumsi masyarakat terkait erat dengan tingkat peradaban dan kemakmuran-kemajuan bangsa di mana mereka tinggal. Kemakmuran-kemajuan bangsa ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan yang tercermin salah satunya adalah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga antara pertumbuhan ekonomi, kemakmuran-kemajuan bangsa dan pola konsumsi merupakan suatu keterkaitan yang mempunyai korelasi positif. Wujud dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Dampak dari keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut salah satunya adalah terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat.

Perubahan pola konsumsi masyarakat dapat terlihat dari semakin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, kemudahan sistem belanja seperti penggunaan credit card, multi level marketing dan home shopping, serta sikap konsumtif. Konsumtif berlebihan cenderung mengakibatkan terjadinya pergeseran dari teori motivasi (Teori Abraham Maslow), yaitu kebutuhan nonfisik (tersier) menjadi kebutuhan fisik (primer/sekunder). Pola konsumsi sekarang menunjukkan bahwa belanja bukan lagi dianggap sebagai tindakan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang tapi juga memasukkan unsur rekreasi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis.

Konsekuensi, keberadaan pasar barter dan tradisional mulai bergeser pada pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan rekreasi seperti mal, supermarket dan shopping centre yang tidak hanya dipenuhi oleh barang-barang konsumsi, tapi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, rekreasi dan hiburan.

Liberalisasi perdagangan mengakibatkan terjadinya pemasukan produk luar negeri dalam pasar nasional, melalui lisensi, sistem franchise dsb, sehingga masyarakat sebagai pihak konsumen semakin banyak memperoleh kesempatan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, namun di sisi lain dengan banyaknya produk konsumsi yang ada di pasar berakibat pada kecenderungan pendeknya daur hidup produk (product life cycle) sebagai bentuk strategi pemasaran produk baru.

Realitas pendeknya daur hidup produk itu memang merupakan strategi tersendiri yang dilakukan oleh pihak produsen sebab pihak produsen ingin selalu meningkatkan profit margin usahanya dengan memandang kondisi realita jumlah penduduk Indonesia yang relatif cukup besar yang tentunya memberikan dampak pada kondisi motivasi pemenuhan kebutuhan akan barang konsumsi berfluktuasi.

Kalau motivasi pemenuhan kebutuhan berfluktuasi dan pihak produsen memproduksi produk ber-life cycle panjang, maka kemungkinan produknya tidak laku akan semakin besar sebab kondisi fluktuasi motivasi pemenuhan kebutuhan tersebut berakibat pada mudah jenuhnya masyarakat (konsumen) terhadap produk barang konsumsi, sehingga konsumen akan selalu berupaya mencari produk-produk baru yang kemudian perilaku konsumsi masyarakat berkembang pada “trial and error” atas produk konsumsi dan ini merupakan salah satu ciri di kebanyakan negara berkembang-maju seperti Indonesia, di mana masyarakatnya bersifat adaptif langsung terhadap budaya, nilai sosial, perilaku dan teknologi negara maju karena penyiaran media program yang didukung pula dengan kemajuan teknologi informasi sehingga global informasi pun tidak dapat dihindari.

Kalau kemudian berkembang jenis makanan impor-instan seperti KFC, Hotdog, Hamburger, Pizza, Indomie, Supermi, makanan-minuman kemasan kaleng dan sebagainya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia adalah hal wajar. Dengan semakin banyaknya jenis makanan-minuman instan itu berakibat pada pola perilaku konsumen yang “throw-away” yaitu suka membuang barang bekas konsumsi yang tentunya berpengaruh pada lingkungan dalam realita keseimbangan sehingga YLKI memasukkan kriteria “hak atas lingkungan”.

Kondisi “trial and error” barang konsumsi ini menumbuhkan asumsi pada masyarakat (sendiri) bahwa tolok ukur kesuksesan, kemakmuran dan kesejahteraan seseorang adalah diukur dari sering tidaknya mengonsumsi produk baru, yang tentunya dalam perspektif ini cenderung pada bentuk persaingan tidak baik di mana masyarakat selalu berlomba mengonsumsi produk baru yang belum tentu ada manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan. Kalau memang demikian, maka kebutuhan konsumsi menjadi suatu fenomena yang sangat kompleks dan tentunya kurang baik bagi kondisi makro.

Hubungan Timbal Balik

Pengrusakan lingkungan akibat “throw-away” memacu munculnya strategi “simbiosis mutualisme” yang saling menguntungkan antara pihak produsen, pemerintah, konsumen dan lingkungan. Produsen tentu tidak ingin produknya macet di pasar hanya karena pembuangan bungkus produk, pemerintah ingin terus mendapatkan penerimaan dalam hal pajak penjualan, pajak promosi dan bentuk perpajakan lainnya. Konsumen dan lingkungan hidup memandang sebagai keterkaitan yang saling membutuhkan yaitu kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan-kemakmuran manusia (konsumen).

Contoh “simbiosis mutualisme” misalnya program “Peduli Aqua” yaitu usaha pelestarian lingkungan yang terus ditingkatkan pelaksanaannya oleh Aqua. Undian “Super Mega Promo” yang dilaksanakan oleh PT. Indofood yaitu program membantu pemberian dana untuk menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan dengan penilaian (penyetaraan) 1 amplop yang dikirim peserta dihargai Rp 10,- yang berarti bahwa setiap peserta mengirimkan amplop undian dianggap menyumbang dana kemiskinan Rp 10,- untuk setiap amplopnya (hanya pada tahun 1995, sekarang tidak lagi?).

Strategi ini selain memacu omzet penjualan, meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak penjualan, juga memuaskan konsumen yaitu pemenuhan konsumsi dan pelestarian lingkungan. Program ini harus ditingkatkan walaupun di sisi lain berdampak pada peningkatan pola konsumsi masyarakat. Pola konsumtif masyarakat yang berlebihan mendorong pada permintaan agregat yang tentunya memerlukan penawaran agregat produsen. Penawaran agregat mengharuskan terjadinya produksi massal sehingga biaya produksi akan kecil dan harga jual produk/unit akan relatif lebih murah.

Produksi massal atas barang-barang konsumsi akan memungkinkan munculnya industri baru yang menghasilkan produk konsumsi karena mungkin industri yang telah ada tidak atau kurang memenuhi permintaan agregat dari konsumsi barang tersebut, sehingga akan memicu pada persaingan industri barang konsumsi agregat. Dalam persaingan tersebut barang konsumsi agregat yang baiklah yang akan diterima konsumen yaitu baik dari segi kualitas dan harga yang terjangkau.

Peran Iklan Pers Global

Perkembangan pesat industri media massa semakin mendorong pada laju perilaku konsumsi masyarakat. Apalagi dengan makin berkembangnya kemajuan teknologi sehingga menambah daya tarik media massa sebagai sarana untuk berpromosi. Pertelevisian, sebagai sarana promosi mengalami perkembangan yang cepat dan memberikan dampak yang kuat pada perubahan tata nilai, perilaku dan budaya masyarakat. Efek demonstrasi dari ide promosi TV yang menjurus konsumerisme adalah wujud keberhasilan dari pesan promosi yang disampaikan. Pihak produsen terus berupaya agar produknya mampu menarik konsumen untuk mengonsumsi dengan berbagai pesan promosi yang inovatif.

Pesan promosi kreatif yang ditampilkan oleh media TV karena memang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan media promosi lainnya yaitu memungkinkan terjadinya visualisasi pesan dan gambar semakin banyak menarik produsen untuk memanfaatkannya sebagai media promosi yang tentunya juga tidak terlepas dari perkembangan dunia periklanan yang selalu berupaya menciptakan iklan-iklan yang inovatif, kreatif dan konstruktif bagi image masyarakat tentang produk yang diiklankan.

Kalau kemudian masyarakat sebagai obyek promosi terpengaruh dan melakukan kegiatan konsumtif berarti pesan yang disampaikan dari kegiatan promosi adalah berhasil dan pihak produsen tidak bisa disalahkan sebab bagaimanapun juga produsen akan selalu berusaha menciptakan permintaan konsumsi dari masyarakat dengan menawarkan barang-jasa konsumsi yang baru ataupun penyempurnaan barang yang lama.

Dengan kata lain, yang utama saat ini adalah bagaimana membangun permintaan. Bukankah saat ini permintaan konsumen atas produk sudah tidak lagi murni tuntutan kebutuhan, akan tetapi merupakan permintaan yang bersifat semu, yaitu permintaan yang terpaksa dimunculkan, terlihat dari makin pendeknya daur hidup produk (product life cycle) dan konsumsi instan (perilaku throw-away). Pemunculan permintaan tersebut pada dasarnya merupakan keberhasilan dari efektivitas periklanan yang dilakukan, baik melalui media luar ruang (outdoor), media cetak, maupun media visual yang memang lebih menarik.

Pertumbuhan dan perkembangan periklanan nasional memang pesat, baik secara kuantitas dan kualitas. Tahun 1970 nilai anggaran periklanan masih sekitar Rp 1,3 miliar, lalu tahun 1980 meningkat drastis mencapai Rp 75,2 miliar dan pada tahun 1990 sekitar Rp 320 miliar, serta tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun. Dari perkembangan tersebut nampaknya ada korelasi positif antara peningkatan income per kapita dengan belanja iklan, yaitu dari sekitar 70 USD pada tahun 1969 menjadi 919 USD pada tahun 1994, termasuk target income per kapita 1.280 USD pada tahun 1998 dari revisi 1.020 USD.

Yang lebih menggembirakan, ternyata alokasi biaya periklanan terjabar dalam berbagai media, sehingga masing-masing media yang mempunyai kekuatan dan kelemahan tersebut tetap mendapat distribusi sebagai konsekuensi mengemban misi iklan. Bukti, menurut sumber PPPI bahwa pada tahun 1990 dari biaya periklanan Rp 0,64 triliun ternyata alokasi untuk koran mencapai Rp 320 miliar (50,1%), radio Rp 105 miliar (16,4%), majalah Rp 94 miliar (14,7%), luar ruang Rp 61 miliar (9,5%), TV Rp 51 miliar (8%), dan bioskop hanya Rp 8 miliar (1,3%). Sedangkan pada tahun lalu dari anggaran periklanan Rp 3,1 triliun (naik 384%) alokasinya adalah TV mendominasi Rp 1,5 triliun (48,3%), koran Rp 1,01 triliun (32,5%), luar ruang Rp 211 miliar (6,7%), majalah Rp 205 miliar (6,6%), radio Rp 170 miliar (5,5%) dan bioskop hanya Rp 12 miliar (0,4%).

Meskipun secara umum kemampuan menjaring iklan oleh media cetak menurun (diserap TV), namun dalam prediksi jangka panjang, kemampuan tersebut akan tetap optimis. Optimisme tersebut bukan tak beralasan, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi sekarang di mana konsumen adalah raja sehingga para produsen harus berjuang keras (perang promosi) untuk memenangkan dan merebut hati konsumen.

Optimisme tersebut juga didukung dengan target pertumbuhan sektor industri nasional yaitu dari rata-rata 10,3% menjadi 11,3% selama Pelita VI. Menurut sumber Depperin (sebelum Deperindag) target pertumbuhan untuk jenis industri makanan, minuman pada tahun ini 9,74%, tahun 1997 sekitar 8,25% dan tahun 1998 mencapai 7,32% atau rata-rata 11,22%. Sedangkan untuk produk industri lainnya dari 13,77% menjadi 15,27% dan tahun 1998 sekitar 15,35% atau rata-rata 14,09%. Peningkatan target pertumbuhan sektor industri tersebut nampaknya sangat terkait erat dengan revisi sasaran pertumbuhan nasional dari 6,2% menjadi 7,1%.

Kalau kemudian pola konsumsi masyarakat berubah sebagai dampak keberhasilan keterkaitan termaksud, maka pers tidak bisa begitu saja disalahkan. Perubahan pola konsumsi tersebut pada dasarnya menyangkut banyak aspek, termasuk wujud keberhasilan pembangunan (peningkatan UMR dan income per kapita), sedangkan pers sendiri dalam hal ini hanyalah salah satu dari sekian ragam aspek berpengaruh tersebut.

Perubahan pola konsumsi tersebut secara eksplisit terlihat dari meningkatnya impor barang konsumsi (IBK). Selama triwulan ke-3 tahun lalu misalnya IBK mencapai 71%, bandingkan dengan impor bahan baku yang hanya 36% dan barang modal 21%. Secara rinci yaitu untuk tahun 1994 IBK makanan dan minuman mencapai 15,5% dan tahun lalu menjadi 11,3%, makanan dan minuman olahan dari 20,4% menjadi 43,3%, barang konsumsi setengah tahan lama dari 20,9% menjadi 12,1%, serta barang konsumsi tahan lama dari 21,4% menjadi 13,6%, sedangkan nilai kumulatifnya dari 0,8 miliar USD menjadi 1,6 miliar USD.

Dari kondisi ini jelas kita perlu prihatin terhadap dampaknya pada defisit transaksi berjalan (DTB) yang makin meningkat. Tahun 1993/94 nilai DTB masih sekitar 3 miliar USD, tahun 1994/95 naik 17% menjadi 3,5 miliar USD dan tahun lalu melonjak drastis mencapai 7,94 miliar USD dari perkiraan 4,1 miliar USD, sedangkan untuk tahun ini ditargetkan “hanya” 6,87 miliar USD (realisasi?). Meskipun demikian, posisi cadangan devisa kita masih kuat (September lalu 14,26 miliar USD), bahkan Presiden menegaskan bahwa cadangan devisa kita masih mampu untuk membiayai 5 bulan kebutuhan impor.

Padahal, jika dikaji lebih jauh, ternyata penetrasi iklan nasional yang dilakukan hanya sedikit yang bisa membentuk top of mind. Hal ini terlihat dari sigi terakhir MarkPlus Professional Service, yaitu hanya ada 2 merek nasional yang masuk dalam 10 besar Top of Mind, yaitu Polytron (2,4%) dan Sari Ayu (1,6%), sedangkan yang mendominasi masih tetap merek impor, misalnya Sony (6,6%), Honda (4,7%), Sharp (4%) dll yang itu semua pada dasarnya mendukung fenomena impor minded.

ARTIKEL  |  Halaman 44–47

Pegawai Negeri Dan Sardi Gila (Suatu Analisis Sosiologis)

Oleh: Ma’arif Jamu’in (Staf Tenaga Edukatif FAI UMS)

Oktober 1996 ini, Indonesia sedang menggelar bursa penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan maupun diperbantukan pada instansi swasta. Bursa CPNS ini, terutama di Jawa Tengah, terdapat beberapa kasus atau sebut saja informasi yang tidak sampai secara utuh kepada masyarakat atau memang informasi itu tidak memberi pencerahan terhadap masyarakat tentang persyaratan penerimaan calon pelamar CPNS. Sehingga konon, ada sekitar 500 berkas lamaran dari sekolah tinggi tertentu, dikembalikan kepada pelamar.

Insiden itu sempat menimbulkan protes yang mencuat di media massa, karena bisa melanggar HAM, tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, menciptakan diskriminasi terhadap hak warga negara dan seterusnya. Dari pihak yang terkena langsung, mempertanyakan: Kenapa hanya dari sekolah tinggi tertentu saja yang berkas lamarannya dikembalikan?

Persoalan tenaga kerja, terutama model rekrutmen dan persaingan untuk menjadi pegawai negeri, ditengarai selalu tidak pernah transparan. Padahal, pegawai negeri masih menjadi idaman sebagian besar warga negara Indonesia. Baik itu di tempat yang menurut image masyarakat dibilang basah kuyup, terjaminnya mobilitas vertikal, tersedianya fasilitas istimewa maupun yang kering mengenaskan. Ini semua terjadi tentu bukan karena predikat nilai pegawai negeri itu selalu indah dipandang dan sedap dinikmati, tetapi budaya yang dibentuk dari pemaknaan nilai-nilai subyektif masyarakat yang menciptakan kondisi itu mengakar dan bersemayam pada pikiran dan obsesi bangsa ini, dari generasi ke generasi.

Timbulnya hal yang demikian itu adalah sangat historis bila dikaitkan dengan budaya para pendahulu kita yang terus dilestarikan. Karena budaya Indonesia adalah melembagakan budaya yang selalu ingin melestarikan warisan para leluhur. Orang begitu ketakutan jika budaya Indonesia hilang dari peredaran, tidak terkecuali budaya ingin menjadi abdi negara melalui pegawai negeri. Kejadian ini tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan diilhami oleh suatu ideologi tertentu yang dimaknai terus-menerus, baik secara subyektif maupun obyektif dari nilai-nilai dasar ideologi itu.

Adalah menarik bila dalam kesempatan ini diketengahkan tentang bagaimana pergulatan warga negara yang tertindas oleh persaingan untuk menggapai status pegawai negeri itu. Pada tulisan ini akan dideskripsikan tentang satu kasus sebagai entry point untuk memfasilitasi diskursus persoalan ini ke arah yang lebih makro. Deskripsi kasus ini diabstraksikan dari sebuah film yang barangkali pernah dinikmati pembaca pada beberapa waktu yang lalu.

Abstraksi Sebuah Film

Adalah Tarmidi keluarga sederhana — untuk tidak mengatakan miskin sekali — yang tinggal di sebuah rumah sederhana, memiliki sepetak kebun kelapa, juga sebagai seniman jathilan, menetap di sebuah desa pinggiran Yogyakarta bersama istri dan anaknya yang sudah dewasa. Istri Tarmidi dengan dibantu anak wanitanya adalah sosok wanita pekerja keras. Ia bekerja sebagai penjaja makanan (penjual asongan) gula kelapa, yang mereka buat di malam hari untuk dijual pagi harinya keliling desa bahkan sampai ke jantung kota Yogyakarta.

Sardi, anak lelaki tertua Tarmidi, adalah pemuda berpendidikan yang cukup tinggi di tingkat desa ia tinggal, yaitu lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Ia mempunyai obsesi kuat untuk menjadi guru SD yang loyal, berorientasi pada prestasi dan pengabdian. Setelah lulus SPG, ia menikah dengan gadis manis, lugu, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Mikanah, yang kembang desa itu, resmi menjadi istri Sardi di hadapan penghulu sebelum menggapai cita-citanya menjadi pegawai negeri.

Sebelum menikah, Sardi meyakinkan calon istrinya bahwa kalau ia jadi pegawai negeri (guru SD), kelak akan dapat merubah hidupnya dan sekaligus menjadikan istri dan keluarganya bermasa depan yang cerah. Dan, apa yang ia katakan terhadap calon istrinya itu dipegangi sebagai janji yang harus ia wujudkan, ketika Mikanah benar-benar menjadi istrinya.

Waktu pun berjalan sesuai kehendak Pencipta. Demikian pula kehidupan Sardi. Pendeknya, Sardi gagal menggapai cita-cita. Kegagalan itu ada pada kekurangan Sardi atau nasib yang menggariskannya, jawaban dari pertanyaan itu tidak dirisaukan. Tetapi yang menjadi risau keluarga Tarmidi juga Mikanah adalah kondisi Sardi yang berperilaku aneh — ketika ia gagal menjadi pegawai negeri — yang tidak sesuai dengan format sosial yang umum, yang sering dikenal dengan sebutan gila.

Bersamaan dengan itu pula, ketika Sardi mendaftar sebagai calon pegawai negeri, pamannya Sangit, berlaku sebagai perantara (calo) yang menjanjikan Sardi diterima dengan imbalan sejumlah uang. Tidak hanya itu, Sangit juga melakukan hal yang sama terhadap Tarmidi untuk menjamin Mikanah, menantu kesayangannya, ketika ada isu dibuka kesempatan kerja untuk diterima sebagai pegawai lapangan golf, juga ketika Sardi perlu dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Sebagai istri, dalam pikiran Mikanah, tidak ada alternatif lain kecuali setia dan mengabdi pada suami. Konsep itu melekat dalam basis kognisi Mikanah, sehingga ia berupaya untuk mencukupi hidupnya dan kesembuhan Sardi. Ia memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik di Jakarta. Sesekali waktu ia pulang menengok keluarganya dan merawat suaminya. Inilah abstraksi dari apresiasi sebuah film, namun pertanyaan mendasar yang hendak dijawab adalah kenapa Sardi gila? Untuk menjawab pertanyaan ini muncul berbagai pandangan yang tidak hanya mengkonstruksikan jawaban dari fenomena Sardi, tetapi juga membentuk wacana keilmuan pada beberapa disiplin ilmu.

Diskursus Tentang Gila

Gila merupakan konsep baru, di mana akhir-akhir ini diterima sebagai suatu cara untuk menjelaskan kondisi perilaku anggota masyarakat. Penjelasan tentang pengertian gila sulit ditemukan secara memadai dalam kitab suci, Al-Qur’an (surat 2:275) gila itu dinyatakan sebagai kemasukan setan sehingga tidak tenteram jiwanya. Pada (QS. 5:39-52) gila dikategorikan sepadan dengan tukang sihir, hipnotis dan semacamnya. Dalam Bibel, gila dinyatakan sebagai perilaku yang di luar kebiasaan, atau perilaku abnormal. Juga, gila dinyatakan sebagai kondisi yang merujuk pada pemilikan roh jahat.

Hippocrates, di zaman Yunani Kuno, menjelaskan tentang perilaku individu yang merujuk pada teori Humoral-nya. Dia memberi penjelasan bahwa jasad manusia itu di dalamnya terdapat empat humour atau cairan yang mengendalikan temperamen, emosi dan perasaan. Cairan itu diketahui sebagai blood, phlegm, yellow bile and black bile. Darah, lendir, cairan kuning dan cairan hitam itu bila manusia dalam keadaan normal (sehat), maka cairan itu ada dalam porsi tertentu. Bila tidak, sebagai contoh, cairan hitam yang tidak proporsional mengakibatkan pada perilaku melankolis atau apa yang sekarang kita kenal dengan sebutan a state of depression. Pandangan semacam ini mungkin, dalam kondisi sekarang, tidak dapat diterima sebagai memadai bila dihubungkan pada kompleksitas dan pengaruh-pengaruh yang dominan terhadap perilaku manusia.

Di era modern, budaya penjelasan ilmiah menempati posisi alternatif yang kuat. Fenomena gila dapat diidentifikasi, diprediksi dan dijelaskan secara ilmiah melalui observasi empirik, yang umumnya dapat diterima secara mayoritas. Terdapat beberapa pendekatan ilmiah untuk memahami fenomena gila yakni menurut perspektif biologis, psikologis dan sosiologis.

Gila Dalam Berbagai Perspektif

Menurut pandangan biologis, gila (mental illness, behavior disorder) diasumsikan sebagai perilaku manusia yang diwarnai oleh komposisi genetik dan proses kimia pada tubuh. Secara genetik, keadaan gila dibentuk oleh faktor gen, di mana diasumsikan bahwa penderita gila secara herediter memiliki unsur genotipe (sifat potensial yang diturunkan) yang sewaktu-waktu dapat muncul sebagai fenotipe (keadaan nyata) dari potensial itu. Fenotivitas itu dapat dipicu oleh berbagai faktor, sehingga mengganggu metabolisme pada otak penderita, yang mengakibatkan berperilaku tidak sesuai dengan perilaku manusia pada umumnya. Tetapi, dalam kondisi ini sebenarnya perilaku itu normal-normal saja bila dilihat dari sudut pandang sesama penderita.

Berbeda dari perspektif biologis, psikologis memandang, gila diasumsikan sebagai masalah yang terdapat pada pikiran dan diperselisihkan antara: Apakah ini penyakit badan atau penyakit pikiran, atau keduanya. Di dalam psikologi, seperti halnya disiplin ilmu lainnya, terdapat beberapa perspektif, yang masing-masing memiliki anggapan dasar yang kuat tentang keadaan dasar (nature) psikologis pada manusia. Dengan demikian, dapat diperoleh berbagai cara dalam melihat dan memahami sakit mental secara psikologis. Tetapi, mungkin pendekatan Freudian-lah yang terkenal dan memberikan contoh menarik dari sudut pandangan ini.

Menurut Freudian, gila (mental illness, behavior disorder) itu diperoleh melalui dasar asumsi bahwa keadaan normal, atau perkembangan kepribadian yang stabil itu dicapai melalui beberapa tahapan perkembangan yang secara lahiriah didorong pada pencapaian kebahagiaan atau pemenuhan kehendak libido. Perkembangan kepribadian yang normal itu secara alamiah berjalan melalui tahap oral, anal dan genital. Pada akhir tahap ini, dorongan seksual individu yang dulunya ditujukan pada orang tuanya yang secara jenis kelamin (seks) berlawanan, ditransfer pada orang lain. Dari berbagai alasan inilah, Freud (1856-1939) menyatakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang dapat mengalami gangguan. Bila gangguan itu menyebabkan seseorang berperilaku seperti pada tahap perkembangan sebelumnya, maka terjadi regresi. Sedangkan bila gangguan itu menyebabkan perkembangan terhambat sehingga untuk suatu periode tertentu pola perilaku tidak berubah, maka terjadi fiksasi, yang dapat menghasilkan perilaku abnormal. Dari sinilah Freudian melihat itu mengembang secara luas sebagai patologi sosial, kondisi di mana seorang individu kepribadiannya gagal berkembang secara normal.

Menurut perspektif sosiologis, gila menjadi bidang penelitian sosiologi sejak Durkheim mendemonstrasikan bagaimana individu cenderung melakukan bunuh diri sebagai kondisi yang ditimbulkan oleh sebab-sebab sosial. Keadaan ini, oleh Durkheim, diteliti dan dijelaskan melalui aspek-aspek perilaku yang relevan dengan keadaan struktur sosial yang memaksanya (berpengaruh kuat) terhadap individu untuk melakukan bunuh diri. Dasar asumsinya adalah bahwa penyakit mental atau ketidakmampuan individu melakukan peran dalam struktur sosialnya, diasosiasikan sebagai aspek pokok yang menyebabkan individu menjadi gila (mental illness, behavior disorder).

Pandangan strukturalis berasumsi bahwa ada keterkaitan antara faktor ekologi dan sakit mental. Pilihan-pilihan studi para strukturalis menunjukkan adanya implikasi bahwa gaya hidup dan perbedaan organisasi desa-kota, tekanan-tekanan sosial, dapat mengkondisikan individu ke dalam sakit mental. Penelitian Durkheim dan Faris, sebagai contoh, menunjukkan bahwa di Chicago ditemukan di berbagai tempat penyakit schizophrenia. Di daerah yang dekat dengan pusat kota memiliki rerata tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Penderita schizophrenia tertinggi didapati di tempat yang ia sebut sebagai hobohemia yaitu daerah pada hunian yang saling terasing satu sama lain, yang cenderung melahirkan komunitas tertutup di pusat kota. Ia memberikan analisisnya bahwa keadaan yang demikian itu secara kondusif mendukung perkembangan schizophrenia.

Berbeda dari strukturalis, aliran interaksionis memandang bahwa gila tidak dapat dilihat sebagai keadaan yang terdapat pada individu, melainkan sebuah status kategorik yang diberikan (dilabelkan) kepada individu tertentu oleh orang lain dalam suatu masyarakat. Perspektif ini memfokuskan pandangannya pada konsepsi individu tentang dirinya. Diasumsikan bahwa setiap individu harus menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap perbuatannya sendiri, tidak hanya terhadap orang lain. Apa pun yang dilakukan oleh individu menjadi sebuah konsepsi yang dapat mempengaruhi perilaku yang dikonstruksikan, dan merupakan hasil dari interpretasi reaktif terhadap apa yang orang lain katakan dan kerjakan.

Cara pandang yang demikian ini tidak didapati pada asumsi bahwa masyarakat adalah sebuah entitas yang berstruktur dan menentukan, atau sedikitnya berpengaruh kuat terhadap individu dan perilaku individu. Tetapi, dilihat sebagai derivasi dari aksentuasi perilaku individu dan persepsi orang lain. Anggota masyarakat secara individu dilihat sebagai agen aktif yang mengkonstruksi perilaku sosial atas dasar pemaknaan terhadap basis of meaning dan interpretasi yang mereka berikan pada lingkungan. Mereka tidak mentransfer atau merefleksikan struktur yang diberikan, tetapi dalam kenyataan, masyarakat menciptakan pola interaksinya sendiri. Dunia harus diinterpretasikan, harus dipikirkan, dan harus diberi makna. Gila dan pasien gila tidak dijadikan objek atau kondisi yang diasumsikan ada di luar sana untuk ditemukan. Tetapi, menurut pandangan interaksionis, perhatian pokok adalah masyarakat itu sendiri yang melakukan proses-proses menuju klasifikasi lain termasuk sebutan gila itu.

Thomas Szasz dalam studinya tentang gila berpijak pada dasar asumsi dan mencoba menunjukkan bahwa ada beberapa peran di masyarakat yang berkuasa (diberi kuasa) untuk melekatkan label (predikat) gila kepada orang lain. Psikiatri umumnya sebagai orang ahli mendiagnosis, melabeli dan memberikan pengobatan. Szasz berpendapat bahwa Psikiatri memiliki kemampuan yang dapat dipertimbangkan; pada observasi dan analisisnya tentang perilaku individu, Psikiatrilah yang menyatakan bahwa orang itu sakit, memerlukan perawatan dan ia harus dirawat di suatu lembaga tertentu. Diagnosis Psikiatri yang demikian itu sepertinya diterima dan dilakukan atas anggota masyarakat. Cara seperti ini, individu dipandang sebagai menjadi gila tidak hanya karena ia berperilaku aneh, tetapi juga karena Psikiatri memberikan label gila padanya.

Ada pendekatan lain yang berbeda asumsi dasarnya dari pandangan strukturalis dan interaksionis. Model ini dinamai etnometodologi yang berasumsi bahwa dunia sosial itu diciptakan secara konstan oleh anggota masyarakat, dan yang demikian itu terjadi secara kontinu dan tidak bermasalah. Ketiadaan masalah ini karena perilaku masyarakat dilihat sebagai produk kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena yang demikian itu etnometodologi tidak mengkaji secara spesifik, perhatiannya diberikan secara umum dengan metode analisis yang formal. Model pendekatan ini, ketika menstudi tentang gila, menggunakan cara dengan menganalisis isi materi percakapan keseharian di antara mereka. Dari analisis ini diketahui bagaimana kesulitan interaktif di antara mereka yang selanjutnya dijadikan dasar memahami dan menggeneralisasi perilaku masyarakat.

Analisis Sosiologis

Terlepas dari faktor keturunan, fenomena Sardi gila adalah produk responsif terhadap perubahan sosial. Perubahan ini berpengaruh langsung sampai pada struktur sosial di tingkat makro — keluarga Sardi. Fenomena ini dapat dilihat sebagai respon Sardi terhadap kekuatan sosial yang berada di luar dirinya, bahkan sebagian besar masyarakat. Durkheim melihat bahwa kekuatan memaksa individu, yang berada di luar kesadarannya ini, dalam konteks sosial dilihat sebagai fakta sosial. Lalu, pertanyaannya adalah sahkah Sardi yang gila itu diasumsikan sebagai hasil dari konstruksi sosial? Dan, bagaimana dengan kontribusi pandangan biologis dan psikologis di atas dalam kasus ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilihat dari konteks dan prakondisi fenomena Sardi gila itu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan — ditiadakan — begitu saja tentang kontribusi pandangan biologis dan psikologis dalam hal ini. Akan tetapi setidaknya ada pemilahan terhadap faktor itu dari konteks dan determinasinya.

Dari segi herediter, tidak ada penggambaran latar belakang Sardi dalam penokohan film itu, sebagai keturunan orang gila. Secara analisis isi (content analysis), keterangan tambahan di luar penokohan aktor itu, dalam konteks ini, tidak dapat dibenarkan dan dipegangi sebagai isi materi dianalisis, karena tidak mendapat justifikasi sama sekali bila analisis itu berpegangan pada teks. Dengan demikian, pada fenomena Sardi ini tidak memegang muatan analisis dari pandangan biologis, tetapi pandangan ini berfungsi sebagai gambaran pembanding saja.

Tetapi, dalam kasus Sardi ini dapat dimungkinkan melibatkan sumbangan muatan analisis psikologis, karena ada indikator penunjukannya bahwa Sardi gila itu bisa dilihat sebagai tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang sedang menuju perubahan. Ketidakberdayaan Sardi memahami realitas perubahan ini — sesuatu yang berjalan secara pasti — memungkinkan ia tidak mampu menyadari keterbatasannya, sehingga memaksa ia untuk tidak menerima sebagai suatu yang mesti ada, dan tidak berusaha mengalihkan pada pilihan lain yang dapat ia wujudkan.

Secara sosiologis, fenomena Sardi gila ini menurut aliran strukturalis, interaksionis maupun etnometodologi, dapat dilihat sebagai produk dari konstruksi sosial. Ketiga perspektif tersebut dalam mengkaji fenomena ini, semua menggunakan sudut pandang sama, walaupun terdapat perbedaan gaya penekanan dan anotasinya.

Dengan demikian, fenomena Sardi gila ini dapat dikatakan — untuk tidak secara dini menyimpulkan — bahwa secara probabel Sardi gila itu bukan kehendak dirinya, bukan pula dari sifat bawaan secara herediter, tetapi merupakan ciptaan dari lingkungan dan struktur sosialnya. Atau dengan lain perkataan, gila yang diderita Sardi ini merupakan respon terhadap kekuatan yang memaksa, yang datang dari luar dirinya, dalam istilah sosiologi dikenal sebagai dikonstruksi oleh masyarakat. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Catatan: Tulisan ini pernah dipresentasikan pada diskusi Seton staf tenaga edukatif FAI UMS (2 November 1996) dan pada kajian ‘Grand Teori Sosial’ PC IMM Sukoharjo di UMS (11 Desember 1996).

RESENSI BUKU  |  Halaman 48–49

Rasa Keadilan — Beda Pendapat Itu Rahmat

Peresensi: Sunarti (Sekretaris Immawati PC IMM Sukoharjo)

IDENTITAS BUKU Judul Buku: Rasa Keadilan | Penulis: Bismar Siregar, SH | Penyunting: HM. Anshari Thayib | Penerbit: PT Bina Ilmu, Surabaya | Tebal: 517 hal + xvii | Tahun Terbit: 1996

Dalam buku yang berjudul Rasa Keadilan, HM. Anshari Thayib selaku penyunting mengelompokkan menjadi enam bagian besar. Tulisan-tulisan itu menyangkut soal-soal hukum, politik, Pancasila, budaya, keteladanan dan memori tokoh. Tidak ada yang tidak terperanjat, mendengar sorotan tajam masyarakat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara bekas buronan Frans Limasnez, yang katanya tidak mencerminkan rasa keadilan (Kompas, 13 Maret 1989). Demikianlah, satu tulisan pembuka yang terdapat pada halaman pertama.

Dalam QS. At-Taubah disebutkan bahwa, “Memandang dengan hati nurani, maksudnya memahami hikmat Allah Ta’ala dalam segala keadaan makhluk-Nya. Sebab segala sesuatu yang diciptakan di alam ini, pasti mengandung hikmat. Di balik hikmat itu ada maksud. Dan, maksud itulah yang dicintai.” Bagi sementara pihak, sulit untuk memahami fatwa suci ini. Tetapi kita dapat kembali mengenang di antara ucapan pejabat dalam hal menghadapi peristiwa tertentu, sudah lumrah berkata: “Ambil hikmat dari peristiwa itu.”

Hikmat yang terkandung di balik peristiwa itu adalah, pertama, kita bersepakat bahwa hukum dan keadilan yang berlaku di negara ini, wajib berdasarkan hukum dan keadilan yang berfilsafat Pancasila; kedua, tentang hakim dan keputusan hakim. Sedangkan makna hukum dalam Islam telah diakui sebagai perangkat yang wajib diterapkan dalam memelihara ketertiban bermasyarakat. Dalam rangka globalisasi (penjagadan) sekarang, Islam tidak mengenal batas, wilayah, warna kulit atau lain. Islam bersifat universal. Di mana makna ayat yang diturunkan, hanya dua seruan: “Hai manusia” atau “Hai orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Setelah memahami makna hukum, yakni berasas pada amar ma’ruf nahi munkar berdasarkan dua sumber hukum Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dalam realita perekonomian dan ideal keislaman yang dikaji dengan kendala dan tinjauan hukum dalam proses ekonomi Islam integralistik yaitu: pertama, menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh yang dibebani amanah; kedua, membuktikan makna akhlakul karimah; ketiga, kasih sayang adalah jati diri manusia; keempat, berbuat dan beramal tidak lain asas dan patokannya, niat: Lillahi rabbil ‘alamin, awal ucapan: Bismillahirrahmanirrahim, akhir setiap sesuatu: Alhamdulillah rabbil ‘alamin.

Di dalam Undang-Undang No. 19/1964 disempurnakan UU No. 14/1970, nilai-nilai normatif yurisprudensi Indonesia adalah (a) bersumber kepada Pancasila, (b) bukan hukum apalagi kepastian hukum yang harus ditegakkan, tetapi keadilan, (c) keadilan itu wajib dijiwai dan disemangati ruh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yurisprudensi, pada umumnya dipahami satu putusan mulai dari pengadilan tingkat kasasi. Tentang yurisprudensi ini pun terjadi dua pemahaman: pertama berpendapat para hakim tidak terikat pada putusan hakim lain (yurisprudensi), yang dikenal dengan paham Eropa Kontinental dan Indonesia mengikuti paham ini; kedua, di antara para hakim saat memutus selalu berupaya merujuk pada putusan yang ada sebelumnya yang dianut dan dilaksanakan di negara tergolong Anglo Saxon.

Tap MPR No. XX/MPRS/1966 menjelaskan, sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau biasa dinyatakan “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Sedangkan sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral. Demikianlah bagian satu dari buku Rasa Keadilan: Hukum, Hakim dan Keadilan.

Beda Pendapat Itu Rahmat

Mungkin ada yang ragu, bahkan sampai sinis “apa-apa” dijadikanlah Pancasila sebagai “penghalal” beda pendapat? Tentang beda pendapat dalam hal ini ialah menyangkut Pemilu, di mana setiap yang mengaku diri berbangsa Indonesia dan berhak untuk memilih, ia berkewajiban melakukannya.

Kemerdekaan bangsa dan negara, tiada lain adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa (Pembukaan UUD 1945, alinea ketiga). Pesan perumus UUD 1945, terdiri dari yang bukan seiman. Delapan orang beragama Islam, satu beragama Nasrani. Intinya adalah: syukurilah kemerdekaan bangsa dan negara yang berupa berkat Rahmat-Nya.

Pernah, Pancasila sebagai alat pemersatu, beda dengan pemahaman sila pertama, ditetapkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekadar mengingatkan ulang makna “berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” dikaitkan dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sengaja dibedakan jati diri Tuhan: Pertama, Ia Maha Kuasa yang tercantum dalam dokumen negara; Kedua, Ia Maha Esa, ini kata tauhid bagi yang beragama Islam.

Kembali kepada pemilu, Pancasila harus diamalkan secara nyata yaitu ditetapkan dalam sila keempat, “musyawarah untuk mufakat.” Demikian perintahnya, siapa lakon dan siapa pemain? Sampai saat ini, ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif adalah ORPOL: PPP, GOLKAR dan PDI. Yang pasif yang diangkat dari utusan daerah.

Dr. Alfian — penulis dan pakar politik — berpendapat: “Sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, tidak menggunakan hak, karena sesuatu yang lumrah.” Selanjutnya beliau mengemukakan, apa pun alasan yang mendorong seseorang memilih dalam pemilu, bila tidak menggunakan hak pilih, berarti menghancurkan sistem demokrasi. Sedangkan pendapat Alfian yang lain: Memilih dalam Pemilu Bukan Kewajiban, tetapi hak (Media Indonesia, 28-9-1991) tidak menimbulkan polemik, tetapi rahmat untuk saling bertanya.

Di dalam buku ini dipilah-pilah menjadi enam bagian: pertama mengupas tentang Hukum, Hakim dan Keadilan, di sini diungkap berbagai peristiwa hidup seseorang dalam menghadapi hukum; kedua menyoroti tentang Politik, Pemilu dan Demokrasi. Kemudian bagian ketiga seputar penerapan Nilai-nilai Pancasila, mengajak dan saling mengajak kepada kebenaran adalah ciri seorang insan Pancasilais umumnya, muslim khususnya. Seperti yang terbaca dalam Firman-Nya: “Demi masa, sungguh tergolong yang merugi, kecuali mereka yang beriman, saling ajar-mengajarkan tentang kebenaran dan kesabaran.” (QS. al-Ashr: 1-3).

Pada bagian keempat memaparkan tentang Hak Asasi, Budaya dan Gaya Hidup: alat canggih — komputer — telah mengubah pola hidup berumah tangga. Namun walau sudah mengetahui kehadiran makhluk disebut manusia diciptakan Tuhan sebagai khalifah pengganti-Nya, sekarang condong keraguan. Dari hasil pemikiran yang berjudul: How Human Can a Computer Be? As the science of artificial intelligence develops, there is increased speculation on the differences between the human mind and the “mind” of a super intelligent robot.

Kemudian pada bagian kelima membicarakan tentang akhlakul karimah, keteladanan. Dan bagian yang terakhir adalah tentang Tokoh, Memori dan Obituari. Salah satu tokoh yang saya tuliskan di sini yaitu Haji Mas Agung, pada hari Senin, Rabiul Awal 1411 H, yang bertepatan dengan tanggal 24 September 1989 telah berpulang ke pangkuan Allah SWT.

Buku ini memberikan data-data yang penting bagi pembaca yang budiman, sehingga memberikan satu tambahan diskursus yang bermanfaat. Seperti sabda Rasulullah bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka akan terputus hubungannya dengan alam fana, kecuali 3 (tiga) hal: (1) amal jariyah, (2) ilmu yang diajarkan dan (3) doa anak yang saleh.

Sekali lagi penulis tandaskan, bila pembaca menyempatkan waktu untuk membaca bagian per bagian buku ini, yang bukan bersifat ilmiah, tetapi terangkat dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sangat terbuka untuk berbeda pendapat. Dan, bila pun terjadi yang demikian, terima kasih atas ketidaksependapatan. Dan memang, beda pendapat itu rahmat.

KAMPUNG MUHAMMAD  |  Halaman 50–53

Anut Grubyug Pepe Ngisor Wit Ringin

Penulis: Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa PABELAN UMS (Bekerja di Lintang Advertising Solo)

Matahari tepat di atas kepala. Panas menyengat bumi, menyengat penghuni jagad. Hembusan angin membawa hawa panas masuk dalam kopel-kopel di Kampung Muhammad.

Jalidug baru saja pulang dari pawiyatan luhurnya. Sampai di kopel, tanpa ba-bi-bu ditanggalkannya pakaian lengan panjang yang menemani berangkat kuliah, tinggal kaos singlet yang mulai mencoklat warnanya — baunya? nggak usah nanya lah yow! — dan untuk mengusir gerah, koran pagi yang tergeletak di meja diraihnya untuk kipas.

Bersamaan dengan panggilan sholat dhuhur menggema dari speaker langgar, Harpian — sambil memegang hidung, pringas-pringis mengulum senyum — memasuki kopelnya Jalidug.

“Bau pertama memusingkan kepala, selanjutnya tewaslah Anda,” seloroh Harpian dengan intonasi seperti iklan parfum di layar kaca. “Hai, Dug. Gimana Narti mau dan cinta sama kamu bila bau badan saja tidak mampu kamu urus,” sambung Harpian rada nyelekit.

“Kurang ajar. Memangnya menolak cinta hanya mempertimbangkan bau ketek? Yang namanya cinta tidak akan memandang hal serendah itu, kalau sudah tresna, wingka katon kencana. Semuanya serba indah,” sergah Jalidug sambil terus mengipas.

“Ah teori,” jawab Harpian singkat.

“Pi, dari tadi kata-katamu kok terkontaminasi dari layar kaca, ada apa to?”

“Sinetron semalam menjebakku dalam ketersinggungan.”

“We lha dalah. Sinetron ‘Terjebak’ semalam? Kamu itu Pi, kok mau-maunya terjebak. Tersinggung lagi,” papar Jalidug enteng.

“Lho, kamunya tidak tersinggung lagi to Dug?” Harpian malah bertanya.

“Mengapa tersinggung. Biasa saja. Lumrah,” jawab Jalidug dengan mimik meremehkan masalah. (Padahal strateginya pingin manas-manasi Harpian agar gayeng diajak debat. Dasar Jalidug!)

“Waduh blaik. Kamu sudah jadi bunglon. Saat nonton paling ribut menghujat, sekarang malah adem ayem,” protes Harpian.

“Yen tak pikir-pikir, kita perlu ngimbangi perangai penguasa yang sering jadi bunglon Pi, dan tak rasak-rasakne buat apa kita tersinggung. Itu kan skenario maunya si sutradara yang tentunya juga ‘ditunggangi kepentingan’ seperti mahasiswa dalam cerita itu. Dan yang pasti penguasa tengah membangun opini bahwa gerakan mahasiswa berkemungkinan besar untuk ditunggangi kepentingan kiri,” ulas Jalidug.

“Opo iyo to, Dug?”

“Lho, gak percaya tah kon iku. Coba kita runut ke belakang sebelum munculnya sinetron itu. Cerita itu pasti diilhami dari peristiwa 27 Juli yang lalu. Dan terjadinya tragedi ‘Sabtu Kelabu’ itu diskenario menjadi sebuah ‘gong’ yang melegitimasi tumbangnya Mbak Mega dari panggung politik, dan upaya itu sukses. Kalau kita tersinggung harusnya pada akar masalah. Kemudian mempertanyakan moralitas elite politik yang tega tumindak seperti itu.”

“Mungkin mereka takut ‘kandang banteng’ akan tambah suara dalam ‘pesta demokrasi’ nanti bila Mbak Mega tetap menjadi Bull Girl,” prediksi Harpian.

“Mungkin juga. Sama artinya dengan proyek mobilisasi massa — anut grubyug — untuk pepe neng ngisor wit ringin akan sedikit gagal,” seloroh Jalidug.

“Yang ini juga berita politik dari layar kaca, Dug. Acara Mega Bintang RCTI di Semarang — terancam — gagal karena Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengharuskan seluruh atribut upacara memakai warna kuning. Keharusan itu genah ditolak RCTI melalui Eduard Depari lantaran tak punya argumentasi kuat dan terkesan mengada-ada. Maksud keharusan Pemda sebetulnya jelas. Kuning di situ berasosiasi dengan salah satu orsospol peserta pemilu 1997. Dengan demikian siapa pun tahu bahwa ada muatan mobilisasi politik di situ,” jelas Harpian.

“Lalu apa akibatnya?” Jalidug nambong.

“Masyarakat Semarang yang tadinya bisa menikmati acara Mega Bintang tampaknya harus kecewa,” jawab Harpian mantap.

“Peristiwa-peristiwa ‘kecil’ itu sebetulnya merepresentasikan fenomena politik besar. Orde Baru kelewat asyik dengan banyak proyek mobilisasi politik sampai-sampai kurang peduli dengan persoalan ‘kenikmatan dan kekecewaan rakyat’ yang dihasilkan proyek itu. Sebuah fenomena partisipasi politik yang terlampau mengandalkan praktik mobilisasi sehingga meminggirkan kepentingan masyarakat,” Jalidug memaparkan pandangan.

“Dan itu — juga menjadi — salah satu soal yang diperbincangkan dalam Dialog Nasional CIDES bertema Indonesia dalam Dinamika Perubahan: Kebebasan, Stabilitas, dan Pembangunan. Dialog Nasional itu kemudian merekomendasikan sebuah tema mawas diri bagi pembangunan Orde Baru: Pembangunan perlu mengakomodasikan dinamika politik dan kebutuhan reformasi politik. Dalam konteks ini, perluasan partisipasi politik ‘disepakati’ sebagai agenda krusial yang mesti segera digarap,” terang Harpian.

“Kayaknya kok tidak ada yang baru dari tema-tema rekomendasi itu, Pi,” Jalidug menyela sekenanya.

“Memang. Namun, signifikansinya tidak terletak pada baru-lamanya atau orisinal tidaknya tema itu, melainkan pada laten dan permanennya tema-tema itu selama ini. Rekomendasi itu mengangkat kembali — mudah-mudahan dengan gaung lebih besar — persoalan-persoalan dasar sistem politik untuk diagendakan secara lebih konkret ketimbang di masa-masa sebelum ini,” papar Harpian.

“Benar juga, Pi. Perluasan partisipasi politik memang merupakan pilihan tema yang tepat. Setidaknya pelbagai studi serius telah menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan persoalan krusial Orde Baru. Krusial, terutama pada konteks upaya ‘perekayasaan’ format politik masa depan yang lebih demokratis,” Jalidug mengurai persoalan. “Beberapa studi berikut menunjukkan kenyataan itu. Studi T. Mulya Lubis memperlihatkan praktik memprihatinkan partisipasi politik Orde Baru. Peranan negara, menurut Lubis, terlampau besar dalam mengintervensi kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Negara lalu mengkooptasi kekuatan-kekuatan masyarakat melalui pelbagai regulasi politik. Maka yang kemudian muncul adalah — apa yang disebut Lubis sebagai — pseudo participation. Sementara partisipasi aktif tidak berkembang,” Jalidug melengkapi persoalan.

“Studi R. William Liddle tentang pemilu-pemilu Orde Baru menunjukkan kenyataan serupa. Menurut Liddle, praktik mobilisasi sangat kentara dalam praktik pemilu itu. Masyarakat belum diberikan otonomi yang memadai untuk berpartisipasi, dan memperoleh tekanan-tekanan politik dari atas ketika hendak menentukan pilihan politiknya,” Harpian urun rembug.

“John MacDougall lebih jauh melihat kenyataan serupa berkaitan dengan politik militer. Peranan kekuatan-kekuatan politik sipil dalam penempatan posisi strategis dan perumusan kebijakan strategis pemerintahan tergeser oleh besarnya politik militer. Terlebih-lebih peran masyarakat luas. Begitu juga studi Karl D. Jackson dan Lance Castles memperlihatkan, bahwa politik Orde Baru ditandai oleh dimonopolinya kekuasaan dan partisipasi politik oleh level-level teratas birokrasi sipil dan militer. Masyarakat di luar birokrasi cenderung tersingkirkan dari kekuasaan dan partisipasi politik. Arief Budiman ketika membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan menyepakati kesimpulan-kesimpulan tersebut,” papar Jalidug panjang lebar.

(Studi-studi yang lebih kontemporer — termasuk yang sangat kritis dari Richard Robison, misalnya — memang memperlihatkan adanya perubahan kualitatif politik Orde Baru. Namun, studi-studi yang lebih kontemporer itu tetap membuat kesimpulan serupa tentang kualitas partisipasi politik, seolah melanjutkan kesimpulan-kesimpulan studi terdahulu. Karena itu, perluasan partisipasi politik bisa dikatakan anggaran dasar Orde Baru yang permanen. Dalam konteks persoalan di atas, rekomendasi Dialog Nasional CIDES agar kita mengagendakan serius reformasi politik mudah dipahami. Namun memang menjadi pertanyaan, reformasi semacam apakah yang dimaksudkannya?)

“Apakah agenda itu sama artinya dengan mengubah seluruh tatanan sistem politik, Dug?” tanya Harpian.

“Agaknya tidak realistis membayangkan perubahan seluruh tatanan politik sebagai skenario perubahan politik di Indonesia saat ini. Regulasi-regulasi politik Orde Baru selama tiga dekade telah memapankan sosok negara yang kuat bahkan hegemonik. Mengagendakan perubahan seluruh tatanan politik tentu bakal berhadapan kepentingan negara untuk melestarikan tatanan itu,” jawab Jalidug. “Yang realistis adalah mendefinisikan reformasi politik sebagai kebutuhan ‘perubahan filsafat dasar bernegara’ yang selama ini dipakai Orde Baru — tanpa perlu mengubah seluruh tatanan sistemnya. Paham kenegaraan — bukan Pancasila, melainkan lebih rendah darinya — itulah yang selama ini membentuk struktur pengelolaan pemerintahan,” Jalidug melengkapi jawaban.

“Dalam paham itu, berarti, pemerintah sebagai representasi negara ditempatkan sebagai hulu, hilir sekaligus muara proses politik dan pemerintahan. Pemerintahan adalah pusat perputaran kekuasaan, tempat anasir-anasir sistem politik yang lain mengarahkan kiblatnya,” Harpian mencoba mengimbangi arah pembicaraan Jalidug. “Paham itu lalu membentuk model struktur pengelolaan pemerintah. Pemerintah menjadi penentu hitam-putih perpolitikan, sementara organ-organ perpolitikan lain ditempatkan sebagai korporasinya. Lalu, masyarakat pun tak bisa lepas dari proyek korporatisasinya itu. Mereka terpinggir, dan hanya bisa melakukan partisipasi politik pada tingkatan semu?” Harpian meyakinkan.

“Paham dan praktik pengelolaan pemerintah itu adalah fenomena politik yang sudah menyejarah. Ia dimulai dari tradisi mengisolasi rakyat dari politik yang dikenal dalam sistem politik tradisional kita, lalu terlanjutkan hingga hari-hari ini. Paham itulah yang disebut sebagai paham kedaulatan negara. Paham ini yang mesti direorientasikan menjadi paham kedaulatan rakyat,” Jalidug mengalirkan pendapatnya.

“Untuk mengkonkretkan perubahan paham ini, pasti diperlukan perubahan pendekatan pembangunan dong, Dug,” Harpian dengan pongahnya mengajukan pertanyaan.

“Benar, Pi. Perlu perubahan pendekatan pembangunan. Pertama, perlu perubahan dari pendekatan teknokratik yang selama ini menjadi rancang bangun Orde Baru. Pendekatan ini mengutamakan dan menyegerakan pembangunan ekonomi untuk memacu pertumbuhan. Sementara pembangunan politik — dalam bahasa mewah disebut sebagai demokratisasi — dianggap akan dengan sendirinya mengekor di belakang sukses pembangunan ekonomi itu,” Jalidug dengan aksen seorang pengamat politik mengutarakan pendapatnya.

“Tapi kenyataannya? Cet-macet. Dinamika politik dan perluasan partisipasi misalnya, tidak menjadi program prioritas dalam pendekatan itu, lantaran dianggap bakal tumbuh di belakang sukses ekonomi. Terbukti bahwa paradigma Lipsetian — disebut begitu karena mengacu pada teori Seymour Martin Lipset — itu gagal, tak terbukti secara empirik. Karena itu perubahan atas pendekatan teknokratik itu diperlukan ke arah pembentukan paradigma pembangunan populis; pembangunan yang mendahulukan peran serta masyarakat dalam semangat persamaan politik,” tutur Harpian.

“Kedua, perlu perubahan dari pendekatan pembangunan yang bertumpu pada trauma sejarah. Sebagaimana kita pahami, para pengambil kebijaksanaan utama Orde Baru adalah generasi politik yang sangat traumatis dengan disintegrasi nasional dan stabilitas politik sepanjang 20 tahun pertama masa kemerdekaan. Orde Baru pun mereka anggap harus menghindari kegagalan serupa. Muncullah kemudian pilihan stabilitas politik dan proyek-proyek depolitisasi. Minimalisasi konflik, pengutamaan harmoni, dan pembatasan kritisme masyarakat, bahkan mega-mega proyek itu — lalu — dijadikan sebagai ukuran sukses pembangunan. Sikap politik semacam ini sudah tak sepenuhnya sesuai lagi dengan realitas masa kini,” Jalidug menebar protes.

“Begini, Dug. Kalau boleh usul nih. Perkembangan politik beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa pada level masyarakat, aspirasi reformasi politik sudah berkembang. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi dan mengambil kebijakan. Begitu to Dug,” sela Harpian kalem.

“Dan pamungkas dari obrolan kita ini adalah: Pertanyaan krusialnya. Sudah adakah kemauan politik dari negara untuk melakukan reformasi politik itu?” tanya Jalidug kepada penguasa negeri.

Jawaban pertanyaan ini sangat penting mengingat wacana perluasan partisipasi dan reformasi politik kita masih terletak dalam konteks kedaulatan negara. Matahari tepat di atas kepala. Panas menyengat bumi, menyengat penghuni jagad. Hembusan angin membawa hawa panas masuk dalam relung-relung hati rakyat Indonesia. Tancep kayon.

Catatan: Tulisan ini diilhami dari tulisan Eep Saefulloh Fatah — Pengajar dan Peneliti FISIP UI — berjudul ‘Partisipasi dan Reformasi Politik’ dalam Tekad (Suplemen REPUBLIKA), 2 September 1996.

BUDAYA  |  Halaman 54–55

Roro Mendhut, Antithesa Ke-Sumarah-an Wanita Jawa

Oleh: Dewi Candraningrum (Solo, 2 November 1996)

LEAD ARTIKEL Bias-bias patriarkal sintesa Hindu-Buddha-Islam dalam budaya Jawa kentara kental dimanifestasikan di bangun-bangun filosofinya. Hidup yang laras dan samadya mendaging benar dalam tata laku dan pola pikir. Laras sebagai harmoni dan persesuaian.

Harmoni hidup yang mengejawantah dalam tribuwono, tiga jagad. Jagad atas, transenden, yang memangku kuasa gaib Sang Khalik. Yang menawarkan kesejatian dan kemuliaan. Jagad manusia sebagai jagad tengah, tempat bersemayamnya benih baik dan buruk. Jagad yang diklaim sebagai dunia maya. Dan jagad rendah, tempat segala jin, setan, genderuwo, dan hidupnya nafsu-nafsu wadaq. Samadya sebagai keseimbangan kendali pacu laku sehari-hari manusia Jawa. Perasaan bahagia dan duka dirasakan tidak berlebihan dan tidak pincang, lebih bahagia daripada duka atau kurang bahagia ketimbang duka dihindari betul. Ke-samadya-an antara dua kutub itulah yang membuat manusia Jawa tidak sreg bila meletup-letup. Manusia Jawa jauh dari ekstremitas. Tidak fanatik.

Afinitas laras dan samadya membingkai penuh gubahan manusia Jawa terhadap hidup. Hidup di dunia hanyalah singgah sebentar untuk minum barang seteguk. Stereotype-nya ‘urip neng ngalam ndonya mung mampir ngombe.’ Ortopraksisnya bahwa laras dan samadya bisa menyelamatkan manusia di hidup yang sebentar ini, di hidup yang di sini, untuk menuju hakikat hidup yang tidak wadaq, abadi dan sejati, hidup yang di sana.

Laras dan samadya, di lain pihak, tidak hanya membingkai indah kultur ayem tentrem manusia Jawa, tapi mencekik banyak leher yang harus berkorban untuknya. Untuk mendukung hidup yang ayem tentrem, kaum muda harus patuh dan mengalah pada kaum tua yang belum tentu benar. Di sisi lain, kaum wanita diharuskan untuk inggih-manut-sendiko pada aturan-aturan yang kadang tidak mengikutsertakan haknya, terutama hak pikir.

Adalah jamak bila wanita Jawa lembut tata lakunya, halus budi bahasanya, dan miturut pada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Khasnya, jer wanito utama pindho pendhito jatmiko sayogyanyo (wanita baik budi bagaikan pendeta, sopan halus sebaiknya, red). Adalah jamak pula, bila dalam hal asmara, laki-laki yang ngunggah-ngunggahi wanita. Singkatnya, tidak jamak bila laki-laki diunggah-unggahi. Atau wanita mengunggah-unggahi. Saru orang Jawa sering memandangnya. Ora ilok. Begitu pula ora ilok bila wanita menolak perintah bahkan membantah. Meski menolak yang tidak haq, yang salah. Baginya salah atau benar, adil atau tidak adil harus maklum. Sinar-sinar derita ini lekat benar di era dulu ketika kerajaan-kerajaan tumbuh subur di Jawadwipa. Batur, selir, putri boyongan (rampasan perang, red) adalah sederet patung-patung yang berlainan dari figur wanita Jawa yang senantiasa setia dengan ke-sumarah-annya. Pun, sekarang ini, benang merah sumarah dari era dulu masih lekat erat di etos hidup wanita Jawa kebanyakan. Etos sumarah masih menyuburkan tanah Jawa.

Jarang wanita Jawa keras dalam kehendaknya, keras dalam keinginannya, keras dalam olah rasanya. Baginya, sadar atau tidak, ke-sumarah-an, ke-laras-an, dan ke-samadya-an sudah membalung sungsum. Satu Roro Mendhut dari seribu wanita Jawa jarang kita temukan. Yang keras, yang pemberontak, yang hidup dari keyakinannya sendiri, yang senantiasa menumbuhkan olah pikirnya, dan yang bahkan tidak sudi memakai bahasa kromo-inggil (Jawa halus/tinggi, red).

Roro Mendhut adalah wanita pantai yang hidup di zaman kerajaan Mataram. Cipta baru Y.B. Mangunwijaya terhadap Babad Tanah Jawi, dokumen-dokumen duta besar VOC, Rijckloff Van Goens, dan data-data sejarah lain melahirkan kembali semangat Mendhut yang lama terkubur di bumi Jawadwipa. Mendhut adalah anak pantai. Tepatnya harimau pantai. Kemauannya yang keras terhadap hak atas hidup dan kebebasannya telah merenggut jiwanya. Gadis muda ini mati terbunuh demi membela apa yang dia percaya benar.

Khas Sang Roro adalah penolakan terhadap tesis ke-sumarah-an wanita Jawa. Anti ke-sumarah-an dia pada kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penjara. Meski bisa hidup bahagia di keraton dengan abdi-abdi, atau bisa bersuamikan seorang senopati agung, atau bahkan bahagia dengan pundi-pundi yang berisi penuh perhiasan, sang Roro tegas menolak. Penolakannya jelas beralsan. Mula dia sebagai gadis miskin mengajarkan untuk asih pada sesama. Hidup yang tidak boleh membaurkan diri pada dunia sudra, dunia paling bawah dari tribuwono, jelas dia pandang sebagai kesewenang-wenangan. Meski Roro sudah mendapat gelar raden, kecintaannya pada kaum miskin mengalahkan segala tata laku dia sebagai layaknya kaum ningrat, dunia tengah, yang harus menjaga martabat kebangsawanannya. Bagi dia itu hanya gengsi belaka. Pengalaman hidup di keraton yang serba berkecukupan pun ditolaknya. Dalam pijar penentangannya, keraton bak penjara yang memusnahkan hari-hari bebasnya, pergi ke mana-mana dan bergaul dengan siapa saja.

Lukisan raden Roro Mendhut yang lemah dan tak berdaya tidak diterima begitu saja oleh Mendhut dengan ke-sumarah-an khas wanita Jawa. Tesis dia adalah memperjuangkan hak hakiki yang telah Tuhan berikan padanya meski dia harus berlaku layaknya orang laki dalam pikir dan karsa. Tesis dia adalah juga mencintai kebenaran daripada menuruti kehendak adat.

Sekali lagi, adalah tidak jamak bila wanita ngunggah-ngunggahi kaum Adam. Bagi den Roro, hal itu jamak saja bila wanita bisa menangkap pijar cinta di mata lelaki pujaannya, terlebih bila si wanita membutuhkan pertolongan dari bangsa Adam. Penggebrakan Mendhut dahsyat dan menggetarkan, sekaligus mengagumkan. Hak wanita Jawa kala itu adalah dipilih, tapi Mendhut memilih. Hal yang sangat tidak lazim dan saru bagi wanita era itu. Mendhut memiliki dan menghidupkan haknya sampai maut merenggutnya di tangan Tumenggung Wiroguno yang menginginkannya menjadi selir. Jer basuki mowo beo (hasil baik membutuhkan pengorbanan, red). Dia sadar benar akan posisinya. Teguh dengan keputusannya.

Antitesis cerdasnya terletak mendasar pada penggunaan pikirnya. Sebagai wanita yang tangkas dan cerdas, Mendhut selalu mengolah pikirnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya agar tidak terperangkap pada jaring ke-sumarah-an. Baginya ke-sumarah-an yang terlalu absolut adalah bukti kemalasan. Kemlasan berpikir. Daya pikirnya yang brilian mampu mengalahkan siasat sang Tumenggung, panglima termasyhur di era Susuhunan Hanyokrokusumo (Mataram, red).

Penggunaan pikir yang berlandaskan kejernihan hati dan kebeningan jiwa mampu mengatasi ke-sumarah-an buta. Pun ke-sumarah-an bisa jadi hasil dari olah pikir yang bening dan jernih. Tesis Roro Mendhut terhadap sumarah adalah sumarah yang ikhlas, tidak melibatkan paksaan. Sumarah yang memakai otak. Sumarah yang memaksa dan menekan, anehnya, dianggap hal lumrah bagi wanita Jawa kebanyakan. Mungkin anggapan lumrah ini anggapan yang lalu lalang begitu saja, tak keruan juntrungnya, anggapan yang tidak berdasar pikir yang jernih dan bening. Toh antitesis Roro Mendhut bila dicermati lebih mendalam hanya butuh pemakluman. Tentu saja pemakluman yang tidak patriarkal.

LINGKUNGAN  |  Halaman 56–58

PBB, Perang dan Ketidakberdayaan Anak

Oleh: Budi Wahyono (Pemerhati Lingkungan dan Aktif di Lembaga Lingkungan Gita Pertiwi Solo)

Berdirinya PBB setelah Perang Dunia II memunculkan suatu harapan baru bagi pergaulan masyarakat di planet bumi. Harapan baru lahirnya era perdamaian. Nampaknya hal ini merupakan optimisme yang berlebihan. Antara tahun 1945 sampai 1992, terdapat 149 perang besar, yang telah membunuh lebih dari 23 juta orang. Ironisnya, mayoritas korban adalah anak-anak. Korban anak-anak telah mencakup: dua juta terbunuh, lebih dari empat juta mengalami cacat, 12 juta sisanya kehilangan tempat tinggal, lebih dari 1 juta menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tuanya dan sekitar 10 juta anak mengalami trauma psikologis.

Diperkirakan pada periode konflik di Angola tahun 1980 hingga tahun 1988 (konflik di Angola telah berlangsung 30 tahun), telah kehilangan 330.000 anak. Begitu juga di Mozambique, tidak kurang dari 490.000 anak menjadi korban sebagai akibat yang terkait dengan perang.

Tentu, dalam situasi perang yang kacau, anak-anaklah yang menjadi tumbal terdepan. Mereka tidak mempunyai banyak pilihan: sebagai korban atau malah sebagai pejuang. Ada beragam kondisi dan situasi perang yang mengakibatkan anak sebagai korban. Suatu penelitian tahun 1980 dalam suatu zona perang di Uganda menemukan hanya 2% dari kematian yang disebabkan oleh kekerasan, sementara 20% disebabkan oleh penyakit dan 78% oleh kelaparan. Jika perbekalan makanan berkurang, maka anak-anaklah yang paling menderita, perkembangan tubuh anak yang dalam masa pertumbuhan memerlukan stabilisasi pemenuhan nutrisi/zat gizi. Jika pengadaan air telah terkontaminasi, maka anak-anaklah yang paling menderita sebab mereka mempunyai ketahanan tubuh paling rentan terhadap bahaya penyakit. Belum lagi trauma akibat paparan kekerasan dan kematian yang kejam, secara emosional mempengaruhi sisa kehidupan mereka.

Anak-anak Sebagai Tentara

Pada konflik yang berkepanjangan dan berlangsung lama, anak-anak merupakan sumber daya yang berharga. Anak-anak yang tumbuh dikelilingi oleh kekerasan, melihat hal ini sebagai suatu cara hidup yang permanen. Sekolah ditutup, keluarga tercerai-berai, yatim piatu, sendiri, bosan dan mengalami frustrasi, akhirnya mereka memutuskan untuk bertempur.

Data UNICEF menunjukkan, di 25 negara, ribuan anak di bawah 16 tahun telah bertempur dalam peperangan. Pada tahun 1988, jumlah mereka sebanyak 200.000 orang. Salah satu alasan untuk hal ini adalah proliferasi senjata ringan. Di masa lalu, anak-anak tidak efektif sebagai pejuang garis depan, karena sebagian perangkat keras yang mematikan adalah terlalu berat dan merepotkan bagi mereka untuk menanganinya. Seorang anak mampu untuk menghunus pedang/pisau tetapi bukan tandingan orang dewasa dengan persenjataan yang sama. Namun, seorang anak dengan sepucuk senjata AK-47 (buatan Soviet) atau M-16 (buatan Amerika), merupakan tandingan yang menakutkan bagi siapa pun. AK-47 dapat dibongkar dan dipasang seorang anak berumur 10 tahun.

Di samping mampu menggunakan senjata letal, terdapat keuntungan lain menggunakan anak-anak sebagai tentara. Mereka lebih mudah untuk diintimidasi dan mereka melakukan seperti yang disuruh. Juga kecil kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri atau menuntut gaji.

Pada hakikatnya, dalam keadaan seperti ini, unit militer dapat merupakan suatu pelarian yang bertindak sebagai keluarga angkat. Di Uganda, pada tahun 1986, National Resistance Army diperkirakan memiliki 3.000 anak, banyak di antaranya di bawah umur 16 tahun, termasuk 500 anak perempuan, yang sebagian besar di antaranya yatim piatu dan menganggap tentara sebagai pengganti dari orang tua mereka.

Pada tingkat yang lebih dasar, bergabung dengan angkatan juga merupakan satu-satunya cara untuk dapat selamat. Pada tahun 1980-an banyak anak bergabung dengan kelompok bersenjata di Kamboja sebagai cara terbaik untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Demikian pula, pada tahun 1990 di Liberia, anak-anak dengan umur semuda 15 tahun ditemukan dalam pertempuran. Mengutip pendapat Direktur Palang Merah Liberia, “dengan senjata mereka dapat terus hidup”.

Di Myanmar, orang tua merelakan anaknya mengikuti tentara pemberontak karena para gerilyawan memberikan pakaian dan dua kali makan sehari. Pada tahun 1990, diperkirakan 900 orang dari tentara Karen yang berkekuatan 5.000 berada di bawah umur 15 tahun.

Tugas Anak Dalam Peperangan

Tugas anak-anak dalam peperangan mencakup keseluruhan kegiatan militer. Pada saat-saat yang relatif tenang di kamp, mereka tidak lebih dari memasak atau mengambil air. Karena kecil dan menarik perhatian, maka anak-anak juga mempunyai nilai sebagai kurir atau mata-mata. Di Uganda, pada tahun 1986, Tentara Perlawanan Nasional mengirimkan mereka ke Ibu Kota untuk memata-matai perkembangan pemerintah dan ketika baku tembak dimulai, anak-anak bercampur dengan pengungsi yang melarikan diri untuk kemudian melemparkan granat tangan ke dalam truk yang penuh pasukan pemerintah.

Realitas yang terjadi seringkali memang bersifat paradoks. Sementara anak-anak dianggap merupakan orang-orang yang pantas memperoleh perlindungan yang paling besar, tetapi sebagai tentara mereka sering dianggap yang paling mudah dikorbankan. Contohnya, selama perang Iran-Irak, tentara anak dikirim terlebih dahulu secara bergelombang melintasi medan ranjau.

Sebagai prajurit, anak-anak pun dapat ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan mereka yang tetap sebagai warga sipil pun dapat menjadi sasaran dari pengalaman yang menakutkan. Perlakuan terhadap tawanan cilik merupakan keprihatinan yang terus meningkat. Di Rwanda, di mana untuk pertama kali dalam sejarah, anak-anak dipenjarakan dan diadili karena melakukan pembunuhan massal.

Kekerasan seksual lazim terjadi dalam konflik etnik. Dalam pertempuran di Bosnia dan Herzegovina, maka politik perang yang disengaja adalah memperkosa anak-anak perempuan remaja dan memaksa mereka mengandung anak-anak “musuh”. Suatu tim pencari fakta masyarakat Eropa memperkirakan bahwa lebih dari 20.000 wanita muslim telah diperkosa di Bosnia sejak pertempuran pecah pada bulan April tahun 1992. Penyiksaan, pemerkosaan merupakan suatu rangkaian kekerasan buah arogansi dari apa yang dinamakan perang.

Penghormatan CRC (Children’s Rights Convention)

Pada tahun 1989 diperkenalkan instrumen hak asasi manusia utama yang baru, Konvensi mengenai Hak Anak. Konvensi ini memberikan suatu perlindungan yang lebih lengkap terhadap anak, menetapkan standar mengenai bagaimana anak-anak harus dan tidak boleh diperlakukan. Beberapa ketetapan dari konvensi terutama relevan pada saat perang ketika anak-anak berada dalam risiko, seperti: perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan; perlindungan terhadap penyiksaan, kekejaman, perlakuan hukum yang tidak manusiawi; dan reunifikasi keluarga. Konvensi Hak Anak (KHA) juga menetapkan hak sosial dan ekonomi yaitu hak bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak sedini mungkin, pendidikan, perawatan kesehatan dan dukungan kesejahteraan sosial. KHA mencakup juga hak sipil dan politik.

Hingga akhir September 1995, 179 negara telah meratifikasi KHA ini, yang mendorong semua negara untuk menghidupkan komitmen yang paling mendasar bagi perlindungan anak. Diterimanya KHA merupakan simbol dan perspektif baru dari negara-negara berkembang dan industri bahwa perlindungan terhadap anak bukan saja sebagai kewajiban tetapi hal ini memang hak mereka. Bagaimanapun mereka (baca: anak-anak) merupakan warga masyarakat yang paling rentan dan sekaligus sebagai sumber daya paling berharga dari kemanusiaan.

KOLOM  |  Halaman 59

Pembaharuan Moral

Oleh: Cak Must

Dalam tataran idealistik Islam, setiap manusia adalah pemimpin dan karena itu setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu berarti bahwa Islam memandang manusia memiliki posisi partisipasi sederajat dalam membangun kebudayaan serta sederajat pula pertanggungjawabannya mengenai baik-buruknya kebudayaan yang dibangunnya.

Mengapa oleh Islam setiap manusia dikatakan pemimpin? Karena, di antara sekian jenis makhluk hidup, manusialah yang ditetapkan sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, manusia diberi mandat untuk mengolah dan memanfaatkan seluruh isi dunia, untuk kepentingan hidupnya. Tugas kekhalifahan itu sendiri sesungguhnya merupakan amanat Allah yang dilimpahkan di pundak manusia. Karena kekhalifahan itu adalah amanat, oleh sebab itu setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kekhalifahannya di atas muka bumi ini.

Berdasarkan tataran idealistik Islam mengenai kepemimpinan manusia yang amat relevan bagi pengembangan demokratisasi tersebut, adalah tampak tidak bijak bila yang kita soroti selama ini hanyalah kemerosotan moral pejabat kita, para pemegang kendali kekuasaan yang notabene kita angkat sebagai pemimpin. Maksudnya, karena setiap diri kita adalah pemimpin, maka kita pun dituntut untuk tidak hanya pandai melihat kelemahan dan kemerosotan pejabat kita. Kita semua berkewajiban untuk selalu mawas diri, senantiasa mengadakan otokritik, dan tak henti-hentinya memetani diri kita sendiri. Bukankah di dunia ini tak ada manusia yang luput dari kesalahan? Bukankah setiap manusia pasti punya kekurangan, di samping kelebihan? Oleh sebab itu maka Islam menganjurkan manusia untuk saling memberi nasihat berbuat kebajikan.

Tataran dunia ide, memang, seakan-akan tidak akan bisa bertemu dengan dunia realitas, kenyataan hidup sehari-hari. Misalnya, setiap agama mengajarkan dan memerintahkan penganutnya berbuat baik kepada sesama manusia, tanpa memandang apa pangkat dan dari suku apa dia. Tapi kenyataannya — tak dapat dipungkiri — tidak jarang penganut agama berbuat kejahatan kepada sesama manusia yang berlainan agama, bahkan antara sesama manusia seagama pun sering terjadi bentrokan dan tindak kekerasan. Nasib serupa juga dialami konsep idealistik Islam mengenai kepemimpinan. Seakan-akan tak dapat dihindari hukum alam yang menyatakan bahwa hidup manusia itu terpilah-pilah atas kelas-kelas, hidup manusia itu bertingkat. Dalam hidup ini ada yang kaya dan miskin; ada yang awam dan pintar.

Karena kebertingkatan dan kelas-kelas dalam masyarakat manusia adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan, maka sesungguhnya Islam pun mengenal konsep kebertingkatan dalam kekhalifahan umat manusia di atas bumi ini. Meskipun Islam mengakui setiap manusia adalah pemimpin, tapi Islam tetap mengakui bahwa peran dan fungsi manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor sosiologis di mana manusia mengarungi samudra kehidupannya. Dengan kata lain, tak setiap manusia bisa menduduki kursi-kursi kepemimpinan dalam masyarakatnya. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa perilaku seorang pemimpin selalu menarik perhatian dan menjadi sorotan masyarakat luas.

Mengapa kemerosotan moral pemimpin, dalam konteks ini para pejabat lebih spesifik lagi elite politik penting disoroti? Pertama, karena mereka adalah sekumpulan manusia yang diharapkan menjadi suri teladan kepada seluruh warga masyarakat. Kedua, mereka adalah lokomotif penarik “gerbong” arah perjalanan bangsa. Ibarat kereta api, jika lokomotif penarik gerbong keluar dari “relnya” maka mau tak mau seluruh gerbong beserta isinya akan menjadi korban. Ketiga, meminjam maksud pepatah Arab yang artinya bahwa kematian seekor ikan dimulai dari kepalanya, bila para pejabat yang notabene kepala sebuah bangsa sudah sedemikian merosot moralnya, maka kemerosotan moral mereka akan menjadi awal kehancuran hidup masyarakat. Atas dasar semua argumen itulah mengapa para pejabat mesti memegang teguh prinsip moral. Bila para pejabat tak memegang teguh lagi prinsip moral, maka jangan harap sebuah bangsa akan bisa menggapai kejayaan. Bila prinsip moral sudah tak dihargai lagi oleh para pejabat, jangan harap cita-cita masyarakat adil dan makmur akan terwujud. Jadi, prinsip moral adalah asas utama bagi kemajuan dan kejayaan sebuah bangsa.

Bila belakangan disinyalir bahwa di kalangan pejabat kita sudah dilanda kemerosotan moral, seperti tampak dari isu korupsi dan kolusi serta tindakan gampang memenangkan yang kuat atas yang lemah, maka langkah yang mesti segera dilakukan adalah mengadakan gerakan pembaharuan moral di kalangan mereka. Jauh-jauh hari sebelum bangsa kita mengarungi dunia pasar bebas yang kompetitif, para pejabat kita sudah semestinya segera mengadakan gerakan pembaharuan moral. Jika hal demikian itu tidak segera dilakukan, jangan harap bangsa ini mampu menjadi bangsa besar yang sanggup bersaing dengan bangsa lain di bagian dunia lain.

Berkaitan erat dengan gerakan pembaharuan moral para pejabat ini, ada beberapa langkah yang notabene merupakan tindakan konkret dan antisipatif. Pertama, di berbagai instansi mesti diadakan pembersihan pejabat yang menyelewengkan jabatannya. Kedua, semua pejabat mesti ingat bahwa jabatan yang disandangnya adalah amanat yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Ketiga, daya kontrol seluruh masyarakat, terutama di kalangan wakilnya, dari daerah hingga pusat, mesti segera ditingkatkan. Sebab, tak dapat dipungkiri, bahwa kemerosotan moral pejabat kita juga disebabkan oleh lemahnya daya kontrol masyarakat dan para wakilnya. Keempat, seluruh warga negara juga sudah semestinya untuk selalu memegang teguh prinsip moral yang ditetapkan agamanya masing-masing. Sebab, jika meskipun moral para pejabat adalah baik, tapi warga negaranya menyepelekan dan tak menghiraukan prinsip moral, jangan harap bangsa ini akan menggapai kejayaan di masa mendatang. Selamat berbenah diri.

PUISI  |  Halaman 60

Pesta Rembulan Kuning

Karya: Susi S. Hardjono

(Ning …. nong
ning ….. gung, pak bayan,
sego jagung ora doyan)

Malam pesta rembulan kuning
dalam kalangan sengon-sengon
menabuh irama
derainya senyumkan bintang
menjadi milik perjalanan masa

(Lir ilir – lir ilir, tandure wis sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temanten anyar)

Kidung kelana alam
menaburkan harum nurani
dan jiwa insani
adalah wangi kembang jagung

Rembulan kuning jadi misteri
cakrawala membias batas
samarkan matahari merah
jadi elegi musim
akan pencarian penghargaan

Malam kejatuhan awan
bumi tak memeluk bulan
hidup tak menjadi puisi
untuk mensenyumi kekurangan
menghargai sebuah kenyataan
saat kejujuran
tak mampu terseberangi

PUISI SAMPUL BELAKANG  |  Halaman 61

Bapakku…

Anonim (Sampul Belakang)

Bapakku seorang anggota dewan,
Tapi sering sakit gigi
Kasihan bapakku….

Bapakku seorang anggota polisi
Tapi sering pusing
Sebab banyak kasus tak terselesaikan….

Bapakku calon presiden,
dia cinta rakyatnya,
dia cinta bangsanya,
dia mau mendengar kritikan.
Dan dia tidak mau menjabat terlalu lama.
Karena takut tak mampu membedakan
warna darah dengan warna benderanya.